Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Dian Patria menyatakan menyikapi kondisi ekonomi atau semakin anjloknya nilai rupiah terhadap dolar AS, pemerintah perlu meminimalisir konflik, semisal isu pencopotan Komjen (Pol) Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri.
"Dengan hebohnya kasus itu, bisa-bisa para investor yang tadinya niat mau investasi bisa membatalkan niatnya, dan begitu juga bagi investor yang sudah menanamkan modalnya bisa-bisa juga meninggalkan Indonesia," kata Dian Patria saat dihubungi di Pontianak, Kamis.
Sebelumnya, sempat beredar isu pencopotan Komjen (Pol) Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri, karena Budi Waseso dianggap mengganggu situasi ekonomi, setelah melakukan penggeledahan ruangan Dirut Pelindo II RJ Lino, Jumat (28/8).
Selain itu, menurut Dian, langkah cepat pemerintah juga harus menstabilkan nilai rupiah yang saat ini semakin anjlok atau menurun terhadap dolar AS.
"Pemerintah harus menstabilkan nilai rupiah terhadap solar AS, kalau mau menarik minat investor untuk menanamkan modalnya disegala bidang ke Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dian juga berharap pemerintah dalam kondisi seperti ini tidak terlalu menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan negara dari sektor pajak. "Kalau bisa untuk langkah sementara pengaturan tentang pajak diatur kembali sehingga retribusi pajak bagi perusahaan dan lainnya tidak memberatkan mereka," katanya.
Pemerintah jangan terlalu mengejar-ngejar terkait pajak ini, tetapi mari berpikir yang rasional sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha, tetapi pelaku usaha bisa tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, sehingga tidak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja).
"Selain itu, pemerintah juga harus membebaskan pajak bagi keuntungan suatu perusahaan yang akan diinvestasikan ke dalam negeri. Berbeda halnya kalau keuntungan tersebut akan dibawa keluar, maka tetap harus dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pengamat Ekonomi Untan Pontianak menambahkan pemerintah, baik pusat dan daerah juga harus membangun dan menyediakan infrastruktur jalan dan lainnya yang memadai dalam menarik dan mempertahankan investor agar betah berinvestasi di Indonesia, dan Kalbar khususnya.
"Jaminan hukum, bagi para investor juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan jaminan kepada para investor sehingga mereka menjadi betah, nyaman dan aman dalam berinvestasi di Kalbar," ujarnya.
Menanggapi kasus pembakaran berbagai fasilitas kantor PT HHK Timur di Kabupaten Ketapang, beberapa waktu lalu. Dian menyatakan menyesalkan sehingga terjadinya kasus tersebut.
"Seharusnya kasus itu tidak sampai terjadi, kalau semua pihak bisa menahan diri, termasuk para pendemo agar menyampaikan aspirasinya secara baik-baik kepada pihak perusahaan, dan begitu juga pihak perusahaan hendaknya juga menerima dengan tangan terbuka kalau ada keluhan atau aspirasi yang akan disampaikan masyarakat setempat," katanya.
Pihak penegak hukum dalam hal ini harus bertindak netral dan memproses siapapun yang terlibat dalam kasus itu. "Karena kalau dibiarkan berlarut-larut maka bisa berdampak negatif bagi iklim investasi di Kalbar," ujarnya.
Dian berpesan kepada pihak perusahaan juga harus merangkul masyarakat setempat, karena kalau sudah terjadi hubungan yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat, maka kecil kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
(U.A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dengan hebohnya kasus itu, bisa-bisa para investor yang tadinya niat mau investasi bisa membatalkan niatnya, dan begitu juga bagi investor yang sudah menanamkan modalnya bisa-bisa juga meninggalkan Indonesia," kata Dian Patria saat dihubungi di Pontianak, Kamis.
Sebelumnya, sempat beredar isu pencopotan Komjen (Pol) Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri, karena Budi Waseso dianggap mengganggu situasi ekonomi, setelah melakukan penggeledahan ruangan Dirut Pelindo II RJ Lino, Jumat (28/8).
Selain itu, menurut Dian, langkah cepat pemerintah juga harus menstabilkan nilai rupiah yang saat ini semakin anjlok atau menurun terhadap dolar AS.
"Pemerintah harus menstabilkan nilai rupiah terhadap solar AS, kalau mau menarik minat investor untuk menanamkan modalnya disegala bidang ke Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dian juga berharap pemerintah dalam kondisi seperti ini tidak terlalu menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan negara dari sektor pajak. "Kalau bisa untuk langkah sementara pengaturan tentang pajak diatur kembali sehingga retribusi pajak bagi perusahaan dan lainnya tidak memberatkan mereka," katanya.
Pemerintah jangan terlalu mengejar-ngejar terkait pajak ini, tetapi mari berpikir yang rasional sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha, tetapi pelaku usaha bisa tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, sehingga tidak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja).
"Selain itu, pemerintah juga harus membebaskan pajak bagi keuntungan suatu perusahaan yang akan diinvestasikan ke dalam negeri. Berbeda halnya kalau keuntungan tersebut akan dibawa keluar, maka tetap harus dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pengamat Ekonomi Untan Pontianak menambahkan pemerintah, baik pusat dan daerah juga harus membangun dan menyediakan infrastruktur jalan dan lainnya yang memadai dalam menarik dan mempertahankan investor agar betah berinvestasi di Indonesia, dan Kalbar khususnya.
"Jaminan hukum, bagi para investor juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan jaminan kepada para investor sehingga mereka menjadi betah, nyaman dan aman dalam berinvestasi di Kalbar," ujarnya.
Menanggapi kasus pembakaran berbagai fasilitas kantor PT HHK Timur di Kabupaten Ketapang, beberapa waktu lalu. Dian menyatakan menyesalkan sehingga terjadinya kasus tersebut.
"Seharusnya kasus itu tidak sampai terjadi, kalau semua pihak bisa menahan diri, termasuk para pendemo agar menyampaikan aspirasinya secara baik-baik kepada pihak perusahaan, dan begitu juga pihak perusahaan hendaknya juga menerima dengan tangan terbuka kalau ada keluhan atau aspirasi yang akan disampaikan masyarakat setempat," katanya.
Pihak penegak hukum dalam hal ini harus bertindak netral dan memproses siapapun yang terlibat dalam kasus itu. "Karena kalau dibiarkan berlarut-larut maka bisa berdampak negatif bagi iklim investasi di Kalbar," ujarnya.
Dian berpesan kepada pihak perusahaan juga harus merangkul masyarakat setempat, karena kalau sudah terjadi hubungan yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat, maka kecil kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
(U.A057/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015