Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah harus tegas menyikapi dugaan korupsi di Pelindo II agar tidak menimbulkan kegaduhan ekonomi, sosial dan politik yang lebih jauh.
"Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas dan berani mencopot siapapun yang telah diketahui publik sebagai penyebab kegaduhan tersebut," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan Presiden Jokowi tentu sangat tahu apa pemicu gaduhnya penggeledahan kantor pusat Pelindo II. Apalagi Bareskrim Polri juga sudah menggeledah kantor institusi lain seperti SKK Migas dan terakhir Pertamina Foundation, tetapi ternyata itu tidak membuahkan kegaduhan publik dan kegaduhan politik.
"Mengapa ketika itu dilakukan Bareskrim Polri pada Pelindo II ternyata membuat masyarakat, elit masyarakat dan politisi bereaksi keras. Respons Dirut Pelindo II RJ Lino terhadap penggeledahan kantor Pelindo II tersebut dengan "mengancam" kepada presiden akan mundur, dapat dinilai publik sebagai bentuk ketakutan terhadap penyidikan dan proses hukum yang akan dijalankan. Ini justru malah membuat publik semakin ingin tahu ada apa gerangan sesungguhnya yang terjadi di Pelindo II," ungkapnya.
Menurut dia, hal itu bisa diyakini publik Dirut Pelindo II memiliki "kesaktian" luar biasa, sehingga tidak menguntungkan bagi pemerintah yang berkuasa saat ini.
Saat ini masyarakat dan politisi meyakini bahwa di Pelindo II, bukan hanya ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil crane saja. Publik sudah kadung berasumsi dan menduga ada "permainan" lebih besar di Pelindo.
Apalagi dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso yang sedang menangani kasus Pelindo II, walau telah dinyatakan sebagai mutasi yang wajar dilakukan, ternyata bukan mendinginkan suasana, bukan meredam kegaduhan, tetapi malah semakin menimbulkan kegaduhan publik dan bahkan kegaduhan sosial politik, kata Sofyano.
"Ini harusnya diantisipasi oleh pemerintah khususnya presiden dengan melakukan tindakan 'pencegahan' yang cerdas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas dan berani mencopot siapapun yang telah diketahui publik sebagai penyebab kegaduhan tersebut," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan Presiden Jokowi tentu sangat tahu apa pemicu gaduhnya penggeledahan kantor pusat Pelindo II. Apalagi Bareskrim Polri juga sudah menggeledah kantor institusi lain seperti SKK Migas dan terakhir Pertamina Foundation, tetapi ternyata itu tidak membuahkan kegaduhan publik dan kegaduhan politik.
"Mengapa ketika itu dilakukan Bareskrim Polri pada Pelindo II ternyata membuat masyarakat, elit masyarakat dan politisi bereaksi keras. Respons Dirut Pelindo II RJ Lino terhadap penggeledahan kantor Pelindo II tersebut dengan "mengancam" kepada presiden akan mundur, dapat dinilai publik sebagai bentuk ketakutan terhadap penyidikan dan proses hukum yang akan dijalankan. Ini justru malah membuat publik semakin ingin tahu ada apa gerangan sesungguhnya yang terjadi di Pelindo II," ungkapnya.
Menurut dia, hal itu bisa diyakini publik Dirut Pelindo II memiliki "kesaktian" luar biasa, sehingga tidak menguntungkan bagi pemerintah yang berkuasa saat ini.
Saat ini masyarakat dan politisi meyakini bahwa di Pelindo II, bukan hanya ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil crane saja. Publik sudah kadung berasumsi dan menduga ada "permainan" lebih besar di Pelindo.
Apalagi dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso yang sedang menangani kasus Pelindo II, walau telah dinyatakan sebagai mutasi yang wajar dilakukan, ternyata bukan mendinginkan suasana, bukan meredam kegaduhan, tetapi malah semakin menimbulkan kegaduhan publik dan bahkan kegaduhan sosial politik, kata Sofyano.
"Ini harusnya diantisipasi oleh pemerintah khususnya presiden dengan melakukan tindakan 'pencegahan' yang cerdas," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015