Putussibau (Antara Kalbar) - Pemerintah melalui lembaga keuangan perbankan mengintensifkan penguatan di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kewirausahaan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Salah satunya dengan menggelar Seminar dan Dialog tentang penguatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pembangunan sektor strategi ekonomi domestik melalui program UMKM dan Kewirausahaan untuk menghadapi MEA dan mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di tingkat Basis di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Anggota Komisi XII DPR RI Ir Michael Jeno MM mengatakan, tahun ini besaran dana transfer pemerintah pusat ke daerah hampir mencapai Rp770 triliun dalam APBN. "Jauh meningkat dari sebelumnya. Kemudian sebesar Rp2,5 triliun langsung ditransfer ke desa-desa untuk membangun sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan ciri desa masing-masing," kata Jeno.
Menurut Jeno, pihaknya di Komisi XII telah mendorong pemerintah supaya memberi penyertaan modal kepada lembaga keuangan Perbankan untuk menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) "Diharapkan KUR dalam mengembangkan UKM sesuai dengan target ekonomi kita. Karena hari ini kondisi ekonomi makro tidak baik, maka solusinya memang UKM," terang Jeno.
Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat ini mengingatkan, supaya sistem tata kelola penyaluran KUR oleh bank yang ditunjuk pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. "KUR menjadi perioritas pemerintah. Kita mendorong supaya ada pemihakan yang jelas kepada UMKM misal melalui KUR bunganya hanya 7-8 persen pertahun disubsidi pemerintah," ucap Jeno.
Ia menambahkan, Kapuas Hulu sebagai kabupaten perbatasan mendapat banyak manfaat besar dari program pemerintah yang merancang pembangunan dari pinggiran (nawacita) untuk itu sektor UKM perlu mendapat penguatan. "Apalagi sebentar lagi kita memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ketika ekonomi kita sekarang sedang terganggu, harga komoditas karet, sawit tambang turun. Yang bisa menggerakan ekonomoi hanya UKM," kata Jeno.
Dijelaskan Jeno, saat ini penghasilan negara terbesar dari sektor pajak dan cukai. Tahun ini target penerimaan pajak negara mencapai Rp170 triliun sampai Rp200 triliun. Namun utang dengan belanja negara hampir Rp300 triliun. "Keinginan belanja besar, kemampuan pembiayaan rendah, karena target cukai tidak tercapai. Kemudian konon ada sekitar Rp3000 triliun uang orang Indonesia di luar negeri," katanya.
Langkah yang diambil untuk menarik uang tersebut kedalam negeri, DPR bersama pemerintah membuat kebijakan taks amnesti (discon pajak) sebesar 3-4 persen untuk diinvestasikan dalam bentuk usaha. "Dengan taks amnesti itu bisa masuk dalam bentuk perkebun atau usaha lainnya. Jadi cukup untuk menutupi pajak negara yang tekor," kata dia.
Kepala OJK Perwakilan Kalimantan Barat Asep Ruswandi berharap setiap kebijakan pemerintah dengan penyaluran dana KUR melalui perbankan harus berpihak kepada pelaku UKM. "Agar UMKM mendapat kemudahan untuk memperolehan pembiayaan. Bank juga harus memperhatikan uang yang disalurkan supaya bisa kembali. Maka Bank juga ekstra hati-hati," katanya.
Asep mengakui, OJK sangat konsen mengawasi penyaluran KUR. Ia menyarankan agar masyarakat yang punya modal tidak tergiur dengan tawaran pihak tidak bertanggungjawab. "Demikian juga bagi masyarakat perlu uang, kemana aman untuk meminjam. Untuk teknis industri, masing-masing bank punya kebijakan yang diawasi oleh OJK," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Salah satunya dengan menggelar Seminar dan Dialog tentang penguatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam pembangunan sektor strategi ekonomi domestik melalui program UMKM dan Kewirausahaan untuk menghadapi MEA dan mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di tingkat Basis di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Anggota Komisi XII DPR RI Ir Michael Jeno MM mengatakan, tahun ini besaran dana transfer pemerintah pusat ke daerah hampir mencapai Rp770 triliun dalam APBN. "Jauh meningkat dari sebelumnya. Kemudian sebesar Rp2,5 triliun langsung ditransfer ke desa-desa untuk membangun sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan ciri desa masing-masing," kata Jeno.
Menurut Jeno, pihaknya di Komisi XII telah mendorong pemerintah supaya memberi penyertaan modal kepada lembaga keuangan Perbankan untuk menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) "Diharapkan KUR dalam mengembangkan UKM sesuai dengan target ekonomi kita. Karena hari ini kondisi ekonomi makro tidak baik, maka solusinya memang UKM," terang Jeno.
Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat ini mengingatkan, supaya sistem tata kelola penyaluran KUR oleh bank yang ditunjuk pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. "KUR menjadi perioritas pemerintah. Kita mendorong supaya ada pemihakan yang jelas kepada UMKM misal melalui KUR bunganya hanya 7-8 persen pertahun disubsidi pemerintah," ucap Jeno.
Ia menambahkan, Kapuas Hulu sebagai kabupaten perbatasan mendapat banyak manfaat besar dari program pemerintah yang merancang pembangunan dari pinggiran (nawacita) untuk itu sektor UKM perlu mendapat penguatan. "Apalagi sebentar lagi kita memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ketika ekonomi kita sekarang sedang terganggu, harga komoditas karet, sawit tambang turun. Yang bisa menggerakan ekonomoi hanya UKM," kata Jeno.
Dijelaskan Jeno, saat ini penghasilan negara terbesar dari sektor pajak dan cukai. Tahun ini target penerimaan pajak negara mencapai Rp170 triliun sampai Rp200 triliun. Namun utang dengan belanja negara hampir Rp300 triliun. "Keinginan belanja besar, kemampuan pembiayaan rendah, karena target cukai tidak tercapai. Kemudian konon ada sekitar Rp3000 triliun uang orang Indonesia di luar negeri," katanya.
Langkah yang diambil untuk menarik uang tersebut kedalam negeri, DPR bersama pemerintah membuat kebijakan taks amnesti (discon pajak) sebesar 3-4 persen untuk diinvestasikan dalam bentuk usaha. "Dengan taks amnesti itu bisa masuk dalam bentuk perkebun atau usaha lainnya. Jadi cukup untuk menutupi pajak negara yang tekor," kata dia.
Kepala OJK Perwakilan Kalimantan Barat Asep Ruswandi berharap setiap kebijakan pemerintah dengan penyaluran dana KUR melalui perbankan harus berpihak kepada pelaku UKM. "Agar UMKM mendapat kemudahan untuk memperolehan pembiayaan. Bank juga harus memperhatikan uang yang disalurkan supaya bisa kembali. Maka Bank juga ekstra hati-hati," katanya.
Asep mengakui, OJK sangat konsen mengawasi penyaluran KUR. Ia menyarankan agar masyarakat yang punya modal tidak tergiur dengan tawaran pihak tidak bertanggungjawab. "Demikian juga bagi masyarakat perlu uang, kemana aman untuk meminjam. Untuk teknis industri, masing-masing bank punya kebijakan yang diawasi oleh OJK," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015