Pontianak (Antara Kalbar) - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat terus meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik agar kualitasnya terus membaik. Terkait hal itu, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar telah beberapa kali menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pengawasan pelayanan publik.
Diantaranya terhadap kalangan birokrat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, di Kota Pontianak dan sekitarnya yang digelar di Hotel Golden Tulip, 3 - 4 November lalu.
Materi yang diberikan mulai dari yang terkait dengan standar pelayanan publik, hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik hingga materi tentang mystery shopping diberikan dalam format pendidikan orang dewasa (andragogi) dengan kombinasi game, ceramah dan diskusi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat Agus Priyadi dalam sambutan pembukaan acara itu mengatakan, pengawasan pelayanan publik oleh masyarakat telah menjadi salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Ombudsman RI Tahun 2015-2019.
"Target capaian di Tahun 2015 ini adalah sebanyak 22 partisipasi publik, 50 di tahun 2016, 70 di tahun 2017, 95 di tahun 2018 dan sebanyak 106 di tahun 2019," ujar Agus.
Menurut Agus, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai cara antara lain dengan menyampaikan pengaduan, penyusunan standar pelayanan publik dan pengawasan dalam bentuk lain. Untuk mendorong partisipasi tersebut perlu penguatan kapasitas pengawasan dan menjadi target dalam penyusunan RPJM.
Peserta sangat antusias dan fokus selama mengikuti kegiatan. Mereka berharap agar kegiatan ini bisa diduplikasi dan diselenggarakan kembali mengingat besarnya manfaat yang didapat peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan.
Seperti disampaikan oleh Alfri, salah satu peserta dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak saat menyampaikan pesan dan kesannya. "Saya merasakan besarnya manfaat pelatihan ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di unit kerja tempat saya. Dengan bekal pelatihan ini pengetahuan saya tentang standar pelayanan dan pengawasan pelayanan menjadi bertambah," ujar Alfri.
Hal senada disampaikan Camat Sungai Raya, Tugiono yang mengikuti pelatihan sejak hari pertama sampai terakhir dengan serius. Sebagai aparat birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna layanan, ia menilai Bimtek Pengawasan Pelayanan Publik ini memberi dampak sangat positif terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di tempatnya bekerja.
"Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di lain waktu. Saya merasakan manfaatnya sangat positif dan berguna bagi perbaikan kualitas pelayanan publik kita," ujar Tugiono.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Diantaranya terhadap kalangan birokrat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, di Kota Pontianak dan sekitarnya yang digelar di Hotel Golden Tulip, 3 - 4 November lalu.
Materi yang diberikan mulai dari yang terkait dengan standar pelayanan publik, hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik hingga materi tentang mystery shopping diberikan dalam format pendidikan orang dewasa (andragogi) dengan kombinasi game, ceramah dan diskusi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat Agus Priyadi dalam sambutan pembukaan acara itu mengatakan, pengawasan pelayanan publik oleh masyarakat telah menjadi salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Ombudsman RI Tahun 2015-2019.
"Target capaian di Tahun 2015 ini adalah sebanyak 22 partisipasi publik, 50 di tahun 2016, 70 di tahun 2017, 95 di tahun 2018 dan sebanyak 106 di tahun 2019," ujar Agus.
Menurut Agus, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai cara antara lain dengan menyampaikan pengaduan, penyusunan standar pelayanan publik dan pengawasan dalam bentuk lain. Untuk mendorong partisipasi tersebut perlu penguatan kapasitas pengawasan dan menjadi target dalam penyusunan RPJM.
Peserta sangat antusias dan fokus selama mengikuti kegiatan. Mereka berharap agar kegiatan ini bisa diduplikasi dan diselenggarakan kembali mengingat besarnya manfaat yang didapat peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan.
Seperti disampaikan oleh Alfri, salah satu peserta dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak saat menyampaikan pesan dan kesannya. "Saya merasakan besarnya manfaat pelatihan ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di unit kerja tempat saya. Dengan bekal pelatihan ini pengetahuan saya tentang standar pelayanan dan pengawasan pelayanan menjadi bertambah," ujar Alfri.
Hal senada disampaikan Camat Sungai Raya, Tugiono yang mengikuti pelatihan sejak hari pertama sampai terakhir dengan serius. Sebagai aparat birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna layanan, ia menilai Bimtek Pengawasan Pelayanan Publik ini memberi dampak sangat positif terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di tempatnya bekerja.
"Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di lain waktu. Saya merasakan manfaatnya sangat positif dan berguna bagi perbaikan kualitas pelayanan publik kita," ujar Tugiono.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015