Singkawang (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Singkawang, Syech Bandar, meminta kepada semua SKPD di lingkungan Pemkot setempat yang masuk di zona merah, untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan pelayanan publik.
"Saya minta satu SKPD harus satu inovasi untuk melakukan perubahan dalam bentuk pelayanan," katanya di Singkawang, Kamis.
Hal itu ditegaskannya karena menurut penilaian Ombudsman perwakilan Kalbar, bahwa kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik di lingkungan Pemkot Singkawang masuk ke zona merah.
"Yang bagus itukan zona hijau," tuturnya.
Nanti, lanjutnya, beberapa SKPD yang masuk ke zona merah akan diberikan arahan. "Bila perlu, kita yang minta Ombudsman untuk mengadakan semacam sosialisasi apa-apa saja yang perlu diperbaiki lagi dari segi penilaian dia," katanya.
Menurutnya, setiap SKPD memiliki kotak saran atau kotak pengaduan. "Kotak saran inilah yang dimanfaatkan Ombudsman untuk melakukan penilaian disamping berdasarkan laporan dari masyarakat," kata Syech Bandar.
Sebelumnya, Wali Kota Singkawang, Awang Ishak meminta kepada aparatur di lingkungan pemerintah kota setempat untuk lebih meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Banyaknya kelemahan-kelemahan di pemerintahan Kota Singkawang, merupakan salah satu penghambat pembangunan di kota itu.
Belum lagi banyaknya PNS yang tidak bisa mengoperasikan komputer, seperti tidak bisa mengetik dan membuat tabel. Parahnya lagi, sekian banyak ini di antaranya adalah seorang Kasi dan Kasubag.
"Ini salah satu faktor keterlambatan pengesahan APBD," ujarnya.
Kemudian, penegakan aturan di pemerintahan masih "kucing-kucingan". Serta administrasi pembangunan yang juga terbilang sangat lemah.
"Banyak seluk beluk kelemahan di pemerintahan kita ini," katanya.
Dia menegaskan, jika tugas seorang abdi negara di pemerintahan adalah pengaturan, pelayanan, dan pengawasan.
Terkait hal itu, Awang meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa memberikan masukan kepada dirinya jika ada dinas atau badan yang ada di kota itu, belum bisa memaksimalkan layanan.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saya minta satu SKPD harus satu inovasi untuk melakukan perubahan dalam bentuk pelayanan," katanya di Singkawang, Kamis.
Hal itu ditegaskannya karena menurut penilaian Ombudsman perwakilan Kalbar, bahwa kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik di lingkungan Pemkot Singkawang masuk ke zona merah.
"Yang bagus itukan zona hijau," tuturnya.
Nanti, lanjutnya, beberapa SKPD yang masuk ke zona merah akan diberikan arahan. "Bila perlu, kita yang minta Ombudsman untuk mengadakan semacam sosialisasi apa-apa saja yang perlu diperbaiki lagi dari segi penilaian dia," katanya.
Menurutnya, setiap SKPD memiliki kotak saran atau kotak pengaduan. "Kotak saran inilah yang dimanfaatkan Ombudsman untuk melakukan penilaian disamping berdasarkan laporan dari masyarakat," kata Syech Bandar.
Sebelumnya, Wali Kota Singkawang, Awang Ishak meminta kepada aparatur di lingkungan pemerintah kota setempat untuk lebih meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Banyaknya kelemahan-kelemahan di pemerintahan Kota Singkawang, merupakan salah satu penghambat pembangunan di kota itu.
Belum lagi banyaknya PNS yang tidak bisa mengoperasikan komputer, seperti tidak bisa mengetik dan membuat tabel. Parahnya lagi, sekian banyak ini di antaranya adalah seorang Kasi dan Kasubag.
"Ini salah satu faktor keterlambatan pengesahan APBD," ujarnya.
Kemudian, penegakan aturan di pemerintahan masih "kucing-kucingan". Serta administrasi pembangunan yang juga terbilang sangat lemah.
"Banyak seluk beluk kelemahan di pemerintahan kita ini," katanya.
Dia menegaskan, jika tugas seorang abdi negara di pemerintahan adalah pengaturan, pelayanan, dan pengawasan.
Terkait hal itu, Awang meminta kepada seluruh masyarakat agar bisa memberikan masukan kepada dirinya jika ada dinas atau badan yang ada di kota itu, belum bisa memaksimalkan layanan.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016