Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami dugaan kartel atau persengkongkolan perdagangan ayam ras di Provinsi Kalimantan Barat dan di beberapa daerah lainnya.
"Saat ini 12 perusahaan unggas nasional yang diduga terkait dengan kartel, dan telah kami tetapkan sebagai terlapor," kata Syarkawi Rauf seusai melakukan inspeksi mendadak terhadap harga ayam ras potong di Pasar Flamboyan di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan, untuk 12 perusahaan unggas yang melakukan dugaan kartel tersebut, mulai dari perusahaan besar hingga menengah.
"Mudah-mudahan dua minggu ke depan sudah dilakukan pemanggilan di persidangan. Biasanya kartel terjadi jika harga sangat tinggi atau harga sangat rendah untuk mematikan pesaing," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang disepakati melakukan investigasi bersama-sama. Dimana polisi akan masuk ke ranah pidananya, sedangkan KPPU akan masuk ke ranah persoalan persaingan usahanya.
Untuk di Kalbar, setelah dilakukan inspeksi secara langsung di lapangan, belum mengarah kepada adanya dugaan kartel, tetapi yang menjadi permasalahan di Kalbar yakni mahalnya pakan, karena sebagian besar dari pasokan luar.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPPU menambahkan, setelah pihaknya menyerap aspirasi dari peternak mandiri yang mengakui kesulitan untuk bersaing dengan peternak kemitraan atau terintegrasi dengan perusahaan perunggasan besar, karena mereka telah menguasai dari hulu hingga ke hilir.
"Sehingga dalam waktu dekat, kami akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk mencari solusi dari apa yang dikeluhkan oleh peternakan mandiri, mulai dari mahalnya bibit ayam, pakan hingga pemasaran yang harus bersaing dengan peternakan kemitraan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf Mustafa menyatakan, hingga saat ini sebesar 70 persen kebutuhan pakan ternak ayam ras di Kalbar masih dipenuhi oleh luar.
"Akibat sebagian besar pakan ternak ayam masih dipenuhinya dari luar, sehingga inilah yang membuat harga pakan akan lebih mahal dibanding di daerah lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 560 ribu ton kebutuhan pakan ayam untuk peternakan di Kalbar, dan sebesar 70 persen diantaranya dipenuhi oleh pakan dari luar.
"Oleh karena ini ke depannya harus dipikirkan, secara bertahap kebutuhan pakan itu bisa dipenuhi oleh pasokan lokal, yakni dengan cara dikembangkannya pertanian jagung," katanya.
Pakan tersebut didatangkan dari Jawa Timur dan Lampung, atau antarpulau sehingga harga pakan ternak ayam tersebut akan lebih tinggi dibanding di daerah lainnya, katanya.
(U.A057/T013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Saat ini 12 perusahaan unggas nasional yang diduga terkait dengan kartel, dan telah kami tetapkan sebagai terlapor," kata Syarkawi Rauf seusai melakukan inspeksi mendadak terhadap harga ayam ras potong di Pasar Flamboyan di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan, untuk 12 perusahaan unggas yang melakukan dugaan kartel tersebut, mulai dari perusahaan besar hingga menengah.
"Mudah-mudahan dua minggu ke depan sudah dilakukan pemanggilan di persidangan. Biasanya kartel terjadi jika harga sangat tinggi atau harga sangat rendah untuk mematikan pesaing," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang disepakati melakukan investigasi bersama-sama. Dimana polisi akan masuk ke ranah pidananya, sedangkan KPPU akan masuk ke ranah persoalan persaingan usahanya.
Untuk di Kalbar, setelah dilakukan inspeksi secara langsung di lapangan, belum mengarah kepada adanya dugaan kartel, tetapi yang menjadi permasalahan di Kalbar yakni mahalnya pakan, karena sebagian besar dari pasokan luar.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPPU menambahkan, setelah pihaknya menyerap aspirasi dari peternak mandiri yang mengakui kesulitan untuk bersaing dengan peternak kemitraan atau terintegrasi dengan perusahaan perunggasan besar, karena mereka telah menguasai dari hulu hingga ke hilir.
"Sehingga dalam waktu dekat, kami akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk mencari solusi dari apa yang dikeluhkan oleh peternakan mandiri, mulai dari mahalnya bibit ayam, pakan hingga pemasaran yang harus bersaing dengan peternakan kemitraan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf Mustafa menyatakan, hingga saat ini sebesar 70 persen kebutuhan pakan ternak ayam ras di Kalbar masih dipenuhi oleh luar.
"Akibat sebagian besar pakan ternak ayam masih dipenuhinya dari luar, sehingga inilah yang membuat harga pakan akan lebih mahal dibanding di daerah lainnya," katanya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 560 ribu ton kebutuhan pakan ayam untuk peternakan di Kalbar, dan sebesar 70 persen diantaranya dipenuhi oleh pakan dari luar.
"Oleh karena ini ke depannya harus dipikirkan, secara bertahap kebutuhan pakan itu bisa dipenuhi oleh pasokan lokal, yakni dengan cara dikembangkannya pertanian jagung," katanya.
Pakan tersebut didatangkan dari Jawa Timur dan Lampung, atau antarpulau sehingga harga pakan ternak ayam tersebut akan lebih tinggi dibanding di daerah lainnya, katanya.
(U.A057/T013)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016