Pontianak (Antara Kalbar) - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar memberikan data terbaru mengenai perusahaan yang didirikan.
"Data yang kita minta yang harus diperbaharui satu diantaranya adalah soal alamat perusahaan itu berada," kata Kepala KPP Pratama Pontianak Nurbaeti Munawaroh di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, pihaknya meminta pembaruan data terhadap PKP tersebut karena saat mengundang PKP, dari 3.029 undangan disebar untuk sosialisasi dan pelatihan e-faktur beberapa waktu lalu, ada 500 undangan yang tidak diterima di tujuan sehingga dikembalikan ke pengirim.
"Jika demikian maka saat kita sosialisasi atau memberikan informasi terbaru maka pengusaha kena pajak tidak mendapatkannya,"katanya.
Lebih mengkhawatirkan lagi papar Nurbaeti PKP akan dikenakan sanksi hanya gara-gara tidak mendapatkan informasi mengenai pajak. Sehingga dorongan untuk menginformasikan data terbaru sangat penting agar berbagai informasi terbaru yang berkaitan dengan pajak bisa didapat.
"Jangan sampai ada informasi kewajiban baru, tapi tidak sampai ke mereka hanya gara-gara tidak melaporkan data terbaru, sementar kami tidak tahu jika mereka sudah pindah alamat. Karena itu segera datang ke KPP Pratama untuk lakukan perubahan data terkini," tuturnya.
Terkait penggunaan e-faktur bagi PKB yang akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 1 Juli 2016 mendatang, Nurbaeti meminta direktur perusahaan yang datang langsung ke KPP Pratama.
Menurutnya, dengan datangnya direktur utama perusahaan itu sebagai langkah awal untuk pembuatan sertifikat digital.
Sertifikat inilah nantinya untuk penggunaan e-faktur. Ia pun memastikan dalam proses pembuatannya tidak memakan waktu lama, dan syarat yang harus dipersiapkan seperti foto kopi KTP, KK dan foto yang bersangkutan.
"Jadi ini hanya repot di awal saja, sementara proses pengerjaannya hanya memakan waktu 10 menit. Setelah itu apakah akan didelegasikan ke bagian keuangan atau konsultan pajaknya tidak masalah, yang penting untuk di awal direkturnya yang harus datang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Data yang kita minta yang harus diperbaharui satu diantaranya adalah soal alamat perusahaan itu berada," kata Kepala KPP Pratama Pontianak Nurbaeti Munawaroh di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, pihaknya meminta pembaruan data terhadap PKP tersebut karena saat mengundang PKP, dari 3.029 undangan disebar untuk sosialisasi dan pelatihan e-faktur beberapa waktu lalu, ada 500 undangan yang tidak diterima di tujuan sehingga dikembalikan ke pengirim.
"Jika demikian maka saat kita sosialisasi atau memberikan informasi terbaru maka pengusaha kena pajak tidak mendapatkannya,"katanya.
Lebih mengkhawatirkan lagi papar Nurbaeti PKP akan dikenakan sanksi hanya gara-gara tidak mendapatkan informasi mengenai pajak. Sehingga dorongan untuk menginformasikan data terbaru sangat penting agar berbagai informasi terbaru yang berkaitan dengan pajak bisa didapat.
"Jangan sampai ada informasi kewajiban baru, tapi tidak sampai ke mereka hanya gara-gara tidak melaporkan data terbaru, sementar kami tidak tahu jika mereka sudah pindah alamat. Karena itu segera datang ke KPP Pratama untuk lakukan perubahan data terkini," tuturnya.
Terkait penggunaan e-faktur bagi PKB yang akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 1 Juli 2016 mendatang, Nurbaeti meminta direktur perusahaan yang datang langsung ke KPP Pratama.
Menurutnya, dengan datangnya direktur utama perusahaan itu sebagai langkah awal untuk pembuatan sertifikat digital.
Sertifikat inilah nantinya untuk penggunaan e-faktur. Ia pun memastikan dalam proses pembuatannya tidak memakan waktu lama, dan syarat yang harus dipersiapkan seperti foto kopi KTP, KK dan foto yang bersangkutan.
"Jadi ini hanya repot di awal saja, sementara proses pengerjaannya hanya memakan waktu 10 menit. Setelah itu apakah akan didelegasikan ke bagian keuangan atau konsultan pajaknya tidak masalah, yang penting untuk di awal direkturnya yang harus datang," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016