Pontianak (Antara Kalbar) - Para kontraktor yang ada di Kabupaten Kubu Raya mengeluhkan lambannya proses pencairan dana untuk pengerjaan proyek pembangunan fisik, yang mengakibatkan belum dilakukan proses pembangunan di kabupaten itu.
"Bagaimana kita bisa kerja, kalau anggarannya belum ada. Padahal ini sudah lewat semester satu, dan sudah masuk bulan Agustus, tetapi anggaran belum juga cair," kata salah satu kontraktor yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, di Sungai Raya, Minggu.
Dirinya mengatakan, dia dan beberapa rekan kontraktor lainnya mempertanyakan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk mempercepat pembangunan yang ada di kabupaten itu.
"Bagaimana hasilnya bisa baik, kalau pekerjaan waktunya mepet. Belum lagi bulan Oktober sampai Desember curah hujan tinggi, tentu akan menghambat kinerja proyek yang dilaksanakan dan hasilnya tentu tidak maksimal," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan belum lama ini mendapat informasi keluhan dari sejumlah kontraktor lantaran belum bisa mendapat kucuran anggaran pengerjaan proyek yang akan dilakukan.
"Informasi yang saya dapat para kontraktor mengeluh karena anggaran pengerjaan proyeknya belum cair, padahal katanya semua berkas administrasi atau kontrak kerjanya yang diajukan ke dinas terkait sudah dilengkapi," kata Yusran Anizam.
Pada dasarnya, lanjut dia, anggaran pengerjaan proyek tersebut bisa dicairkan asalkan SPP dan SPM dari dinas terkait telah disampaikan BPKD Kubu Raya.
"Sampai sekarang kami belum menerima berkas SPP dan SPM dari dinas terkait makanya anggarannya belum bisa dicairkan," tuturnya.
Yusran pun membantah adanya kabar jika saat ini kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kosong. Menurutnya saat ini saldo kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih ada sekitar Rp240 miliar lebih.
"Kembali saya tegaskan, hingga saat ini semua pencairan belanja atau setiap kontrak yang sudah diproses tetap berjalan normal dan dapat dibayarkan sepanjang di usulkan SPP-SPM nya oleh SKPD yang bersangkutan ke BPKAD," katanya.
Dia mengakui seperti kabupaten/kota lainnya, pada tahun ini Kabupaten Kubu Raya juga mengalami defisit yang cukup besar.
"Ada beberapa penyebab terjadinya defisit ini seperti tidak tercapainya target Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, adanya potongan lebih salur DBH pusat dan beberapa faktor lainnya," tuturnya.
Untuk saat ini TAPD bersama semua SKPD di Kubu Raya sedang melakukan penyesuaian kembali sisi belanja untuk didorong pada perubahan APBD tahun 2016.
"Penyesuaian sisi belanja ini diutamakan bagi kegiatan-kegiatan yang tingkat prioritasnya rendah atau belanja-belanja yang masih bisa ditunda," kata Yusran.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Bagaimana kita bisa kerja, kalau anggarannya belum ada. Padahal ini sudah lewat semester satu, dan sudah masuk bulan Agustus, tetapi anggaran belum juga cair," kata salah satu kontraktor yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, di Sungai Raya, Minggu.
Dirinya mengatakan, dia dan beberapa rekan kontraktor lainnya mempertanyakan komitmen Pemkab Kubu Raya untuk mempercepat pembangunan yang ada di kabupaten itu.
"Bagaimana hasilnya bisa baik, kalau pekerjaan waktunya mepet. Belum lagi bulan Oktober sampai Desember curah hujan tinggi, tentu akan menghambat kinerja proyek yang dilaksanakan dan hasilnya tentu tidak maksimal," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan belum lama ini mendapat informasi keluhan dari sejumlah kontraktor lantaran belum bisa mendapat kucuran anggaran pengerjaan proyek yang akan dilakukan.
"Informasi yang saya dapat para kontraktor mengeluh karena anggaran pengerjaan proyeknya belum cair, padahal katanya semua berkas administrasi atau kontrak kerjanya yang diajukan ke dinas terkait sudah dilengkapi," kata Yusran Anizam.
Pada dasarnya, lanjut dia, anggaran pengerjaan proyek tersebut bisa dicairkan asalkan SPP dan SPM dari dinas terkait telah disampaikan BPKD Kubu Raya.
"Sampai sekarang kami belum menerima berkas SPP dan SPM dari dinas terkait makanya anggarannya belum bisa dicairkan," tuturnya.
Yusran pun membantah adanya kabar jika saat ini kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kosong. Menurutnya saat ini saldo kas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih ada sekitar Rp240 miliar lebih.
"Kembali saya tegaskan, hingga saat ini semua pencairan belanja atau setiap kontrak yang sudah diproses tetap berjalan normal dan dapat dibayarkan sepanjang di usulkan SPP-SPM nya oleh SKPD yang bersangkutan ke BPKAD," katanya.
Dia mengakui seperti kabupaten/kota lainnya, pada tahun ini Kabupaten Kubu Raya juga mengalami defisit yang cukup besar.
"Ada beberapa penyebab terjadinya defisit ini seperti tidak tercapainya target Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, adanya potongan lebih salur DBH pusat dan beberapa faktor lainnya," tuturnya.
Untuk saat ini TAPD bersama semua SKPD di Kubu Raya sedang melakukan penyesuaian kembali sisi belanja untuk didorong pada perubahan APBD tahun 2016.
"Penyesuaian sisi belanja ini diutamakan bagi kegiatan-kegiatan yang tingkat prioritasnya rendah atau belanja-belanja yang masih bisa ditunda," kata Yusran.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016