Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Hotler Panjaitan menyampaikan pada Februari nanti, pagu desa sudah akan disampaikan sehingga pihaknya berharap desa sudah menyusun APBDesnya hingga akhir Februari.
"Apalagi pemerintah desa telah menyelenggarakan musyawarah harus sudah selesai pada Maret. Kami harapkan April dana desa dan alokasi dana desa sudah cair tahap pertama sebesar 60 persen," ujarnya.
Hotler mengatakan, masih ada desa yang memerlukan waktu menyusun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sejumlah persyaratan pendukung lainnya seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Hotler menegaskan tidak ada lagi toleransi jika masih ada desa yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dikatakan dia, salah satu upaya yang akan dilakukan dalam menegaskan itu, dengan tidak memberikan penghasilan tetap untuk desa sebelum APBDes diselesaikan.
Hotler menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada seluruh desa yang belum merampungkan administrasi desa masing-masing. "Kaitannya dengan kelancaran pencairan ADD," tegas Hotler.
Dia juga mengutarakan, jika memang masih ada desa yang merasa belum mampu menyelesaikan administrasi desa, bisa mengkomunikasikan dengan pihaknya. "Kami siap membantu agar tidak jadi pengaruh buruk pada pencairan ADD," katanya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Apalagi pemerintah desa telah menyelenggarakan musyawarah harus sudah selesai pada Maret. Kami harapkan April dana desa dan alokasi dana desa sudah cair tahap pertama sebesar 60 persen," ujarnya.
Hotler mengatakan, masih ada desa yang memerlukan waktu menyusun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sejumlah persyaratan pendukung lainnya seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Hotler menegaskan tidak ada lagi toleransi jika masih ada desa yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dikatakan dia, salah satu upaya yang akan dilakukan dalam menegaskan itu, dengan tidak memberikan penghasilan tetap untuk desa sebelum APBDes diselesaikan.
Hotler menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pada seluruh desa yang belum merampungkan administrasi desa masing-masing. "Kaitannya dengan kelancaran pencairan ADD," tegas Hotler.
Dia juga mengutarakan, jika memang masih ada desa yang merasa belum mampu menyelesaikan administrasi desa, bisa mengkomunikasikan dengan pihaknya. "Kami siap membantu agar tidak jadi pengaruh buruk pada pencairan ADD," katanya
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017