Pontianak (Antara Kalbar) -Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyatakan, jangan politisasi kepemimpinan di Pertamina, karena perubahan susunan Direksi di Pertamina hasil RUPS akhir tahun 2016 sudah melalui cara-cara tata kelola perusahaan yang benar dimana RUPS Pertamina sepenuhnya adalah hak pemegang saham tunggal yaitu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN.
"Tata kelola perusahaan yang baik juga terlihat dengan melalui proses fit and proper test untuk para Direksi dan Komisaris Pertamina yang sudah di laporkan pada Presiden Joko Widodo, karena Pertamina merupakan BUMN strategis yang setiap akan dan sesudah RUPS harus dilaporkan pada presiden," kata Arief Poyuono kepada Antara di Pontianak, Selasa.
Terkait sejumlah anggota parlemen dan LSM yang tidak punya legal standing sama sekali untuk mempermasalahkan jabatan Wakil Dirut hasil RUPS Pertamina 2016 adalah sangat tidak tepat sehingga terkesan mereka gagal paham dalam cara-cara pengelolahan perusahaan sebesar Pertamina.
Hal yang sudah lazim dan dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah sebesar Pertamina dengan aset ratusan triliun untuk membentuk posisi Wakil Dirut Pertamina dalam jajaran Direksi Pertamina, sebab jika tidak maka tugas Dirut akan sangat kerepotan sekali yang akhirnya speed kinerja Pertamina sangat terganggu.
"Jadi kalau mempersoalkan jangan asal ngomong sebab terkesan pesanan dari sejumlah kelompok yang diduga barisan mafia impor minyak yang sudah mati langkah dengan kinerja Pertamina yang makin baik dalam hal trading minyak mentah dan BBM impor," ungkapnya.
Sehingga dia, meminta agar kepemimpinan di Pertamina tidak politisasi, agar manajemen Pertamina bisa bekerja dengan tenang dan baik.
Tidak ada override tugas dan wewenang Dirut Pertamina yang di ambil oleh Wakil Dirut semua sudah ada tugasnya masing- masing, wakil dirut kalau dalam manejemen modern hanya sebagai COO ( Chief Operational Officer ) yang tugasnya lebih banyak tugas internal dan memastikan operasional perusahaan sedangkan tugas dirut itu sebagai CEO adalah merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan merekrut anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur pembiayaan dan anggaran Pertamina, katanya.
"Apalagi sangat disayangkan kalau ada yang menuduh tanpa fakta kalau Pertamina dalam cengkeraman Arie Sumarno Mantan Dirut Pertamina hanya karena Menteri BUMN adalah adik Arie Sumarno, ini jelas sebuah cara-cara yang tidak patuh sepertinya. Tidak Ada campur Tangan Arie Sumarno dalam perubahan struktur di Pertamina itu jelas sekali, kalau kedekatan para Direksi Pertamina dengan Arie Sumarno itu wajar karena dia memang merintis karir kerja dari Pertamina jadi wajar saja juniornya di Pertamina banyak yang dekat dan sering sharing untuk kemajuan Pertamina," katanya.
Tapi dari semua ini yang patut disayangkan adalah GM Pertamina yang bertugas sebagai PR terkesan justru membiarkan polemik politisasi Pertamina terjadi dan tidak memberikan penjelasan ke publik. "Nah ini patut dicurigai apakah dokumen-dokumen Pertamina yang bocor keluar itu ada peran mereka," katanya.
Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta semua pihak jangan politisasi hasil RUPS Pertamina, dan biarkan Direksi bekerja dengan tenang tanpa diganggu isu-isu kacangan, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Tata kelola perusahaan yang baik juga terlihat dengan melalui proses fit and proper test untuk para Direksi dan Komisaris Pertamina yang sudah di laporkan pada Presiden Joko Widodo, karena Pertamina merupakan BUMN strategis yang setiap akan dan sesudah RUPS harus dilaporkan pada presiden," kata Arief Poyuono kepada Antara di Pontianak, Selasa.
Terkait sejumlah anggota parlemen dan LSM yang tidak punya legal standing sama sekali untuk mempermasalahkan jabatan Wakil Dirut hasil RUPS Pertamina 2016 adalah sangat tidak tepat sehingga terkesan mereka gagal paham dalam cara-cara pengelolahan perusahaan sebesar Pertamina.
Hal yang sudah lazim dan dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah sebesar Pertamina dengan aset ratusan triliun untuk membentuk posisi Wakil Dirut Pertamina dalam jajaran Direksi Pertamina, sebab jika tidak maka tugas Dirut akan sangat kerepotan sekali yang akhirnya speed kinerja Pertamina sangat terganggu.
"Jadi kalau mempersoalkan jangan asal ngomong sebab terkesan pesanan dari sejumlah kelompok yang diduga barisan mafia impor minyak yang sudah mati langkah dengan kinerja Pertamina yang makin baik dalam hal trading minyak mentah dan BBM impor," ungkapnya.
Sehingga dia, meminta agar kepemimpinan di Pertamina tidak politisasi, agar manajemen Pertamina bisa bekerja dengan tenang dan baik.
Tidak ada override tugas dan wewenang Dirut Pertamina yang di ambil oleh Wakil Dirut semua sudah ada tugasnya masing- masing, wakil dirut kalau dalam manejemen modern hanya sebagai COO ( Chief Operational Officer ) yang tugasnya lebih banyak tugas internal dan memastikan operasional perusahaan sedangkan tugas dirut itu sebagai CEO adalah merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan merekrut anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur pembiayaan dan anggaran Pertamina, katanya.
"Apalagi sangat disayangkan kalau ada yang menuduh tanpa fakta kalau Pertamina dalam cengkeraman Arie Sumarno Mantan Dirut Pertamina hanya karena Menteri BUMN adalah adik Arie Sumarno, ini jelas sebuah cara-cara yang tidak patuh sepertinya. Tidak Ada campur Tangan Arie Sumarno dalam perubahan struktur di Pertamina itu jelas sekali, kalau kedekatan para Direksi Pertamina dengan Arie Sumarno itu wajar karena dia memang merintis karir kerja dari Pertamina jadi wajar saja juniornya di Pertamina banyak yang dekat dan sering sharing untuk kemajuan Pertamina," katanya.
Tapi dari semua ini yang patut disayangkan adalah GM Pertamina yang bertugas sebagai PR terkesan justru membiarkan polemik politisasi Pertamina terjadi dan tidak memberikan penjelasan ke publik. "Nah ini patut dicurigai apakah dokumen-dokumen Pertamina yang bocor keluar itu ada peran mereka," katanya.
Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta semua pihak jangan politisasi hasil RUPS Pertamina, dan biarkan Direksi bekerja dengan tenang tanpa diganggu isu-isu kacangan, katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017