Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, mengharapkan perusahaan perkebunan maupun pertambangan dan lembaga swadaya masyarakat ikut menjaga 4 juta hektare kawasan lindung yang ada di provinsi itu guna mewujudkan pembangunan hijau dan keberlangsungan hidup generasi penerus bangsa.
"Kalimantan Barat memiliki 14,7 juta hektare hutan, dan telah dialokasikan ruang pembangunan untuk kawasan budidaya, sekitar 10,7 juta hektare atau 72,8 persen dan 4 juta hektare atau 27,2 persen untuk kawasan lindung. Saya harapkan semua pihak terkait bisa ikut bersama-sama menjaga kelestarian kawasan lindung kita demi generasi penerus kita," katanya di Pontianak, Rabu.
Dia mengungkapkan, Kalbar juga memiliki laut seluas sekitar 3,2 juta hektare. Pembagian fungsi ruang sangat penting dan telah melalui analisis cermat dan proses multi pihak, untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk pertumbuhan, melalui kegiatan produksi di kawasan budidaya, melainkan juga perlindungan ekosistem-ekosistem penting sebagai penyedia jasa lingkungan masa kini dan masa datang.
"Untuk mendukung pembangunan hijau di Kalbar, terutama kawasan penting, kami ingin bekerja sama dengan semua pihak termasuk perusahaan swasta, NGO/LSM serta perguruan tinggi untuk terus berupaya konkret meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi untuk memperluas upaya konservasi tidak hanya pada tapak area konsensi namun areal yang lebih luas," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pembentukan sekretariat bersama menjadi solusi koordinasi dalam bentuk platform netral bagi semua pihak di Kalimantan Barat.
Terkait hal itu, dia meminta agar semua komponen baik pemerintah daerah, NGO dan perusahaan, serius dalam mengelola kelestarian hutan Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia.
"Kita wajib menjaga (Hutan) itu semua, supaya kita bisa hidup di tempat yang layak yang sehat, bagaimana menjaga lingkungan dengan baik," katanya.
Pada kesempatan itu, Cornelis, menyampaikan, bahwa dalam semiloka tersebut seharusnya dihadiri para pemimpin perusahaan, karena membicarakan lingkungan, hutan, seperti ini bukan masalah enteng, dan memerlukan komitmen pemangku kepentingan karena untuk keberlangsungan hidup umat manusia yang akan datang.
Cornelis yang akan mengakhiri periodenya sebagai Gubernur Kalbar pada Januari 2018 nanti pamit kepada NGO, karena mungkin pertemuan tersebut adalah yang terakhir dirinya sebagai gubernur, dan meminta maaf jika selama menjabat ada tutur tindakan yang membuat tidak nyaman, namun menurutnya inilah situasi di Kalimantan Barat.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marius Marccelus TJ mengatakan, terbentuknya wadah bersama dalam bentuk kelompok kerja bersama akan mensinergikan para pihak untuk berkontribusi dalam menjalankan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi dalam program restorasi, perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
"Makanya dalam pertemuan ini kita menggandeng NGO, LSM dan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Sejauh ini kita melihat sudah ada perusahaan yang menjalankan kewajibannya untuk kelestarian area konservasi yang ada di dalam izin kerja mereka," tuturnya.
Namun, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga perusahaan yang belum menjalankan hal itu.
"Ini yang akan kita bina secara terus menerus agar perusahaan-perusahaan ini bisa menjaga area konservasinya dengan baik.Untuk itu, kita harapkan ke depan perusahaan ini bisa berkontribusi dalam melestarikan area konservasi yang ada," katanya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kalimantan Barat memiliki 14,7 juta hektare hutan, dan telah dialokasikan ruang pembangunan untuk kawasan budidaya, sekitar 10,7 juta hektare atau 72,8 persen dan 4 juta hektare atau 27,2 persen untuk kawasan lindung. Saya harapkan semua pihak terkait bisa ikut bersama-sama menjaga kelestarian kawasan lindung kita demi generasi penerus kita," katanya di Pontianak, Rabu.
Dia mengungkapkan, Kalbar juga memiliki laut seluas sekitar 3,2 juta hektare. Pembagian fungsi ruang sangat penting dan telah melalui analisis cermat dan proses multi pihak, untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk pertumbuhan, melalui kegiatan produksi di kawasan budidaya, melainkan juga perlindungan ekosistem-ekosistem penting sebagai penyedia jasa lingkungan masa kini dan masa datang.
"Untuk mendukung pembangunan hijau di Kalbar, terutama kawasan penting, kami ingin bekerja sama dengan semua pihak termasuk perusahaan swasta, NGO/LSM serta perguruan tinggi untuk terus berupaya konkret meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi untuk memperluas upaya konservasi tidak hanya pada tapak area konsensi namun areal yang lebih luas," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pembentukan sekretariat bersama menjadi solusi koordinasi dalam bentuk platform netral bagi semua pihak di Kalimantan Barat.
Terkait hal itu, dia meminta agar semua komponen baik pemerintah daerah, NGO dan perusahaan, serius dalam mengelola kelestarian hutan Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia.
"Kita wajib menjaga (Hutan) itu semua, supaya kita bisa hidup di tempat yang layak yang sehat, bagaimana menjaga lingkungan dengan baik," katanya.
Pada kesempatan itu, Cornelis, menyampaikan, bahwa dalam semiloka tersebut seharusnya dihadiri para pemimpin perusahaan, karena membicarakan lingkungan, hutan, seperti ini bukan masalah enteng, dan memerlukan komitmen pemangku kepentingan karena untuk keberlangsungan hidup umat manusia yang akan datang.
Cornelis yang akan mengakhiri periodenya sebagai Gubernur Kalbar pada Januari 2018 nanti pamit kepada NGO, karena mungkin pertemuan tersebut adalah yang terakhir dirinya sebagai gubernur, dan meminta maaf jika selama menjabat ada tutur tindakan yang membuat tidak nyaman, namun menurutnya inilah situasi di Kalimantan Barat.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Marius Marccelus TJ mengatakan, terbentuknya wadah bersama dalam bentuk kelompok kerja bersama akan mensinergikan para pihak untuk berkontribusi dalam menjalankan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi dalam program restorasi, perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
"Makanya dalam pertemuan ini kita menggandeng NGO, LSM dan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Sejauh ini kita melihat sudah ada perusahaan yang menjalankan kewajibannya untuk kelestarian area konservasi yang ada di dalam izin kerja mereka," tuturnya.
Namun, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga perusahaan yang belum menjalankan hal itu.
"Ini yang akan kita bina secara terus menerus agar perusahaan-perusahaan ini bisa menjaga area konservasinya dengan baik.Untuk itu, kita harapkan ke depan perusahaan ini bisa berkontribusi dalam melestarikan area konservasi yang ada," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017