Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi hijau dengan menggandeng berbagai pihak, sebagai upaya melestarikan melestarikan ekosistem dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
"Hari ini, melalui kegiatan kick off dan workshop penyusunan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan) yang dihelat Pemprov Kalbar dan didukung berbagai pihak, termasuk pemerintah Norwegia, menunjukkan bahwa kita serius untuk melaksanakan program ini," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis.
Melalui kegiatan itu, dirinya mengharapkan seluruh perusahaan di provinsi itu sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disepakati bersama.
"Saya harapkan, perusahaan, asosiasi dan mitra pembangunan yang menghadiri pertemuan ini bersepakat untuk bekerja sama mengidentifikasi dan menjajaki peluang-peluang kerja sama untuk mendukung Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalbar," kata Christiandy.
Dirinya juga mengharapkan agar semua pihak terkait berfokus pada upaya-upaya meningkatkan produksi dan produktivitas penggunaan lahan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap melakukan proteksi/rehabilitasi hutan dan area bernilai konservasi tinggi.
"Setiap perusahaan juga kita tekankan untuk mencegah kebakaran, memaksimalkan produktivitas komoditas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan ekonomi perusahaan dan pemerintah. Setiap perusahaan juga diminta untuk membuat koridor dan konektivitas lintas satwa dan konservasi, pengelolaan wilayah," tuturnya.
Di tempat yang sama, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Oyvind Dahl menyatakan negaranya sangat tertarik dengan komitmen serius dari Gubernur Kalbar, Cornelis dalam menjalankan program ekonomi hijau tersebut. Hal itu diketahuinya, saat Cornelis menghadiri pertemuan Gubernur seluruh Dunia yang tergabung dalam organisasi Gubernur untuk Iklim dan Hutan atau Governors` Climate and Forest Task Force.
"Saat itu, bapak Gubernur Kalbar yang datang ke Norwegia dan memaparkan tentang program ini. Pemerintahan kami saat itu langsung menyambut baik dan makanya kami mensupport dan datang ke Kalimantan Barat, untuk melihat langsung program tersebut," tuturnya.
Dirinya menyatakan, dalam pembangunan ekonomi hijau, tidak hanya ekonomi hijaunya saja yang diperhatikan, tetapi juga harus melihat apa biaya yang harus dibayar.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia jarang sekali ia menemukan penerapan dalam menghitung biaya sosial maupun environmental. Bagaimana pemerintah nanti mendorong untuk menghitung juga dari biaya sosial dan environmental jadi ketahuan angkanya," katanya.
Menurutnya, memang sudah ada beberapa negara lainnya di dunia yang menerapkan hal ini, dimana negara-negara maju yang menerapkan Ekonomi Hijau itu telah menggunakan energi terbarukan, sehingga terjadi perubahan terhadap penggunaan bahan energi fosil dan yang terbarukan.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah langkah penting untuk menatap pertumbuhan Kalbar yang lebih baik ke depannya.
Untuk menumbuhkan sebuah ekonomi yang baik harus memperhitungkan biaya. Biasanya biaya tersebut adalah kerusakan sumber daya alam yang ada.
"Tantangannya bagaimana Indonesia menumbuhkan ekonomi, tetapi juga dalam waktu bersamaan melindungi sumber daya alam, hutan dan lingkungan yang ada," tuturnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Hari ini, melalui kegiatan kick off dan workshop penyusunan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan) yang dihelat Pemprov Kalbar dan didukung berbagai pihak, termasuk pemerintah Norwegia, menunjukkan bahwa kita serius untuk melaksanakan program ini," kata Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis.
Melalui kegiatan itu, dirinya mengharapkan seluruh perusahaan di provinsi itu sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disepakati bersama.
"Saya harapkan, perusahaan, asosiasi dan mitra pembangunan yang menghadiri pertemuan ini bersepakat untuk bekerja sama mengidentifikasi dan menjajaki peluang-peluang kerja sama untuk mendukung Inisiatif Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalbar," kata Christiandy.
Dirinya juga mengharapkan agar semua pihak terkait berfokus pada upaya-upaya meningkatkan produksi dan produktivitas penggunaan lahan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap melakukan proteksi/rehabilitasi hutan dan area bernilai konservasi tinggi.
"Setiap perusahaan juga kita tekankan untuk mencegah kebakaran, memaksimalkan produktivitas komoditas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan ekonomi perusahaan dan pemerintah. Setiap perusahaan juga diminta untuk membuat koridor dan konektivitas lintas satwa dan konservasi, pengelolaan wilayah," tuturnya.
Di tempat yang sama, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Oyvind Dahl menyatakan negaranya sangat tertarik dengan komitmen serius dari Gubernur Kalbar, Cornelis dalam menjalankan program ekonomi hijau tersebut. Hal itu diketahuinya, saat Cornelis menghadiri pertemuan Gubernur seluruh Dunia yang tergabung dalam organisasi Gubernur untuk Iklim dan Hutan atau Governors` Climate and Forest Task Force.
"Saat itu, bapak Gubernur Kalbar yang datang ke Norwegia dan memaparkan tentang program ini. Pemerintahan kami saat itu langsung menyambut baik dan makanya kami mensupport dan datang ke Kalimantan Barat, untuk melihat langsung program tersebut," tuturnya.
Dirinya menyatakan, dalam pembangunan ekonomi hijau, tidak hanya ekonomi hijaunya saja yang diperhatikan, tetapi juga harus melihat apa biaya yang harus dibayar.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia jarang sekali ia menemukan penerapan dalam menghitung biaya sosial maupun environmental. Bagaimana pemerintah nanti mendorong untuk menghitung juga dari biaya sosial dan environmental jadi ketahuan angkanya," katanya.
Menurutnya, memang sudah ada beberapa negara lainnya di dunia yang menerapkan hal ini, dimana negara-negara maju yang menerapkan Ekonomi Hijau itu telah menggunakan energi terbarukan, sehingga terjadi perubahan terhadap penggunaan bahan energi fosil dan yang terbarukan.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah langkah penting untuk menatap pertumbuhan Kalbar yang lebih baik ke depannya.
Untuk menumbuhkan sebuah ekonomi yang baik harus memperhitungkan biaya. Biasanya biaya tersebut adalah kerusakan sumber daya alam yang ada.
"Tantangannya bagaimana Indonesia menumbuhkan ekonomi, tetapi juga dalam waktu bersamaan melindungi sumber daya alam, hutan dan lingkungan yang ada," tuturnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017