Pontianak (Antara Kalbar)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pembahasan terkait program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) provinsi setempat.
Pembahasan tersebut melalui Rakorda yang berlangsung Selasa, melibatkan para pejabat se-Kalbar, instansi terkait, TNI, Polri, para mitra kerja, LSOM, Ormas berbasis keagamaan, organisasi profesi dan berbagai elesan terkait lainnya.
Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty melalui Deputi KB, Dwi Listiawardhani menjelaskan, Rakorda BKKBN provinsi merupakan tindak lanjut dari Rakornas program KKBPK yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tentu dengan Rakorda ini, akan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi dan sinergitas antara pemerintah, pemda para pemangku kepentingan serta mitra dari BkkbN itu sendiri," ungkapnya saat membuka Rakorda di Hotel Aston Pontianak.
Menurutnya, sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo, program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, kawasan padat penduduk termasuk daerah tertinggal.
"Maka seluruh kawasan di Indonesia bahkan di perbatasan sekalipun harus merasakan manfaat secara langsung," katanya.
Asisten II Pemprov Kalbar Robertus Isdius mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung dan berkomitmen dalam pembangunan KKBPK khususnya di Kalbar.
"Gubernur Kalbar juga menyatakan arahannya kepada seluruh Kepala SKPD terkait untuk melaksanakan program kependudukan," jelasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalbar Cornelis juga menegaskan tidak ingin mendengar lagi ada masyarakat miskin atau masyarakat didaerah terpencil yang tidak mendapatkan pelayanan program KB.
"Gubernur berharap dengan adanya Rakorda ini maka BkkbN termasuk instansi terkait dapat melakukan inovasi dalam mengantisipasi keterbatasan akses informasi dan pelayanan program KB,"paparnya.
(KR-DDI/H005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Pembahasan tersebut melalui Rakorda yang berlangsung Selasa, melibatkan para pejabat se-Kalbar, instansi terkait, TNI, Polri, para mitra kerja, LSOM, Ormas berbasis keagamaan, organisasi profesi dan berbagai elesan terkait lainnya.
Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty melalui Deputi KB, Dwi Listiawardhani menjelaskan, Rakorda BKKBN provinsi merupakan tindak lanjut dari Rakornas program KKBPK yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tentu dengan Rakorda ini, akan meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi dan sinergitas antara pemerintah, pemda para pemangku kepentingan serta mitra dari BkkbN itu sendiri," ungkapnya saat membuka Rakorda di Hotel Aston Pontianak.
Menurutnya, sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo, program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, kawasan padat penduduk termasuk daerah tertinggal.
"Maka seluruh kawasan di Indonesia bahkan di perbatasan sekalipun harus merasakan manfaat secara langsung," katanya.
Asisten II Pemprov Kalbar Robertus Isdius mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung dan berkomitmen dalam pembangunan KKBPK khususnya di Kalbar.
"Gubernur Kalbar juga menyatakan arahannya kepada seluruh Kepala SKPD terkait untuk melaksanakan program kependudukan," jelasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalbar Cornelis juga menegaskan tidak ingin mendengar lagi ada masyarakat miskin atau masyarakat didaerah terpencil yang tidak mendapatkan pelayanan program KB.
"Gubernur berharap dengan adanya Rakorda ini maka BkkbN termasuk instansi terkait dapat melakukan inovasi dalam mengantisipasi keterbatasan akses informasi dan pelayanan program KB,"paparnya.
(KR-DDI/H005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017