Pontianak (Antara Kalbar)- Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapati saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Adpin BKKBN se-Indonesia di Pontianak, Minggu (19/3) malam mengatakan optimalisasi kegiatan bidang Adpin merupakan tugas utama dari BKKBN.
Untuk itu, dalam rakor ini semua akan dikordinasikan agar seluruh program dapat berhasil dengan baik. "Adpin tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ini memang tugas utama seluruh petugas KB. Apalagi petugas yang berstatus ASN dari BKKBN harus menguasai ini dan menyampaikan kepada masyarakat," tegasnya.
Menurutnya koordinasi ini sangat perlu dilakukan karena mengingat tantangan yang dihadapi saat ini dalam menjalankan dan menyukseskan program KKBPK semakin berat.
"Lebih dari koordinasi yang diperlukan, kordinasi masih tetap dilakukan, tapi harus integritas, singkronisasi dan harus bersinergitas dan saya maunya semuanya ikut bekerja. khususnya kepada pejabat atau petugas advokasi, lini lapangan, hubungan dengan lembaga, pelaporan statistik, dokumentasi dan informasi. Kelima inilah intinya yang harus menjalankan program KKBPK," ungkapnya.
Surya Chandra Surapati didepan para peserta memaparkan ada empat hal yang menyangkut dalam pembangunan kependudukan. Empat hal tersebut yakni soal kuantitas penduduk yang harus dikendalikan dan menjadikan penduduk sebagai objek pembangunan.
Kemudian soal kualitas penduduk yang harus ditingkatkan maka penduduk harus dijadikan subjek pembangunan. Soal mobilitas penduduk baik vertikal atau sosial maupun horisontal atau biografikal harus diarahkan maka penduduk adalah penikmat hasil pembanguan.
"Dari ke tiganya ini memerlukan tersedianya data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat. Yang menjadi tugas BKKBN untuk mengembangkan apa yang disebut sistem informasi keluarga," katanya.
Ia menambahkan, mudah-mudahan sistem informasi keluarga ini selesai tahun 2019 bisa dioprasionalkan setelah dikembangkan berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015.
"Untuk menyukseskannya semua harus bertanggungjawab dan harus mau kerja keras. Karena saya melihat didalam BKKBN sendiri kadang-kadang tidak percaya terhadap data yang dimiliki serta tidak berani diverifikasi," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Untuk itu, dalam rakor ini semua akan dikordinasikan agar seluruh program dapat berhasil dengan baik. "Adpin tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ini memang tugas utama seluruh petugas KB. Apalagi petugas yang berstatus ASN dari BKKBN harus menguasai ini dan menyampaikan kepada masyarakat," tegasnya.
Menurutnya koordinasi ini sangat perlu dilakukan karena mengingat tantangan yang dihadapi saat ini dalam menjalankan dan menyukseskan program KKBPK semakin berat.
"Lebih dari koordinasi yang diperlukan, kordinasi masih tetap dilakukan, tapi harus integritas, singkronisasi dan harus bersinergitas dan saya maunya semuanya ikut bekerja. khususnya kepada pejabat atau petugas advokasi, lini lapangan, hubungan dengan lembaga, pelaporan statistik, dokumentasi dan informasi. Kelima inilah intinya yang harus menjalankan program KKBPK," ungkapnya.
Surya Chandra Surapati didepan para peserta memaparkan ada empat hal yang menyangkut dalam pembangunan kependudukan. Empat hal tersebut yakni soal kuantitas penduduk yang harus dikendalikan dan menjadikan penduduk sebagai objek pembangunan.
Kemudian soal kualitas penduduk yang harus ditingkatkan maka penduduk harus dijadikan subjek pembangunan. Soal mobilitas penduduk baik vertikal atau sosial maupun horisontal atau biografikal harus diarahkan maka penduduk adalah penikmat hasil pembanguan.
"Dari ke tiganya ini memerlukan tersedianya data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat. Yang menjadi tugas BKKBN untuk mengembangkan apa yang disebut sistem informasi keluarga," katanya.
Ia menambahkan, mudah-mudahan sistem informasi keluarga ini selesai tahun 2019 bisa dioprasionalkan setelah dikembangkan berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015.
"Untuk menyukseskannya semua harus bertanggungjawab dan harus mau kerja keras. Karena saya melihat didalam BKKBN sendiri kadang-kadang tidak percaya terhadap data yang dimiliki serta tidak berani diverifikasi," ujar dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017