Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di provinsi itu agar tidak ikut-ikutan kelompok radikal yang dapat memecah persatuan masyarakat.
"Kita pertahankan Pancasila sesuai dengan sumpah janji dan Panca Prasetya Korpri. Ini sudah perintah pemerintah, perintah kepala negara, perintah negara," kata Cornelis pada apel awal Bulan Mei di Pontianak, Senin.
Menurutnya, ASN justru harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai sumpah dan janji yang tertuang dalam Panca Prasetya Korpri, serta harus menolak aliran radikal yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cornelis meminta seluruh jajaran ASN di Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mengingkari Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi untuk memantau isi media sosial terutama yang mengarah pada provokasi dan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Barat.
"Saya tidak mau ada konflik di antara masyarakat karena akan membuat kita miskin, bodoh, pembangunan akan makin tertinggal karena orang takut untuk datang dan berinvestasi, serta akan membuat kita saling curiga mencurigai," kata dia.
Cornelis menjelaskan, terkait permasalahan kelompok radikal, hal itu sudah dibicarakan di KTT ASEAN beberapa waktu lalu di Filipina.
Menurut dia, dalam forum itu wakil negara-negara ASEAN, negara peninjau, serta negara yang tergabung di BIMP EAGA sepakat tidak ada lagi kelompok radikal yang boleh di dalam negara-negara itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kita pertahankan Pancasila sesuai dengan sumpah janji dan Panca Prasetya Korpri. Ini sudah perintah pemerintah, perintah kepala negara, perintah negara," kata Cornelis pada apel awal Bulan Mei di Pontianak, Senin.
Menurutnya, ASN justru harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai sumpah dan janji yang tertuang dalam Panca Prasetya Korpri, serta harus menolak aliran radikal yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cornelis meminta seluruh jajaran ASN di Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mengingkari Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi untuk memantau isi media sosial terutama yang mengarah pada provokasi dan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Kalimantan Barat.
"Saya tidak mau ada konflik di antara masyarakat karena akan membuat kita miskin, bodoh, pembangunan akan makin tertinggal karena orang takut untuk datang dan berinvestasi, serta akan membuat kita saling curiga mencurigai," kata dia.
Cornelis menjelaskan, terkait permasalahan kelompok radikal, hal itu sudah dibicarakan di KTT ASEAN beberapa waktu lalu di Filipina.
Menurut dia, dalam forum itu wakil negara-negara ASEAN, negara peninjau, serta negara yang tergabung di BIMP EAGA sepakat tidak ada lagi kelompok radikal yang boleh di dalam negara-negara itu.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017