Pontianak (Antara Kalbar) - Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengharapkan Panja Kerja Sama Ekonomi Regional Badan Kerja Sama Antarparlemen (KER-BKSAP) DPR RI memperjuangkan nasib perkebunan sawit, pascaresolusi parlemen Uni Eropa.
Kesimpulan kami dari hasil diskusi dengan teman-teman asosisasi, resolusi ini keluar karena masalah bisnis, bukan karena lingkungan hidup. Jika reduksi karbon tak mungkin sawit tidak kalah sama jagung atau bunga matahari," kata Christiandy saat menerima kunjungan Panja KER-BKSAP di Balai Petitih, Senin.
Resolusi parlemen Uni Eropa menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung pembangunan keberlanjutan.
Christiandy menjelaskan, permasalahan tersebut diharapkan menjadi masukan penting untuk disampaikan kepada kementrian dan pihak terkait lainnya.
Sebagaimana yang ketahui, katanya, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi primadona di Kalimantan Barat.
Dikatakannya, Pemerintah Kalimantan Barat menargetkan luasan lahan perkebunan mencapai 1,5 juta hektar hingg tahun 2025. Saat ini luasan itu sudah mencapai sekitar 1,3 juta hektare, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini.
"Harapan kami agar ini bisa diperjuangkan, agar sawit bisa tetap diekspor. Kami juga akan banyak mengandalkan sektor perkebunan sawit," katanya.
Menurut Christiandy, dari sisi produktivitas sawit di Kalbar masih rendah, baru mencapai 2 ton per hektare per tahun. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yakni 4 ton per hektare per tahun tahun.
Faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivias itu, di antaranya, penggunaan benih asal-asalan yang berdampak pada tidak sesuainya masa tanam komoditas. Padahal perkebunan menjadi sektor yang bisa menopang perekonomian Kalimantan Barat.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Panja KER-BKSAP DPR RI Juliari P Batubara mengatakan akan menjalankan fungsi diplomasi untuk menyikapi persoalan sawit sebagaiman masukan dari Pemprov Kalbar.
"Kami akan melakukan fungsi tersebut karena setiap tahun bertemu dengan parlemen dari Eropa. Dalam forum yang relevan akan kami disampaikan hal ini," katanya.
(U.KR-RDO/A013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Kesimpulan kami dari hasil diskusi dengan teman-teman asosisasi, resolusi ini keluar karena masalah bisnis, bukan karena lingkungan hidup. Jika reduksi karbon tak mungkin sawit tidak kalah sama jagung atau bunga matahari," kata Christiandy saat menerima kunjungan Panja KER-BKSAP di Balai Petitih, Senin.
Resolusi parlemen Uni Eropa menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung pembangunan keberlanjutan.
Christiandy menjelaskan, permasalahan tersebut diharapkan menjadi masukan penting untuk disampaikan kepada kementrian dan pihak terkait lainnya.
Sebagaimana yang ketahui, katanya, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi primadona di Kalimantan Barat.
Dikatakannya, Pemerintah Kalimantan Barat menargetkan luasan lahan perkebunan mencapai 1,5 juta hektar hingg tahun 2025. Saat ini luasan itu sudah mencapai sekitar 1,3 juta hektare, atau sepertiga dari luas wilayah provinsi ini.
"Harapan kami agar ini bisa diperjuangkan, agar sawit bisa tetap diekspor. Kami juga akan banyak mengandalkan sektor perkebunan sawit," katanya.
Menurut Christiandy, dari sisi produktivitas sawit di Kalbar masih rendah, baru mencapai 2 ton per hektare per tahun. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yakni 4 ton per hektare per tahun tahun.
Faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivias itu, di antaranya, penggunaan benih asal-asalan yang berdampak pada tidak sesuainya masa tanam komoditas. Padahal perkebunan menjadi sektor yang bisa menopang perekonomian Kalimantan Barat.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Panja KER-BKSAP DPR RI Juliari P Batubara mengatakan akan menjalankan fungsi diplomasi untuk menyikapi persoalan sawit sebagaiman masukan dari Pemprov Kalbar.
"Kami akan melakukan fungsi tersebut karena setiap tahun bertemu dengan parlemen dari Eropa. Dalam forum yang relevan akan kami disampaikan hal ini," katanya.
(U.KR-RDO/A013)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017