Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan kesehatan Hewan Kalimantan Barat Abdul Manaf mengatakan, pihaknya akan meminta persetujuan pemerintah pusat untuk melibatkan TNI AD dan Tentara Diraja Malaysia untuk melakukan pencegahan penyakit Rabies di wilayah perbatasan.

"Belum lama ini, kita telah melakukan pertemuan dengan antara Pemerintah Malaysia-Indonesia yang sepakat untuk melakukan vaksinasi hewan penular rabies (HPR) di wilayah perbatasan. Dalam hal ini, kita berencana akan melibatkan TNI dan TDRM, dalam pencegahan Rabies tersebut," kata Manaf di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, dari pertemuan itu disepakati, penanganan Rabies akan dilakukan masing-masing negara dengan radius 30 sampai 50 kilometer dari batas negara masing-masing.

Manaf menuturkan, di Indonesia ada dua wilayah yang terfokus untuk dilakukan vaksinasi. Kabupaten Bengkayang dan Sanggau, dimana dua kabupaten, penyebaran virus Rabies cukup banyak. Bahkan dari data kasus rabies di Kabupaten Sanggau terbanyak dibandingkan daerah lainnya.

"Dalam pertemuan waktu itu juga ada tujuh kesepakatan yang dilahirkan dalam rapat koordinasi penanganan wabah rabies di Indonesia-Malaysia. Salah satunya memvaksinasi hewan (anjing) dengan jarak 30 sampai 50 kilometer dari batas negara," tuturnya.

Kesepakatan lainnya pelatihan teknis tenaga laboratorium di lapangan. Untuk pelatihan ini Sarawak termasuk Kuala lumpur akan mengirim petugasnya untuk mengikuti pelatihan di Laboratorium Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pontianak.

"Mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan setelah tahu cara pengujian yang kita lakukan guna melihat virus rabies di hewan. Kita menguji dengan metode RIAD. Metode ini sangat membantu dalam diagnosa tindakan pengendalian penyakit serta pertolongan korban gigitan," katanya.

Manaf juga memaparkan, kesepakatan penanganan rabies antar negara tersebut akan berada di bawah payung Sosekmalindo antar dua negara.

"Kita juga sudah sepakat untuk melarang masyarakat memasukkan anjing, kucing dan kera antar negara, baik melalui pintu masuk resmi, maupun pintu masuk yang tidak resmi. Untuk itu, kita mengharapkan keterlibatan TNI dan TDRM dalam penanganan masalah ini," kata Manaf.



(U.KR-RDO/N005)

Pewarta:

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017