Sukadana (Antara Kalbar) - Rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalimantan Barat harus diperjuangkan agar menjadi proyek strategis nasional Indonesia, kata Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba.
"Untuk menjadi proyek strategis nasional diperlukan kebersamaan dalam memperjuangkannya, karena dari sebanyak 240 proyek strategis nasional yang ada saat ini, sebanyak 37 yang menjadi prioritas," kata Parlindungan Purba, saat melakukan kunker ke KKU dalam membahas rencana pembangunan Bandara di KKU, Rabu.
Ia mengajak kepada Pemkab Kayong Utara untuk melakukan koordinasi secara intens baik kepada DPD RI dan kementerian-kementerian teknis berkaitan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
"Hasil dari pertemuan ini, poin-poinnya harus dicatat, karena akan diperjuangkan di pusat sehingga bisa masuk dalam proyek strategis nasional," ungkapnya.
Apalagi menurut dia, pemerintah pusat telah mendorong pembangunan Bandara di Kabupaten Kayong Utara menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk menunjang pariwisata sebagai tindak lanjut dari acara Sail Selat Karimata beberapa waktu lalu.
"Pak Oesman Sapta Oedang menyebutkan waktu kedatangan Presiden Joko Widodo ke KKU sudah menyetujui itu menjadi prioritas, tetapi ini tidak bisa begitu saja, harus ada tindak lanjuti dengan kelengkapan administrasinya," katanya.
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengatakan, rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Kayong Utara sudah direncanakan sejak tahun 2010, selain untuk pengembangan pariwisata pasca Sail Selat Karimata 2016 lalu, juga untuk meningkatkan investasi di Kayong Utara.
"Pembangunan Bandara ini merupakan usulan daerah, selain untuk pengembangan pariwisata juga untuk menunjang investasi dibidang pelabuhan sawit� dan lainnya," katanya.
Menurut dia, dalam usulan tersebut, ada tiga lokasi yang direncanakan untuk dijadikan Bandara, yakni�di Desa Riam Berasap, Desa Rantau Panjang, dan Desa Pemangkat.
"Pembangunan Bandara ini sudah sangat diperlukan karena kondisi Bandara di Ketapang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan," katanya.
(U.A057/B/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Untuk menjadi proyek strategis nasional diperlukan kebersamaan dalam memperjuangkannya, karena dari sebanyak 240 proyek strategis nasional yang ada saat ini, sebanyak 37 yang menjadi prioritas," kata Parlindungan Purba, saat melakukan kunker ke KKU dalam membahas rencana pembangunan Bandara di KKU, Rabu.
Ia mengajak kepada Pemkab Kayong Utara untuk melakukan koordinasi secara intens baik kepada DPD RI dan kementerian-kementerian teknis berkaitan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
"Hasil dari pertemuan ini, poin-poinnya harus dicatat, karena akan diperjuangkan di pusat sehingga bisa masuk dalam proyek strategis nasional," ungkapnya.
Apalagi menurut dia, pemerintah pusat telah mendorong pembangunan Bandara di Kabupaten Kayong Utara menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk menunjang pariwisata sebagai tindak lanjut dari acara Sail Selat Karimata beberapa waktu lalu.
"Pak Oesman Sapta Oedang menyebutkan waktu kedatangan Presiden Joko Widodo ke KKU sudah menyetujui itu menjadi prioritas, tetapi ini tidak bisa begitu saja, harus ada tindak lanjuti dengan kelengkapan administrasinya," katanya.
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengatakan, rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Kayong Utara sudah direncanakan sejak tahun 2010, selain untuk pengembangan pariwisata pasca Sail Selat Karimata 2016 lalu, juga untuk meningkatkan investasi di Kayong Utara.
"Pembangunan Bandara ini merupakan usulan daerah, selain untuk pengembangan pariwisata juga untuk menunjang investasi dibidang pelabuhan sawit� dan lainnya," katanya.
Menurut dia, dalam usulan tersebut, ada tiga lokasi yang direncanakan untuk dijadikan Bandara, yakni�di Desa Riam Berasap, Desa Rantau Panjang, dan Desa Pemangkat.
"Pembangunan Bandara ini sudah sangat diperlukan karena kondisi Bandara di Ketapang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan," katanya.
(U.A057/B/Y008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017