Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan pejabat administrator yang ada di setiap SKPD di Kalbar agar bisa memahami tugas dan fungsinya strategisnya dengan baik agar roda pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
"Dalam sistem manajemen kepegawaian, seorang pejabat administrator memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan serta menjabarkan visi dan misi instansi kedalam program-program yang konkrit, aplikatif, dan tepat sasaran yang bermuara pada terpenuhinya rasa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Negara dan pemerintah," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Selain itu, dia mengatakan, pejabat Administrator sebagai Midle Manager yang juga memiliki peran penting dalam memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien.
Untuk itu, lanjutnya, seorang pejabat administrator harus mampu menjembatani antara keinginan dan tujuan yang ditetapkan oleh Top Manager sebagai penanggung jawab dalam organisasi, dengan jajaran Lower Manager yang bertanggungjawab terhadap operasionalisasi program dan kegiatan.
Terkait hal tersebut, sebagai upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara, menurutnya, pemerintah telah dan terus mengembangkan berbagai pola pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai.
"Salah satunya melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya," katanya.
Melalui pelatihan dan pembekalan yang diberikan, diharapkan setiap PNS yang ada bisa memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dan kemudian mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
Dijelaskan Cornelis, bahwa dewasa ini PNS dituntut untuk lebih tanggap dan responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu tantangan manajemen strategis kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana nilai-nilai publik sebagai tujuan yang diperjuangkan oleh publik dapat dicapai.
"Nilai-nilai publik sebagai nilai sosial yang umumnya tertuang dalam konstitusi dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan kontrak yang sebenarnya antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Ini yang harus diperhatikan oleh semua PNS," kata Cornelis.***4***
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dalam sistem manajemen kepegawaian, seorang pejabat administrator memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan serta menjabarkan visi dan misi instansi kedalam program-program yang konkrit, aplikatif, dan tepat sasaran yang bermuara pada terpenuhinya rasa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Negara dan pemerintah," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Selain itu, dia mengatakan, pejabat Administrator sebagai Midle Manager yang juga memiliki peran penting dalam memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien.
Untuk itu, lanjutnya, seorang pejabat administrator harus mampu menjembatani antara keinginan dan tujuan yang ditetapkan oleh Top Manager sebagai penanggung jawab dalam organisasi, dengan jajaran Lower Manager yang bertanggungjawab terhadap operasionalisasi program dan kegiatan.
Terkait hal tersebut, sebagai upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara, menurutnya, pemerintah telah dan terus mengembangkan berbagai pola pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai.
"Salah satunya melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya," katanya.
Melalui pelatihan dan pembekalan yang diberikan, diharapkan setiap PNS yang ada bisa memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dan kemudian mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
Dijelaskan Cornelis, bahwa dewasa ini PNS dituntut untuk lebih tanggap dan responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu tantangan manajemen strategis kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana nilai-nilai publik sebagai tujuan yang diperjuangkan oleh publik dapat dicapai.
"Nilai-nilai publik sebagai nilai sosial yang umumnya tertuang dalam konstitusi dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan kontrak yang sebenarnya antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Ini yang harus diperhatikan oleh semua PNS," kata Cornelis.***4***
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017