Sambas (Antara Kalbar) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menjanjikan solusi terhadap persoalan ratusan sopir truk yang saat ini tidak beroperasi karena terhambatnya izin galian C yang sudah diatur di provinsi.
"Kita sama - sama inginkan solusi cepat. Saya hari ini juga setelah pertemuan bersama saudara-saudara supir angkutan galian C saya akan melakukan pertemuan bersama unsur Forkopimda. Kita ingin para supir bisa segera kembali menafkahi keluarganya dan mudah-mudahan dalam dua hari solusi paling bijak bisa kita hasilkan," ujarnya di Sambas, Selasa.
Atbah mengatakan dalam hal galian C bukan hanya kepada para supir yang berdampak, namun juga berkaitan kepentingan Pemkab Sambas yang sangat besar membutuhkan produk galian C untuk pembangunan infrastruktur.
"Yang jelas kepentingan Pemda lebih besar karena untuk mensukseskan pembangunan fisik di Kabupaten Sambas. Saya sudah mengirim surat kepada Gubernur dan bertemu langsung dengan beliau membahas persoalan perizinan perusahaan galian C tersebut," kata dia.
Terhadap ditutupnya tambang galian C katanya lantaran hampir semua perusahaan tidak tidak memiliki izin operasi.
"Untuk proses pengurusan izin saat ini sesuai amanat Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi tak lagi di Kabupaten," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Muhammad Ibrahim mengatakan saat ini pihaknya bekerja sesuai aturan yang ada.
"Kita bekerja berpedoman pada payung hukum. Jadi sebenarnya izin yang kita keluarkan sesuai dengan payung hukum. Terhadap galian C kewenangan kita sudah tidak ada lagi, kecuali dokumen izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL UPL,"kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kita sama - sama inginkan solusi cepat. Saya hari ini juga setelah pertemuan bersama saudara-saudara supir angkutan galian C saya akan melakukan pertemuan bersama unsur Forkopimda. Kita ingin para supir bisa segera kembali menafkahi keluarganya dan mudah-mudahan dalam dua hari solusi paling bijak bisa kita hasilkan," ujarnya di Sambas, Selasa.
Atbah mengatakan dalam hal galian C bukan hanya kepada para supir yang berdampak, namun juga berkaitan kepentingan Pemkab Sambas yang sangat besar membutuhkan produk galian C untuk pembangunan infrastruktur.
"Yang jelas kepentingan Pemda lebih besar karena untuk mensukseskan pembangunan fisik di Kabupaten Sambas. Saya sudah mengirim surat kepada Gubernur dan bertemu langsung dengan beliau membahas persoalan perizinan perusahaan galian C tersebut," kata dia.
Terhadap ditutupnya tambang galian C katanya lantaran hampir semua perusahaan tidak tidak memiliki izin operasi.
"Untuk proses pengurusan izin saat ini sesuai amanat Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi tak lagi di Kabupaten," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Muhammad Ibrahim mengatakan saat ini pihaknya bekerja sesuai aturan yang ada.
"Kita bekerja berpedoman pada payung hukum. Jadi sebenarnya izin yang kita keluarkan sesuai dengan payung hukum. Terhadap galian C kewenangan kita sudah tidak ada lagi, kecuali dokumen izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL UPL,"kata dia.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017