Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki data perencanaan strategis ketahanan pangan, untuk menghadapi ancaman krisis pangan ke depan.
"Kita mesti tahu apakah sagu bisa tumbuh dimana, binatang peliharaan bisa hidup dimana, harus sudah bisa dianalisis. Di kabupaten/kota harus punya data, terkait pangan dan setiap bulan harus diupdate," kata Cornelis saat membuka Pendidikan dan Latihan Analisis Ketahanan Pangan dan Pendidikan Latihan Manajemen Perencanaan Strategis di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, di Pontianak, Senin.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya menghitung beras, tetapi meliputi seluruh sektor sumber pangan yang bisa dikonsumsi, termasuk hasil hutan yang bisa dijadikan bahan pangan.
Karena, lanjutnya, apabila terjadi perang, atau krisis pangan dunia, maka tanaman pangan selain beras, seperti gadung, ubi, sukun dan lainnya bisa juga dikonsumsi.
Demikian juga apabila terjadi suatu bencana krisis pangan dunia, karena penduduk dunia ini sudah melebihi daya tampung bumi di atas tujuh miliar.
Sementara bumi hanya menampung 3-4 miliar manusia, belum lagi perubahan iklim akibat gas rumah kaca, mengingat tanaman pangan juga dipengaruhi iklim, dan iklim sekarang tidak bisa ditebak karena ozon berlubang.
Sehingga kata Mantan Bupati Landak itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan di suatu daerah perlu analisis yang akurat terhadap situasi geografis dan sosial, karena menghadapi perubahan iklim, ancaman terhadap pangan harus segera diantisipasi.
"Untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu juga kerjasama dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan," tuturnya.
Cornelis berpendapat, ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan bidang pangan, penyebarluasan ilmu pegetahuan dan teknologi bidang pangan, penyuluhan bidang pangan serta peningkatan kerjasama dengan sector lainnya.
"Terkait hal tersebut, sinergi antarsektor, sinergi pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha menjadi kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, Anggraito, mengatakan, Diklat ini akan dilaksanakan 21-25 Agustus 2017, dan menghadirkan narasumber Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, dan Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalbar.
Untuk Diklat Analisis Ketahanan Pangan menurut Anggraito bertujuan membangun kesamaan persepsi dan sinergi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan analisis ketahanan pangan.
"Peserta merupakan pejabat administrator dan pengawas yang menangani analisis ketahanan pangan serta fungsional analisis ketahanan pangan di lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten kota se Kalbar," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017