Sukadana (Antara kalbar) - Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Alhusaini mengusulkan agar kelas model di SMA Negeri 1 Sukadana dicabut karena dianggap tidak berhasil sesuai target.
Menurut dia, dalam beberapa tahun anggaran, Pemkab Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program kelas unggulan atau kelas model yang diperuntukkan bagi pelajar berbakat dan berprestasi se-Kayong Utara.
Tujuannya untuk dididik secara khusus sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi saat mengikuti seleksi di perguruan tinggi favorit, kedinasan baik TNI, Polri atau pemerintahan.
"Dari hasil kelas model, tidak satupun siswanya yang lolos di jurusan jurusan yang sengaja ditargetkan, sama saja ini program gagal, dan perlu dicabut," kata Alhusaini.
Kelas model yang diterapkan dan SMA Negeri 1 Sukadana sebagai sekolah yang menerapkan program tersebut perlu dievaluasi, apakah memang terjadi kasalahan dalam penerapannya, kekurangan infrastruktur atau salah dalam perencanaan, karena hasilnya justru jauh dari yang direncanakan.
Adanya kelas model tersebut, dirasa justru menimblkan kesan diskriminatif dan pembeda-bedaan, bahwa SMA Negeri 1 Sukadana unggulan, sementara SMA lainnya tidak, karena di SMA 1 Sukadana terdapat perlakuan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara.
Ditambah lagi dengan saat ini sudah beralihnya status kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten ke provinsi, secara otomatis menghilangkan kewenagan itu. "Jika memang masih perlu diteruskan dan menghindari kesan diskriminatif, pemkab harus memiliki program yang lebih fokus, seperti membiayai pelajar-pelajar yang memiliki kualitas baik dan berprestasi di masing masing sekolah," ujar dia.
"Jika diberlakukan demikian, maka setiap sekolah akan berlomba mendongkrak prestasi siswanya untuk dapat prestasi dan dapat bantuan khusus dari pemerintah dan itu lebih nyata hasilnya, karena yang saat ini ada, yang lolos seleksi kedokteran dan sejenisnya justru bukan dari kelas model," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Menurut dia, dalam beberapa tahun anggaran, Pemkab Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program kelas unggulan atau kelas model yang diperuntukkan bagi pelajar berbakat dan berprestasi se-Kayong Utara.
Tujuannya untuk dididik secara khusus sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi saat mengikuti seleksi di perguruan tinggi favorit, kedinasan baik TNI, Polri atau pemerintahan.
"Dari hasil kelas model, tidak satupun siswanya yang lolos di jurusan jurusan yang sengaja ditargetkan, sama saja ini program gagal, dan perlu dicabut," kata Alhusaini.
Kelas model yang diterapkan dan SMA Negeri 1 Sukadana sebagai sekolah yang menerapkan program tersebut perlu dievaluasi, apakah memang terjadi kasalahan dalam penerapannya, kekurangan infrastruktur atau salah dalam perencanaan, karena hasilnya justru jauh dari yang direncanakan.
Adanya kelas model tersebut, dirasa justru menimblkan kesan diskriminatif dan pembeda-bedaan, bahwa SMA Negeri 1 Sukadana unggulan, sementara SMA lainnya tidak, karena di SMA 1 Sukadana terdapat perlakuan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kayong Utara.
Ditambah lagi dengan saat ini sudah beralihnya status kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten ke provinsi, secara otomatis menghilangkan kewenagan itu. "Jika memang masih perlu diteruskan dan menghindari kesan diskriminatif, pemkab harus memiliki program yang lebih fokus, seperti membiayai pelajar-pelajar yang memiliki kualitas baik dan berprestasi di masing masing sekolah," ujar dia.
"Jika diberlakukan demikian, maka setiap sekolah akan berlomba mendongkrak prestasi siswanya untuk dapat prestasi dan dapat bantuan khusus dari pemerintah dan itu lebih nyata hasilnya, karena yang saat ini ada, yang lolos seleksi kedokteran dan sejenisnya justru bukan dari kelas model," ujar dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017