Pontianak (ANTARA) - PT Dharma Inti Bersama (DIB) mempercepat pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, setelah kawasan tersebut resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun 2024 dan pembaruan Permenko No. 16 Tahun 2025.
"KIPP diproyeksikan menjadi pusat industrialisasi bauksit terintegrasi pertama di Indonesia. Dalam pengembangannya, KIPP dirancang sebagai kawasan industri terpadu yang mampu mengolah dan memurnikan bijih bauksit menjadi alumina hingga aluminium menggunakan teknologi Bayer dan Hall-Heroult," kata Perwakilan Manajemen PT. DIB Rasnius Pasaribu di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, kehadiran kawasan ini sejalan dengan target pemerintah mengurangi ketergantungan impor aluminium yang pada 2024 mencapai 1,2 juta ton, di mana 56 persen kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
"Pengembangan KIPP menjadi katalisator industri hilir berbasis mineral dan diharapkan mampu menutup backlog kebutuhan aluminium nasional yang terus meningkat," tuturnya.
Menurutnya, sebagai PSN, KIPP membawa dampak strategis bagi perekonomian Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara. DIB mencatat lebih dari 69 persen tenaga kerja yang terserap berasal dari Kalimantan Barat, dan mayoritas berasal dari Kayong Utara. Hingga Oktober 2025, jumlah pekerja yang terlibat tercatat mencapai 186 orang.
Pemerintah daerah juga mulai merasakan pertumbuhan ekonomi dari kehadiran kawasan industri tersebut. Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp918,19 juta atau 1,51 persen. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi di Pulau Penebang.
Di tempat yang sama, External Relations Manager PT DIB, Seno Ario Wibowo menambahkan, menegaskan bahwa percepatan pembangunan KIPP tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dari total area operasional, perusahaan mengalokasikan 30 persen sebagai kawasan restorasi atau penghijauan kembali guna menjaga keseimbangan ekosistem pulau.
Penguatan aspek lingkungan ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung agenda transformasi energi hijau nasional. Aluminium merupakan material penting bagi sektor energi terbarukan, termasuk panel surya, kendaraan listrik, dan industri berkelanjutan lainnya.
"Kehadiran kawasan industri ini juga diproyeksikan menjadi akselerator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kayong Utara, yang pada 2024 tercatat 67,05, masih di bawah rata-rata provinsi 71,19," katanya.
DIB telah menyusun program peningkatan IPM periode 2025–2030 melalui berbagai kegiatan CSR yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, ekonomi, serta infrastruktur. Program tersebut dilaksanakan hingga Oktober 2025 dan meliputi bidang pendidikan dengan memberikan Beasiswa S1 untuk 16 mahasiswa, pembangunan sarana TPA bagi 176 murid dan 12 guru ngaji.
"Kemudian di bidang Kesehatan kami memebrikan lLayanan kesehatan DIB Care untuk 300 warga, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 106 penerima setiap bulan serta Penyuluhan PHBS serta dukungan tenaga medis. Sedangkan di bidang Sosial-Budaya, kami memberikan bantuan sembako untuk 410 KK, santunan janda, yatim, dan penyandang disabilitas untuk 1.123 penerima serta bantuan hewan kurban bagi 590 KK," katanya.
Tidak hanya itu PT DIB juga melakukan pelatihan budidaya dan pengolahan perikanan untuk 132 nelayan, optimalisasi alat tangkap kelong bagi 243 nelayan, bantuan alat UMKM pengolahan hasil perikanan dan bantuan BBM 3.800 liter/bulan untuk 322 rumah," tuturnya
Sedangkan pada bidang Infrastruktur, perusahaan ini telah melakukan pembangunan bak penampung air untuk 80 KK di Dusun Raya serta mendorong Penguatan Rantai Pasok Mineral Nasional.
Melalui KIPP, DIB menegaskan komitmennya menghadirkan teknologi pengolahan mineral modern, sekaligus memastikan transfer pengetahuan bagi tenaga kerja lokal. Selain memperkuat rantai pasok aluminium nasional, proyek ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Kalimantan Barat.
"KIPP hadir sebagai kawasan industri yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan," katanya.
Dengan status PSN dan dukungan pemerintah daerah maupun pusat, pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak transformasi ekonomi hijau Indonesia dalam lima tahun ke depan.
