Pontianak (Antara Kalbar) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi terkait daerah yang rentan terjadinya banjir, untuk menghindari terjadinya korban dan kerugian masyarakat ke depan.
"Seperti yang kami lihat beberapa waktu lalu, saat terjadi banjir, masyarakat petani jelas mengalami kerugian, akibat lahan pertaniannya terendam banjir. Untuk itu kami akan mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang rentan terjadi banjir untuk meminimalisir dampaknya ke depan," kata Bupati Karolin di Ngabang, Kamis.
Menurutnya, ada beberapa daerah di Kabupaten Landak setiap tahun mengalami banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan pusat, karena program untuk menghindari banjir tidak akan murah.
"Nanti akan kami petakan, mana yang menjadi tugas kewenangan daerah dan mana yang kewenangan pusat," tuturnya.
Kemudian dimana yang mampu dilakukan pemerintah kabupaten, dan mana yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan harus minta ke pusat. Untuk itu, dinas terkait harus berkoordinasi dengan kementerian di pusat.
"Jadi kepala dinas akan saya minta berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup, apa-apa saja program yang ada di sana sehingga bisa kami akses untuk bisa menghindari banjir yang terjadi setiap tahunnya," ungkap Karol.
Menurut Karol, bahwa hal tersebut adalah pekerjaan yang cukup besar bagi semua, dan tentunya juga tidak mudah.
"Tapi kalau kami tidak mulai dari sekarang, kami khawatir dampaknya akan semakin luas dari tahun ke tahun," katanya.
(U.KR-RDO/I006)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Seperti yang kami lihat beberapa waktu lalu, saat terjadi banjir, masyarakat petani jelas mengalami kerugian, akibat lahan pertaniannya terendam banjir. Untuk itu kami akan mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang rentan terjadi banjir untuk meminimalisir dampaknya ke depan," kata Bupati Karolin di Ngabang, Kamis.
Menurutnya, ada beberapa daerah di Kabupaten Landak setiap tahun mengalami banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan pusat, karena program untuk menghindari banjir tidak akan murah.
"Nanti akan kami petakan, mana yang menjadi tugas kewenangan daerah dan mana yang kewenangan pusat," tuturnya.
Kemudian dimana yang mampu dilakukan pemerintah kabupaten, dan mana yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan harus minta ke pusat. Untuk itu, dinas terkait harus berkoordinasi dengan kementerian di pusat.
"Jadi kepala dinas akan saya minta berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup, apa-apa saja program yang ada di sana sehingga bisa kami akses untuk bisa menghindari banjir yang terjadi setiap tahunnya," ungkap Karol.
Menurut Karol, bahwa hal tersebut adalah pekerjaan yang cukup besar bagi semua, dan tentunya juga tidak mudah.
"Tapi kalau kami tidak mulai dari sekarang, kami khawatir dampaknya akan semakin luas dari tahun ke tahun," katanya.
(U.KR-RDO/I006)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017