Putussibau (Antara Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan salah satu penyebab Kapuas Hulu masuk kategori daerah tertinggal dikarenakan sebagian wilayahnya masuk kawasan lindung.
"Kami terbelenggu karena menjadi kabupaten konservasi apalagi tidak ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, padahal kami berkontribusi memberikan oksigen bahkan untuk dunia," kata Nasir di Putussibau, Kamis.
Menurut Nasir, kawasan lindung menjadi dilema dalam pembangunan. Salah satu contohnya pembangunan jalan yang memakan waktu bertahun - tahun untuk proses izin karena melewati kawasan lindung.
Dikatakan Nasir, sebagai kabupaten konservasi seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun dunia.
"Mestinya ada dana khusus untuk membangun kabupaten konservasi dan itu sudah saya sampaikan kepada Presiden baik secara lisan maupun secara tertulis," jelas Nasir.
Jikapun ada dana dari dunia, kata Nasir itu bukan pemerintah daerah yang mengelola, namun dikelola oleh NGO asing (LSM luar negeri) sehingga kondisi tersebut menyulitkan Kapuas Hulu.
Lebih lanjut Nasir menjelaskan selain kawasan lindung, Kapuas Hulu juga kesulitan dalam membangun karena keterbatasan anggaran.
"Kapuas Hulu sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun dunia, apalagi Kapuas Hulu masuk dalam kawasan 3T, sesuai program nawacita Presiden Joko Widodo," kata Nasir.
(T.KR-TFT/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami terbelenggu karena menjadi kabupaten konservasi apalagi tidak ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, padahal kami berkontribusi memberikan oksigen bahkan untuk dunia," kata Nasir di Putussibau, Kamis.
Menurut Nasir, kawasan lindung menjadi dilema dalam pembangunan. Salah satu contohnya pembangunan jalan yang memakan waktu bertahun - tahun untuk proses izin karena melewati kawasan lindung.
Dikatakan Nasir, sebagai kabupaten konservasi seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun dunia.
"Mestinya ada dana khusus untuk membangun kabupaten konservasi dan itu sudah saya sampaikan kepada Presiden baik secara lisan maupun secara tertulis," jelas Nasir.
Jikapun ada dana dari dunia, kata Nasir itu bukan pemerintah daerah yang mengelola, namun dikelola oleh NGO asing (LSM luar negeri) sehingga kondisi tersebut menyulitkan Kapuas Hulu.
Lebih lanjut Nasir menjelaskan selain kawasan lindung, Kapuas Hulu juga kesulitan dalam membangun karena keterbatasan anggaran.
"Kapuas Hulu sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun dunia, apalagi Kapuas Hulu masuk dalam kawasan 3T, sesuai program nawacita Presiden Joko Widodo," kata Nasir.
(T.KR-TFT/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017