Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Landak berencana mengusulkan alih fungsi hutan lindung yang ada di Desa Mandor untuk dijadikan lahan produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Di Landak, ada beberapa daerah yang kawasannya masuk dalam hutan lindung, sehingga tidak bisa diberdayakan oleh masyarakat dengan maksimal. Untuk itu, kita akan mengusulkan alih fungsi kepada kementerian terkait, agar lahan yang ada bisa diberdayakan oleh masyarakat," kata Bupati Landak, Karolin Margret Natasa di Ngabang, Senin.
Dia mencontohkan, seperti yang bisa dilihat di lapangan, saat ini pihaknya sudah melakukan pembukaan tubuh jalan pada beberapa kawasan hutan lindung, dengan berpedoman pada aturan yang ada.
"Sejak zaman ayah saya (Cornelis) menjadi Bupati Landak, sudah diupayakan untuk membuka akses jalan di Dusun Kopiang, Desa Mandor ini. Namun, karena daerah ini masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan pembangunan jalan di daerah ini," katanya.
Menurut dia, ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah daerah, karena masyarakat setempat sudah hidup sejak ratusan tahun lalu namun tidak dapat merasakan manfaat pembangunan, karena terbentur dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
"Namun, dengan adanya program tanah objek reformasi yang dicetuskan presiden Jokowi, saya sudah memerintahkan kepada kepala desa dan camat untuk mengusulkan batas-batas desa, sehingga bisa dibuatkan SJK Bupati dan kita bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar wilayah desa ini dan penunjangnya, agar bisa dikeluarkan dari hutan lindung dan masyarakat bisa mendapatkan haknya atas tanah," tuturnya.
Karolin menyatakan, salah satu hal yang menyebabkan daerah ini miskin, selain terisolir, juga masyarakatnya tidak memiliki sertifikat atas tanahnya.
"Mudah-mudahan hal ini bisa mendapat respon dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak mereka," katanya.
(U.KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Di Landak, ada beberapa daerah yang kawasannya masuk dalam hutan lindung, sehingga tidak bisa diberdayakan oleh masyarakat dengan maksimal. Untuk itu, kita akan mengusulkan alih fungsi kepada kementerian terkait, agar lahan yang ada bisa diberdayakan oleh masyarakat," kata Bupati Landak, Karolin Margret Natasa di Ngabang, Senin.
Dia mencontohkan, seperti yang bisa dilihat di lapangan, saat ini pihaknya sudah melakukan pembukaan tubuh jalan pada beberapa kawasan hutan lindung, dengan berpedoman pada aturan yang ada.
"Sejak zaman ayah saya (Cornelis) menjadi Bupati Landak, sudah diupayakan untuk membuka akses jalan di Dusun Kopiang, Desa Mandor ini. Namun, karena daerah ini masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan pembangunan jalan di daerah ini," katanya.
Menurut dia, ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah daerah, karena masyarakat setempat sudah hidup sejak ratusan tahun lalu namun tidak dapat merasakan manfaat pembangunan, karena terbentur dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
"Namun, dengan adanya program tanah objek reformasi yang dicetuskan presiden Jokowi, saya sudah memerintahkan kepada kepala desa dan camat untuk mengusulkan batas-batas desa, sehingga bisa dibuatkan SJK Bupati dan kita bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar wilayah desa ini dan penunjangnya, agar bisa dikeluarkan dari hutan lindung dan masyarakat bisa mendapatkan haknya atas tanah," tuturnya.
Karolin menyatakan, salah satu hal yang menyebabkan daerah ini miskin, selain terisolir, juga masyarakatnya tidak memiliki sertifikat atas tanahnya.
"Mudah-mudahan hal ini bisa mendapat respon dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak mereka," katanya.
(U.KR-RDO/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017