Singkawang (Antara Kalbar) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Singkawang menggelar seminar tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di Ruang Bumi Bertuah Gayung Bersambut Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa.
Kegiatan tersebut dihadiri puluhan peserta dan mendatangkan nara sumber dari Atley Chock Program Officer Regio ASEAN dan Polres Singkawang.
"Tujuan dari seminar ini, pertama, mencegah TPPO," kata Ketua Penyelenggara Seminar, Usman.
Kedua, mendorong upaya-upaya untuk membantu korban TPPO. Dan ketiga, mendorong peserta untuk menyambung informasi ke lingkungannya masing-masing.
"Sehingga dari kegiatan ini, kita mengundang peserta dari camat, lurah, mantan buruh migran, LSM yang bergerak di bidang trafficking dan mahasiswa," ujarnya.
Menurutnya, Singkawang sebagai salah satu daerah asal/pengirim pekerja/buruh migran untuk bekerja di daerah atau negara lain sangat berpotensi menjadi daerah rawan TPPO.
"Oleh karena itu, akhir dari seminar ini diharapkan peserta mengetahui apa bahaya dari TPPO dan mengetahui bagaimana memberikan bantuan kepada korban TPPO," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PKBI Singkawang, Nova Wijaya mengatakan, alasan digelarnya seminar ini guna mengetahui akar permasalahan dari TPPO.
Sehingga, dari kegiatan tersebut diketahuilah bahwa akar permasalahannya secara umum terletak pada faktor ekonomi.
"Ternyata perbandingan antara faktor ekonomi masyarakat kita dengan negara luar dapat mengubah image masyarakat kita untuk bekerja ke luar negeri karena penghasilan yang didapatkan di luar negeri lebih besar sehingga mereka tergiur mau bekerja ke luar negeri tanpa prosedural," katanya.
Tapi kenyataannya sampai di luar negeri, dia justru di perdagangkan misalnya di perkerjakan di tempat karauke atau kafe, sehingga tidak sesuai dengan harapan.
"Kalau sudah begitu tentunya sudah termasuk TPPO," ujarnya.
Harapannya kedepan, pemerintah harus lebih berperan aktif guna mencegah TPPO di Kota Singkawang.
"Bisa melalui sosialisasi-sosialisasi kepada para generasi muda seperti pelajar SMP dan SMA, supaya mereka tahu kalau mau bekerja di luar negeri itu haruslah melalui proses yang prosedural, sehingga mereka terhindar dari perdagangan orang," ungkapnya.
Salah satu peserta, Dadang Suryadi menyambut baik seminar tersebut. Dia juga berharap, seminar yang digelar tidak hanya seremoni semata tapi benar-benar diimplementasikan dalam rangka pencegahan TPPO.
"Jadi tidak hanya sekedar pajangan tapi benar-benar diimplementasikan dalam rangka pencegahan TPPO," katanya.
Bahkan Dosen STIH Singkawang ini juga mempertanyakan, berapa jumlah riil korban TPPO di Indonesia. Karena, setahu dirinya bahwa Negara Indonesia secara nasional, masuk peringkat kedua TPPO.
"Tapi kita tidak tahu berapa jumlah pastinya, kita cuma tahu masuk peringkat dua secara Nasional," ujarnya.
Kemudian, secara khusus berapa sich jumlah TPPO yang ada di Kota Singkawang. Dengan mengetahui jumlah rilnya, dia rasa bisa dilakukan pencegahan melalui koordinasi antar instansi baik dari Pemda, kepolisian, Imigrasi dan rumah sakit.
"Artinya jika kasus TPPO, maka penanganan-penanganannya bisa bersinergi sampai dengan penindakan secara hukum kepada pelaku TPPO itu sendiri," ungkapnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Kegiatan tersebut dihadiri puluhan peserta dan mendatangkan nara sumber dari Atley Chock Program Officer Regio ASEAN dan Polres Singkawang.
"Tujuan dari seminar ini, pertama, mencegah TPPO," kata Ketua Penyelenggara Seminar, Usman.
Kedua, mendorong upaya-upaya untuk membantu korban TPPO. Dan ketiga, mendorong peserta untuk menyambung informasi ke lingkungannya masing-masing.
"Sehingga dari kegiatan ini, kita mengundang peserta dari camat, lurah, mantan buruh migran, LSM yang bergerak di bidang trafficking dan mahasiswa," ujarnya.
Menurutnya, Singkawang sebagai salah satu daerah asal/pengirim pekerja/buruh migran untuk bekerja di daerah atau negara lain sangat berpotensi menjadi daerah rawan TPPO.
"Oleh karena itu, akhir dari seminar ini diharapkan peserta mengetahui apa bahaya dari TPPO dan mengetahui bagaimana memberikan bantuan kepada korban TPPO," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PKBI Singkawang, Nova Wijaya mengatakan, alasan digelarnya seminar ini guna mengetahui akar permasalahan dari TPPO.
Sehingga, dari kegiatan tersebut diketahuilah bahwa akar permasalahannya secara umum terletak pada faktor ekonomi.
"Ternyata perbandingan antara faktor ekonomi masyarakat kita dengan negara luar dapat mengubah image masyarakat kita untuk bekerja ke luar negeri karena penghasilan yang didapatkan di luar negeri lebih besar sehingga mereka tergiur mau bekerja ke luar negeri tanpa prosedural," katanya.
Tapi kenyataannya sampai di luar negeri, dia justru di perdagangkan misalnya di perkerjakan di tempat karauke atau kafe, sehingga tidak sesuai dengan harapan.
"Kalau sudah begitu tentunya sudah termasuk TPPO," ujarnya.
Harapannya kedepan, pemerintah harus lebih berperan aktif guna mencegah TPPO di Kota Singkawang.
"Bisa melalui sosialisasi-sosialisasi kepada para generasi muda seperti pelajar SMP dan SMA, supaya mereka tahu kalau mau bekerja di luar negeri itu haruslah melalui proses yang prosedural, sehingga mereka terhindar dari perdagangan orang," ungkapnya.
Salah satu peserta, Dadang Suryadi menyambut baik seminar tersebut. Dia juga berharap, seminar yang digelar tidak hanya seremoni semata tapi benar-benar diimplementasikan dalam rangka pencegahan TPPO.
"Jadi tidak hanya sekedar pajangan tapi benar-benar diimplementasikan dalam rangka pencegahan TPPO," katanya.
Bahkan Dosen STIH Singkawang ini juga mempertanyakan, berapa jumlah riil korban TPPO di Indonesia. Karena, setahu dirinya bahwa Negara Indonesia secara nasional, masuk peringkat kedua TPPO.
"Tapi kita tidak tahu berapa jumlah pastinya, kita cuma tahu masuk peringkat dua secara Nasional," ujarnya.
Kemudian, secara khusus berapa sich jumlah TPPO yang ada di Kota Singkawang. Dengan mengetahui jumlah rilnya, dia rasa bisa dilakukan pencegahan melalui koordinasi antar instansi baik dari Pemda, kepolisian, Imigrasi dan rumah sakit.
"Artinya jika kasus TPPO, maka penanganan-penanganannya bisa bersinergi sampai dengan penindakan secara hukum kepada pelaku TPPO itu sendiri," ungkapnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017