Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta Dinas PUPR Kalbar untuk bisa terus meningkatkan berkontribusi dalam memaksimalkan dan percepatan pembangunan di provinsi itu.
"Pada peringatan Hari Bhakti PUPR ke-72, saya meminta agar Dinas PUPR Kalbar agar bisa meningkatkan kontribusinya dalam memaksimalkan percepatan pembangunan di Kalbar," kata Cornelis, saat menghadiri kegiatan peringatan Hari Bhakti PUPR ke-72 di Pontianak, Selasa.
Dia menegaskan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar mengerjakan sendiri apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara Jalan dan Jembatan di wilayah Kalimantan Barat.
"Selamat hari bakti PU, bekerjalah sesuai undang-undang dan peraturan peraturannya. Ada temuan-temuan cepat diselesaikan sebelum diserahkan ke Aparat Penegak Hukum," katanya.
Dia menambahkan, para pegawai PUPR tidak menjual nama dirinya dan keluarganya dengan maksud agar seseorang dapat proyek atau mempermudah tender proyek yang nantinya bisa menimbulkan suara miring di masyarakat.
"Jangan jual-jual nama Gubernur, Keluarga Gubernur, karena mau ikut tender proyek. Tender, tender saja, jangan bikin plot-plot untuk ini-untuk ini, jangan kayak jaman dulu, berbagi fee, telfon sana sini," tuturnya.
Saat membacakan amanat tertulis Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Cornelis mengatakan memasuki akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Antara lain, untuk ketahanan air dan pangan, telah diselesaikan 9 bendungan (atigede, Titab, Nipah, Bajulmati Rajui, Paya Seunara,Teritip, Raknamo, dan Tanju) dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk meningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru (termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan serta Perbatasan NT), jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno Hatta di Manado.
Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun, seperti Jembatan Teluk Kendal di Sultra dan Holtekamp di Jayapura, dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km.
Itu merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, sedangkan sampai akhir 2019, optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 km. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu.
"Kini Kementrian PUPR tengah berupaya keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema KPBU, seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, dan Jatiluhur," tuturnya.
Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, telah diresmikan pengoperasian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu, Skouw di Papua Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar, serta Mota ain, Motamasin, dan Wini di NTT.
Ketujuh kawasan perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia. Di bidang perumahan telah dibangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk rusun, rusus, rumah swadaya, bantuan PSU, serta fasilitas FLPP, SSB, dan BLM.
"Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas mulia untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring," katanya.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Pada peringatan Hari Bhakti PUPR ke-72, saya meminta agar Dinas PUPR Kalbar agar bisa meningkatkan kontribusinya dalam memaksimalkan percepatan pembangunan di Kalbar," kata Cornelis, saat menghadiri kegiatan peringatan Hari Bhakti PUPR ke-72 di Pontianak, Selasa.
Dia menegaskan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar mengerjakan sendiri apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara Jalan dan Jembatan di wilayah Kalimantan Barat.
"Selamat hari bakti PU, bekerjalah sesuai undang-undang dan peraturan peraturannya. Ada temuan-temuan cepat diselesaikan sebelum diserahkan ke Aparat Penegak Hukum," katanya.
Dia menambahkan, para pegawai PUPR tidak menjual nama dirinya dan keluarganya dengan maksud agar seseorang dapat proyek atau mempermudah tender proyek yang nantinya bisa menimbulkan suara miring di masyarakat.
"Jangan jual-jual nama Gubernur, Keluarga Gubernur, karena mau ikut tender proyek. Tender, tender saja, jangan bikin plot-plot untuk ini-untuk ini, jangan kayak jaman dulu, berbagi fee, telfon sana sini," tuturnya.
Saat membacakan amanat tertulis Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Cornelis mengatakan memasuki akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja dibawah pemerintahan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Antara lain, untuk ketahanan air dan pangan, telah diselesaikan 9 bendungan (atigede, Titab, Nipah, Bajulmati Rajui, Paya Seunara,Teritip, Raknamo, dan Tanju) dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk meningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru (termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan serta Perbatasan NT), jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno Hatta di Manado.
Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun, seperti Jembatan Teluk Kendal di Sultra dan Holtekamp di Jayapura, dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km.
Itu merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, sedangkan sampai akhir 2019, optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 km. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu.
"Kini Kementrian PUPR tengah berupaya keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema KPBU, seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, dan Jatiluhur," tuturnya.
Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, telah diresmikan pengoperasian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu, Skouw di Papua Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar, serta Mota ain, Motamasin, dan Wini di NTT.
Ketujuh kawasan perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia. Di bidang perumahan telah dibangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk rusun, rusus, rumah swadaya, bantuan PSU, serta fasilitas FLPP, SSB, dan BLM.
"Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas mulia untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring," katanya.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017