Sintang  (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Sintang, Kalimantan Barat, Kusnadi mendesak pemerintah kabupaten setempat memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk kemajuan pembangunan di wilayah itu.

"Tahun depan terjadi penurunan terhadap APBD, maka harus ada solusi agar pembangunan dapat terus berlanjut dengan baik, caranya dengan meningkatkan PAD," kata Kusnadi ditemui di Sintang, Senin.

Menurut Kusnadi, banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digarap, seperti memaksimalkan retribusi galian C dan retribusi perkebunan kelapa sawit.

Selama ini, kata Kusnadi, dua potensi tersebut belum dikelola maksimal. Padahal, Kabupaten Sintang memiliki banyak galian C.

"Aktivitasnya tersebar di beberapa kecamatan, bahkan untuk perkebunan kelapa sawit, semua kecamatan terdapat perkebunan kelapa sawit," kata dia.

Menurut Kusnadi, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat akan berpengaruh pada pembangunan.

Karena itu, dia menginginkan Pemkab Sintang harus kreatif menggali PAD, pemerintah daerah harus tegas soal retribusi, jangan hanya menunggu, tapi bergerak.

Dia menginginkan pembangunan di Kabupaten Sintang tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat.

Pemkab Sintang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah jika dikelola dan dimaksimalkan dengan baik.

"Harusnya kita bisa lebih mandiri, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat tidak akan terlalu berpengaruh kalau kita mampu menggali potensi untuk dijadikan PAD," kata Kusnadi.

Sementara itu, APBD Sintang Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1,84 Triliun telah disahkan dalam Paripurna DPRD. Pemerintah daerah diharapkan langsung bekerja usai penetapan ini agar pembangunan cepat berjalan.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan pemerintah tetap mengambil langkah untuk mengoptimalkan anggaran yang tersebut.

"Pembangunan harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti karena persoalan anggaran minim. Langkah menyiasatinya yaitu dengan menerapkan strategi efesiensi, belanja daerah diutamakan hal yang produktif," kata Jarot.

Ditegaskan Jarot, pembangunan di Sintang akan terus dilakukan. Artinya pembangunan yang betul - betul dibutuhkan masyarakat serta mendorong pembiayaan yang berkeadilan.

"APBD tetap diupayakan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan serta membenahi ketimpangan pembangunan antar wilayah," tegas Jarot.

(T.KR-TFT/S023)

Pewarta: Tantra

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017