Sintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim kolaborasi deteksi dini untuk mengantisipasi dan penanganan konflik sosial di wilayah tersebut.
"Tim itu nantinya diharapkan mampu mendeteksi dini segala aktivitas yang berpotensi konflik, sehingga dapat tertangani secara cepat atau temu cepat dan lapor cepat," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Kusnidar, ketika menggelar forum diskusi terkait tentang strategi pencegahan konflik sosial, di Sintang Kalimantan Barat, Rabu.
Kusnidar mengatakan Tim deteksi dini tersebut melibatkan TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda di masing-masing kecamatan.
Ia menjelaskan pembentukan tim deteksi untuk sementara dibentuk di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Kelam Permai yang akan disusul ke depannya di 12 kecamatan.
Kusnidar berharap kolaborasi semua pihak terkait mampu mendeteksi dini potensi konflik serta bisa menyelesaikan secara berjenjang.
Menurutnya, di Kabupaten Sintang masih marak aksi unjuk rasa, masih sering terjadinya pemblokiran jalan umum dan jalan perkebunan, masih sering terjadi penutupan dan penyegelan bangunan, ada juga ujaran kebencian dan propaganda di media sosial, antisipasi konflik menjelang pilkada dan masih lemahnya manajemen deteksi dini di daerah serta sebagai upaya pencegahan konflik masih parsial dan belum menyeluruh melibatkan seluruh stakeholder.
"Tidak semua persoalan di tingkat desa dan kecamatan harus dibawa ke kabupaten, akan tetapi bisa segera diselesaikan oleh tim tersebut di tingkat desa dan kecamatan," jelas Kusnidar.
Sementara itu, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Pemkab Sintang juga sudah mengesahkan Peraturan Bupati Sintang tentang pemerintahan kolaboratif.
"Kita berkolaborasi juga dalam hal mendeteksi secara dini potensi konflik kemudian mencegahnya," ucap Jarot.
Jarot menuturkan konflik terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan yang dirasakan, misalnya konflik karena perkebunan, penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa, umat yang tidak bisa menjalankan ibadahnya seperti jemaat Ahmadiyah.
Untuk itu, pemerintah berkolaborasi dengan banyak pihak harus pandai mendeteksi sumber konflik kemudian mencegah terjadinya konflik.
Jarot juga menyakini Pilkada Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan aman dan damai.
"Konflik sosial mudah dicegah kalau kita mampu mendeteksi secara dini potensi konflik yang ada di masyarakat. Kabupaten Sintang adalah rumah besar kita bersama, mari kita jaga Kabupaten Sintang ini supaya aman, damai dan bahagia," pesan Jarot.
Forum diskusi melibatkan seluruh kepala Kesbangpol di Kalimantan Barat, serta mendatangkan sejumlah narasumber diantaranya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat
Brigjen Pol Rudi Trenggono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar Manto, Wakil Bupati Sintang Melkianus dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus.
