Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gizi buruk yang terjadi di 10 desa di Kabupaten Ketapang menjadi perhatian para pihak. Salah satu yang mendapat penugasan untuk mengatasinya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Barat.
Kepala BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat Kusmana saat dihubungi di Pontianak, Rabu, mengatakan tahun lalu pemerintah telah membentuk tim untuk intervensi penurunan angka stunting, khususnya kawasan Kalbar, dengan intervensi gizi spesifik melalui ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan juga balita usia sekolah.
"Selain intervensi gizi sensitif melalui pengarusutamaaan pembangunan gizi lintas sektor, juga melalui sasaran desa yang akan menjadi perhatian pada stunting melalui kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP)," paparnya.
Bentuk kerja sama tersebut, di antaranya membuat nota kesepahaman dengan jurusan Program Kesehatan Masyarakat, sedangkan peran BKKBN salah satunya membentuk Kampung KB, di mana sudah terbentuk satu dari 10 desa di Kabupaten Ketapang yang mengalami kekurangan gizi.
Rektor UMP Helman Fachri mengungkapkan bahwa peringkat Kalbar dekat dengan NTT, termasuk dalam nilai IPM dan stunting.
Untuk itu, ia meminta mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN), saat turun ke lapangan memetakan dan mendeteksi awal, termasuk kondisi saat ini, terkait dengan kekurangan gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan tersebut.
"Menentukan dan mencari faktor penyebabnya apa dan mahasiswa kesehatan masyarakat akan turun ke 10 desa di Ketapang," tuturnya.
Misalnya, katanya, melihat kondisi air bersih, sanitasi, verifikasi bahan pangan, Jampersal, pendidikan pengasuhan pada anak, PAUD, pendidikan gizi, serta ketahanan pangan dan gizi.
Ia menambahkan setelah praktik KKN selesai, UMP akan mengaderkan masyarakat sekitar agar program itu terus dilakukan berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Kepala BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat Kusmana saat dihubungi di Pontianak, Rabu, mengatakan tahun lalu pemerintah telah membentuk tim untuk intervensi penurunan angka stunting, khususnya kawasan Kalbar, dengan intervensi gizi spesifik melalui ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan juga balita usia sekolah.
"Selain intervensi gizi sensitif melalui pengarusutamaaan pembangunan gizi lintas sektor, juga melalui sasaran desa yang akan menjadi perhatian pada stunting melalui kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP)," paparnya.
Bentuk kerja sama tersebut, di antaranya membuat nota kesepahaman dengan jurusan Program Kesehatan Masyarakat, sedangkan peran BKKBN salah satunya membentuk Kampung KB, di mana sudah terbentuk satu dari 10 desa di Kabupaten Ketapang yang mengalami kekurangan gizi.
Rektor UMP Helman Fachri mengungkapkan bahwa peringkat Kalbar dekat dengan NTT, termasuk dalam nilai IPM dan stunting.
Untuk itu, ia meminta mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN), saat turun ke lapangan memetakan dan mendeteksi awal, termasuk kondisi saat ini, terkait dengan kekurangan gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan tersebut.
"Menentukan dan mencari faktor penyebabnya apa dan mahasiswa kesehatan masyarakat akan turun ke 10 desa di Ketapang," tuturnya.
Misalnya, katanya, melihat kondisi air bersih, sanitasi, verifikasi bahan pangan, Jampersal, pendidikan pengasuhan pada anak, PAUD, pendidikan gizi, serta ketahanan pangan dan gizi.
Ia menambahkan setelah praktik KKN selesai, UMP akan mengaderkan masyarakat sekitar agar program itu terus dilakukan berkelanjutan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018