Pontianak (Antaranews Kalbar) - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, Karolin Margret Natasa memberikan solusi untuk perbaikan infrastruktur jalan kepada masyarakat empat kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
"Saya tahu betul bagaimana kesulitan masyarakat yang ada di empat kecamatan di Sintang (Kecamatan Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir dan Kecamatan Binjai Hulu) yang selama ini seolah dianaktirikan, dimana kondisi infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Namun, saya punya solusinya, bagaimana untuk menghitamkan jalan yang ada di empat kecamatan ini," kata Karolin, saat melakukan kampanye dialogis di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Senin.
Dia menjelaskan, terhambatnya pembangunan jalan di empat kecamatan itu karena minimnya anggaran Kabupaten Sintang dan minimnya perhatian pemerintah setempat.
Namun, untuk memperbaiki kondisi jalan di empat kecamatan itu sudah dilakukan sejak pemerintahan Cornelis-Christiandy dimana jalan itu yang sebelumnya merupakan akses jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Sintang, namun sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.
"Tapi yang perlu diketahui, untuk proses perubahan status jalan dari tanggung jawab pemerintah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi memerlukan proses panjang dan itu baru selesai pada tahun 2016 lalu. Setelah perubahan status jalan itu, akhirnya pada tahun 2018 ini, pemerintah provinsi bisa menganggarkan Rp20 miliar untuk perbaikannya," kata tuturnya.
Permasalahannya, kata Karolin, dengan anggaran Rp20 miliar itu, tentu tidak akan cukup karena paling tidak diperlukan Rp1 triliun lebih untuk pembangunan akses yang menghubungkan empat jalan ini. Sayangnya, kata Karolin, APBD Kalbar tidak akan cukup untuk membangunnya.
"Saat pemerintahan pak Cornelis, tidak tinggal diam. Karena jalan utama di empat kecamatan ini menghubungkan Sintang ke Malaysia, sehingga Pemprov Kalbar sudah mengajukan perubahan statusnya menjadi jalan Nasional dan itu sudah dilakukan," kata Karolin.
Karolin menambahkan, jika dipercayakan masyarakat Sintang dan Kalbar untuk memimpin provisi itu, solusi yang bisa dilakukannya ke depan, dirinya akan mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan akses jalan di empat kecamatan ini.
"Itu bisa kita lakukan karena kita memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi juga memiliki komitmen untuk membangun daerah perbatasan. Saya yakin, kita bisa bersama membangun jalan ini dan ini juga menjadi salah satu program kami ke depan untuk membangun daerah perbatasan," katanya.
Selama ini, katanya, perbatasan negara yang ada di Sintang memang belum disentuh pembangunan dimana ada beberapa permasalahan yang ada, diantaranya akses jalan yang akan dibangun masuk dalam kawasan hutan lindung dan juga kurangnya komunikasi antara pemerintah kabupaten Sintang dua periode sebelumnya dengan pemerintah provinsi.
Hal itu yang mengakibatkan perbatasan negara yang ada di Sintang lebih lambat pembangunannya dibanding wilayah perbatasan lainnya yang ada di Kalbar.
"Untuk itu, ketika saya jadi Gubernur Kalbar nanti, saya harapkan Bupati Sintang yang saat ini menjabat bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kalbar sehingga jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat tentu proses pembangunan bisa dilakukan dengan baik," kata Karolin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya tahu betul bagaimana kesulitan masyarakat yang ada di empat kecamatan di Sintang (Kecamatan Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir dan Kecamatan Binjai Hulu) yang selama ini seolah dianaktirikan, dimana kondisi infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Namun, saya punya solusinya, bagaimana untuk menghitamkan jalan yang ada di empat kecamatan ini," kata Karolin, saat melakukan kampanye dialogis di Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Senin.
Dia menjelaskan, terhambatnya pembangunan jalan di empat kecamatan itu karena minimnya anggaran Kabupaten Sintang dan minimnya perhatian pemerintah setempat.
Namun, untuk memperbaiki kondisi jalan di empat kecamatan itu sudah dilakukan sejak pemerintahan Cornelis-Christiandy dimana jalan itu yang sebelumnya merupakan akses jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Sintang, namun sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.
"Tapi yang perlu diketahui, untuk proses perubahan status jalan dari tanggung jawab pemerintah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi memerlukan proses panjang dan itu baru selesai pada tahun 2016 lalu. Setelah perubahan status jalan itu, akhirnya pada tahun 2018 ini, pemerintah provinsi bisa menganggarkan Rp20 miliar untuk perbaikannya," kata tuturnya.
Permasalahannya, kata Karolin, dengan anggaran Rp20 miliar itu, tentu tidak akan cukup karena paling tidak diperlukan Rp1 triliun lebih untuk pembangunan akses yang menghubungkan empat jalan ini. Sayangnya, kata Karolin, APBD Kalbar tidak akan cukup untuk membangunnya.
"Saat pemerintahan pak Cornelis, tidak tinggal diam. Karena jalan utama di empat kecamatan ini menghubungkan Sintang ke Malaysia, sehingga Pemprov Kalbar sudah mengajukan perubahan statusnya menjadi jalan Nasional dan itu sudah dilakukan," kata Karolin.
Karolin menambahkan, jika dipercayakan masyarakat Sintang dan Kalbar untuk memimpin provisi itu, solusi yang bisa dilakukannya ke depan, dirinya akan mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan akses jalan di empat kecamatan ini.
"Itu bisa kita lakukan karena kita memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi juga memiliki komitmen untuk membangun daerah perbatasan. Saya yakin, kita bisa bersama membangun jalan ini dan ini juga menjadi salah satu program kami ke depan untuk membangun daerah perbatasan," katanya.
Selama ini, katanya, perbatasan negara yang ada di Sintang memang belum disentuh pembangunan dimana ada beberapa permasalahan yang ada, diantaranya akses jalan yang akan dibangun masuk dalam kawasan hutan lindung dan juga kurangnya komunikasi antara pemerintah kabupaten Sintang dua periode sebelumnya dengan pemerintah provinsi.
Hal itu yang mengakibatkan perbatasan negara yang ada di Sintang lebih lambat pembangunannya dibanding wilayah perbatasan lainnya yang ada di Kalbar.
"Untuk itu, ketika saya jadi Gubernur Kalbar nanti, saya harapkan Bupati Sintang yang saat ini menjabat bisa meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kalbar sehingga jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat tentu proses pembangunan bisa dilakukan dengan baik," kata Karolin.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018