Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Fatmawati di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa penetapan "Si Timo" kepanjangan dari "Si Tifa Demokrasi" menjadi maskot Pilkada 2024 di provinsi ini telah melalui sebuah penilaian dengan menghadirkan sejumlah unsur, mulai dari unsur budayawan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, seniman, akademikus, hingga teknikus IT.
"Jadi, sebenarnya ada delapan desain maskot yang masuk ke panitia. Namun, satunya berdomisili di Papua Barat, akhirnya hanya tujuh yang kami nilai," kata dia pada Peluncuran Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Ketujuh desain maskot itu kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria khusus dan umum yang telah dicantumkan di dalam pengumuman sebelumnya. Dari tujuh itu, diperoleh tiga terbaik, selanjutnya KPU mengundang ketiga desainer untuk memaparkan hasil karyanya.
"Dari ketiga itu, terpilih satu terbaik yang masuk juara satu, kemudian diluncurkan dan ditetapkan sebagai maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya," ujarnya.
Pemenang desain maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya adalah Dwi Saputra dengan total hadiah Rp20 juta.
Maskot Pilkada 2024, kata dia, mengandung filosofis mendalam dengan mengangkat alat musik Papua, tifa. Alat musik ini pada zaman dahulu untuk memanggil dan mengumpulkan masyarakat dalam sebuah acara. Tifa itu masih digunakan pada setiap pembukaan kegiatan di wilayah Papua pada umumnya.
"Jadi, alat musik ini sangat terkenal dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini, bahkan kami sangat familier dengan tifa," ucapnya.
Selanjutnya oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, tifa sebagai alat musik yang menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Papua. Atas dasar itulah KPU menetapkan tifa sebagai maskot Pilkada 2024 di Papua Barat Daya.
"Maskot ini sebagai simbol pelaksanaan pilkada di Papua Barat Daya, artinya ketika orang melihat maskot ini, mereka sudah tahu bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan ada pilkada," katanya.
Maskot ini, lanjut dia, akan digunakan pada seluruh tahapan Pilkada 2024 oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU kabupaten/kota.
