Pontianak (Antaranews Kalbar) - Hasil hitung cepat pelaksaaan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018 mengunggulkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Sutarmidji-Ria Norsan, sementara pasangan nomor urut 2 Karolin Margret Natasa - Suryadman Gidot dan pasangan urut 1 Milton Crosby - Buyman Harun berada di urutan kedua dan ketiga perolehan dukungan suara.
Pilkada Kalbar 2018 diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 Milton Crosby - Buyman Harun didukung koalisi partai Gerindra dan PAN, Karolin - Gidot didukung koalisi PDI Perjuangan, Demokrat dan PKP, sementara pasangan urut 3 Sutarmidji-Norsan didukung Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan PPP.
Berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA, pasangan Sutarmidji-Norsan unggul dengan perolehan suara 58,29 persen, disusul pasangan Karolin-Gidot dengan perolehan dukungan suara 34,35 persen, dan pasangan Milton - Boyman dengan dukungan suara 7,37 persen.
Sementara berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Poltracking Indonesia, pasangan Sutarmidji – Ria Norsan unggul dengan perolehan suara 51,0 persen, diikuti oleh pasangan Karolin Margret Natasa – Suryadman Gidot 41,5 persen dan Milton Crosby – Boyman Harun 7,5 persen.
Data ini terhitung dari total data masuk 100 persen pada pukul 18.55 WIB. Quick Count dilaksanakan di 500 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di tiap provinsi yang dipilih secara proporsional.
Dengan sampel sebanyak 500 TPS, quick count berada pada tingkat kepercayaan (confidence level) sebesar 95 persen dengan tingkat kesalahan (margin of error) +/- 1 persen. "Metode sampling menggunakan metode acak bertingkat (multi stage random sampling)," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR melalui rilis yang diterima Antara.
Sementara berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA, Sutarmidji-Norsan unggul di 11 kabupaten/kota di Kalbar, meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kayong Utara. Karolin-Gidot, unggul di tiga kabupaten meliputi Landak, Bengkayang dan Kota Singkawang.
Peneliti dari LSI Denny JA menyatakan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan memenangkan pilkada dengan perolehan 58,29 persen.
"Pasangan Sutarmidji-Norsan keluar sebagai pemenang," kata peneliti LSI Dewi Cahyani saat jumpa pers di Pontianak.
Sutarmidji merupakan wali kota Pontianak dua periode sementara Ria Norsan adalah Bupati Mempawah dua periode.
Menurut LSI Denny JA, data yang digunakan untuk hitung cepat diambil dari jumlah sampling pada 355 tempat pemungutan suara (TPS), dimana sampel tersebar secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih dan dipilih secara acak di seluruh Kalbar.
"Dari jumlah pemilih 3.448.653 dengn jumlah TPS 11.658, diambil sampel sebanyak 355 TPS yang dijadikan sampel. Untuk prosesnya, kita mendatangi TPS yang sudah ditentukan dan mengikuti hasil pemilihan di TPS, kemudian, hasil kemudian langsung disampaikan ke SMS center dan melaporkan ke koodinator wilayah jika sudah mencatat sampel tersebut," tuturnya.
Data SMS kemudian dikumpulkan dalam satu pusat data dianalisis dan disampaikan hasilnya kepada masyarakat.
Menanggapi hasil hitung cepat tersebut, Sutarmidji menyatakan, pihaknya menang dengan tidak membuat lawan kalah pada Pilgub Kalbar 2018.
"Kami inginkan Kalbar tetap kondusif, sehingga kita ingin menang dengan tidak membuat lawan kalah," kata Sutarmidji dalam konferensi persnya bersama partai pengusung dan pendukung serta relawan di Posko Kemenangan Sutarmidji-Ria Norsan di Pontianak.
Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga hasil sementara hitung cepat, Sutamidji- Norsan unggul dibanding calon lainnya.
"Ini merupakan perjuangan kita bersama, mulai dari partai koalisi, relawan, simpatisan dan perjuangan bersama dalam mewujudkan Kalbar baru lebih maju dan sejahtera," ujarnya.
Sutarmidji menyatakan dirinya maju sebagai cagub Kalbar memang untuk Kalbar baru, maju dan sejahtera. "Saya minta kepada para simpatisan atau lainnya, jangan sampai melakukan pawai dan dalam bentuk apa pun, dan lakukan aktivitas seperti biasanya," kata dia.
Pilkada rawan
Sebelum pada pertengahan Januari 2018, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan Kalbar dan Papua menjadi provinsi rawan konflik Pilkada 2018.
"Informasi (daerah rawan pilkada) yang sementara masuk ke kita itu Kalbar dan Papua. Partai pendukung pemerintah dan partai oposisi yang ada di sana 'head to head'," ujar Tito di Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1).
Kapolri mengatakan, pengamanan pilkada dari Polri, salah satunya akan diperkuat di dua daerah rawan tersebut.
Sementara Asisten SDM Mabes Polri, Irjen Arief Sulistyanto usai memonitoring jalannya pemungutan suara Pilkada Kalbar di Kota Singkawang mengatakan, dari awal sampai dengan saat ini, situasi di Kalbar aman dan kondusif.
"Ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, mulai dari tahap persiapan sampai dengan hari H pemungutan suara. Saya pantau dari subuh sampai dengan siang ini, semuanya dalam keadaan kondusif," ujarnya ditemui di Singkawang.
Situasi yang kondusif, menurut dia, akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam menyampaikan aspirasi politik.
Sehingga menjadi suatu modal bagi Kalbar untuk melakukan pembangunan ke depan.
"Oleh sebab itu saya tekankan kepada Kapolda Kalbar, agar situasi keamanan yang sudah terjamin dengan baik diwujudkan dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan yang jujur dan adil, dan akhirnya bisa diterima semua pihak," ungkapnya.
Sehingga, kalau semuanya tidak ada kecurangan dan bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak. Dan sebaliknya, jika masih ada hal-hal yang diperselisihkan ada jalur hukumnya.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu telah memetakan sejumlah TPS rawan yang ada di Kalbar. Meliputi indikator 1 pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk DPT sebanyak 1684 TPS (14 persen dari jumlah TPS), indikator 2 pemilih tidak memenuhi syarat masuk DPT sebanyak 436 TPS (4 persen), indikator 3 terdapat pemilih disabilitas sebanyak 1398 TPS (12 persen), indikator 4 DPTB lebih dari 20 dalam 1 TPS sebanyak 214 TPS (2 persen), indikator 5 terdapat pemilih di wilayah khusus sebanyak 618 TPS (5 persen), indikator 6 terdapat aktir politik uang sebanyak 813 TPS (7 persen), indikator 7 praktik pemberian uang atau barang sebanyak 491 TPS (4 persen), indikator 8 terdapat relawan bayaran di TPS sebanyak 860 TPS (7 persen), indikator 9 KPPS mendukung pasangan calon tertentu sebanyak 321 TPS (3 persen), indikator 10 C6 tidak didistribusikan ke pemilih sebanyak 887 TPS (8 persen), indikator 11 TPS berada di dekat posko pasangan calon sebanyak 413 TPS (4 persen), indikator 12 KPPS tidak mengikuti Bimtek sebanyak 274 TPS (2 persen), indikator 13 ketersediaan logistik sebanyak 1.208 TPS (10 persen), indikator 14 praktik memperngaruhi pemilih berdasarkan suku, agama, dan ras sebanyak 795 TPS (7 persen), indikator 15 terdapat praktik menghina, menghasut di antara pemilih terkait isu agama dan ras sebanyak 360 TPS (3 persen dari total TPS).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, menyatakan tujuan pemetaan kerawanan adalah sebagai langkah perbaikan mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.
Selain itu, menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. "Juga mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara," katanya.
Ia menambahkan TPS rawan hanya sebagai alat deteksi dini untuk mencegah pelanggaran. TPS rawan disusun berdasarkan potensi yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengukuran yang dilakukan oleh pengawas TPS.
Pemetaan dibuat sebagai acuan Bawaslu untuk melakukan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalbar ke seluruh wilayah secara berjenjang pada tanggal 24-26 Juni (masa tenang) dan pengawasan pada saat hari - H pemungutan suara. "Pemetaan dilakukan mulai tanggal 10-22 juni di 11.658 TPS yang ditetapkan," katanya.
(N005/Santoso)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Pilkada Kalbar 2018 diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 Milton Crosby - Buyman Harun didukung koalisi partai Gerindra dan PAN, Karolin - Gidot didukung koalisi PDI Perjuangan, Demokrat dan PKP, sementara pasangan urut 3 Sutarmidji-Norsan didukung Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan PPP.
Berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA, pasangan Sutarmidji-Norsan unggul dengan perolehan suara 58,29 persen, disusul pasangan Karolin-Gidot dengan perolehan dukungan suara 34,35 persen, dan pasangan Milton - Boyman dengan dukungan suara 7,37 persen.
Sementara berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Poltracking Indonesia, pasangan Sutarmidji – Ria Norsan unggul dengan perolehan suara 51,0 persen, diikuti oleh pasangan Karolin Margret Natasa – Suryadman Gidot 41,5 persen dan Milton Crosby – Boyman Harun 7,5 persen.
Data ini terhitung dari total data masuk 100 persen pada pukul 18.55 WIB. Quick Count dilaksanakan di 500 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di tiap provinsi yang dipilih secara proporsional.
Dengan sampel sebanyak 500 TPS, quick count berada pada tingkat kepercayaan (confidence level) sebesar 95 persen dengan tingkat kesalahan (margin of error) +/- 1 persen. "Metode sampling menggunakan metode acak bertingkat (multi stage random sampling)," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR melalui rilis yang diterima Antara.
Sementara berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA, Sutarmidji-Norsan unggul di 11 kabupaten/kota di Kalbar, meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kayong Utara. Karolin-Gidot, unggul di tiga kabupaten meliputi Landak, Bengkayang dan Kota Singkawang.
Peneliti dari LSI Denny JA menyatakan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan memenangkan pilkada dengan perolehan 58,29 persen.
"Pasangan Sutarmidji-Norsan keluar sebagai pemenang," kata peneliti LSI Dewi Cahyani saat jumpa pers di Pontianak.
Sutarmidji merupakan wali kota Pontianak dua periode sementara Ria Norsan adalah Bupati Mempawah dua periode.
Menurut LSI Denny JA, data yang digunakan untuk hitung cepat diambil dari jumlah sampling pada 355 tempat pemungutan suara (TPS), dimana sampel tersebar secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih dan dipilih secara acak di seluruh Kalbar.
"Dari jumlah pemilih 3.448.653 dengn jumlah TPS 11.658, diambil sampel sebanyak 355 TPS yang dijadikan sampel. Untuk prosesnya, kita mendatangi TPS yang sudah ditentukan dan mengikuti hasil pemilihan di TPS, kemudian, hasil kemudian langsung disampaikan ke SMS center dan melaporkan ke koodinator wilayah jika sudah mencatat sampel tersebut," tuturnya.
Data SMS kemudian dikumpulkan dalam satu pusat data dianalisis dan disampaikan hasilnya kepada masyarakat.
Menanggapi hasil hitung cepat tersebut, Sutarmidji menyatakan, pihaknya menang dengan tidak membuat lawan kalah pada Pilgub Kalbar 2018.
"Kami inginkan Kalbar tetap kondusif, sehingga kita ingin menang dengan tidak membuat lawan kalah," kata Sutarmidji dalam konferensi persnya bersama partai pengusung dan pendukung serta relawan di Posko Kemenangan Sutarmidji-Ria Norsan di Pontianak.
Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga hasil sementara hitung cepat, Sutamidji- Norsan unggul dibanding calon lainnya.
"Ini merupakan perjuangan kita bersama, mulai dari partai koalisi, relawan, simpatisan dan perjuangan bersama dalam mewujudkan Kalbar baru lebih maju dan sejahtera," ujarnya.
Sutarmidji menyatakan dirinya maju sebagai cagub Kalbar memang untuk Kalbar baru, maju dan sejahtera. "Saya minta kepada para simpatisan atau lainnya, jangan sampai melakukan pawai dan dalam bentuk apa pun, dan lakukan aktivitas seperti biasanya," kata dia.
Pilkada rawan
Sebelum pada pertengahan Januari 2018, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan Kalbar dan Papua menjadi provinsi rawan konflik Pilkada 2018.
"Informasi (daerah rawan pilkada) yang sementara masuk ke kita itu Kalbar dan Papua. Partai pendukung pemerintah dan partai oposisi yang ada di sana 'head to head'," ujar Tito di Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1).
Kapolri mengatakan, pengamanan pilkada dari Polri, salah satunya akan diperkuat di dua daerah rawan tersebut.
Sementara Asisten SDM Mabes Polri, Irjen Arief Sulistyanto usai memonitoring jalannya pemungutan suara Pilkada Kalbar di Kota Singkawang mengatakan, dari awal sampai dengan saat ini, situasi di Kalbar aman dan kondusif.
"Ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, mulai dari tahap persiapan sampai dengan hari H pemungutan suara. Saya pantau dari subuh sampai dengan siang ini, semuanya dalam keadaan kondusif," ujarnya ditemui di Singkawang.
Situasi yang kondusif, menurut dia, akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam menyampaikan aspirasi politik.
Sehingga menjadi suatu modal bagi Kalbar untuk melakukan pembangunan ke depan.
"Oleh sebab itu saya tekankan kepada Kapolda Kalbar, agar situasi keamanan yang sudah terjamin dengan baik diwujudkan dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan yang jujur dan adil, dan akhirnya bisa diterima semua pihak," ungkapnya.
Sehingga, kalau semuanya tidak ada kecurangan dan bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak. Dan sebaliknya, jika masih ada hal-hal yang diperselisihkan ada jalur hukumnya.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu telah memetakan sejumlah TPS rawan yang ada di Kalbar. Meliputi indikator 1 pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk DPT sebanyak 1684 TPS (14 persen dari jumlah TPS), indikator 2 pemilih tidak memenuhi syarat masuk DPT sebanyak 436 TPS (4 persen), indikator 3 terdapat pemilih disabilitas sebanyak 1398 TPS (12 persen), indikator 4 DPTB lebih dari 20 dalam 1 TPS sebanyak 214 TPS (2 persen), indikator 5 terdapat pemilih di wilayah khusus sebanyak 618 TPS (5 persen), indikator 6 terdapat aktir politik uang sebanyak 813 TPS (7 persen), indikator 7 praktik pemberian uang atau barang sebanyak 491 TPS (4 persen), indikator 8 terdapat relawan bayaran di TPS sebanyak 860 TPS (7 persen), indikator 9 KPPS mendukung pasangan calon tertentu sebanyak 321 TPS (3 persen), indikator 10 C6 tidak didistribusikan ke pemilih sebanyak 887 TPS (8 persen), indikator 11 TPS berada di dekat posko pasangan calon sebanyak 413 TPS (4 persen), indikator 12 KPPS tidak mengikuti Bimtek sebanyak 274 TPS (2 persen), indikator 13 ketersediaan logistik sebanyak 1.208 TPS (10 persen), indikator 14 praktik memperngaruhi pemilih berdasarkan suku, agama, dan ras sebanyak 795 TPS (7 persen), indikator 15 terdapat praktik menghina, menghasut di antara pemilih terkait isu agama dan ras sebanyak 360 TPS (3 persen dari total TPS).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, menyatakan tujuan pemetaan kerawanan adalah sebagai langkah perbaikan mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.
Selain itu, menyediakan data analisis berbasis TPS untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. "Juga mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara," katanya.
Ia menambahkan TPS rawan hanya sebagai alat deteksi dini untuk mencegah pelanggaran. TPS rawan disusun berdasarkan potensi yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengukuran yang dilakukan oleh pengawas TPS.
Pemetaan dibuat sebagai acuan Bawaslu untuk melakukan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalbar ke seluruh wilayah secara berjenjang pada tanggal 24-26 Juni (masa tenang) dan pengawasan pada saat hari - H pemungutan suara. "Pemetaan dilakukan mulai tanggal 10-22 juni di 11.658 TPS yang ditetapkan," katanya.
(N005/Santoso)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018