Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wakil Bupati Sambas Hairiah mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menanggulangi perdagangan manusia di daerahnya dan hal itu sebagai bentuk pemenuhan hak - hak masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Sambas serius dan komitmen dalam hal tersebut. Hak masyarakat untuk bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan pemerintah akan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Menurut dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang
Baca juga: Masyarakat Indonesia Diajak Melawan Perdagangan Manusia
Baca juga: Maraknya "Trafficking" Akibat Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi
"Pemkab Sambas pada tahun 2016 juga telah membentuk tim gugus trafficking yang diatur dalam peraturan bupati Sambas nomor 8 tahun 2016," katanya.
Tidak hanya itu, tegas Hairiah, keseriusan lainnya turut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengambil langkah membentuk pelayanan terpadu, Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A dengan nomor surat keputusan 243/DP3AP2KB/2017.
"Kabupaten Sambas sebagai daerah yang cukup besar mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Oleh karena itu kita juga membentuk pelayanan satu pintu untuk pemberangkatan tenaga kerja yang baru diresmikan tanggal 23 November 2017. Itu semua satu di antaranya untuk mencegah perdagangan orang," katanya.
Baca juga: Konjen RI: Perdagangan Indonesia-Malaysia Terus Meningkat
Baca juga: Dua Gadis Pelabuhanratu Jadi Korban Perdaganan Manusia
Terkait layanan satu pintu, Hairiah menerangkan bahwa pelayanannya terintegrasi, mulai dari keimigrasian dan perizinan lainnya.
"Pada 2017 Pemkab Sambas telah membentuk P2TP2A hingga ke tingkat kecamatan. P2TP2A kita telah ada di 16 kecamatan termasuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di 84 desa," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Pemerintah Kabupaten Sambas serius dan komitmen dalam hal tersebut. Hak masyarakat untuk bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan pemerintah akan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Menurut dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang
Baca juga: Masyarakat Indonesia Diajak Melawan Perdagangan Manusia
Baca juga: Maraknya "Trafficking" Akibat Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi
"Pemkab Sambas pada tahun 2016 juga telah membentuk tim gugus trafficking yang diatur dalam peraturan bupati Sambas nomor 8 tahun 2016," katanya.
Tidak hanya itu, tegas Hairiah, keseriusan lainnya turut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengambil langkah membentuk pelayanan terpadu, Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A dengan nomor surat keputusan 243/DP3AP2KB/2017.
"Kabupaten Sambas sebagai daerah yang cukup besar mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Oleh karena itu kita juga membentuk pelayanan satu pintu untuk pemberangkatan tenaga kerja yang baru diresmikan tanggal 23 November 2017. Itu semua satu di antaranya untuk mencegah perdagangan orang," katanya.
Baca juga: Konjen RI: Perdagangan Indonesia-Malaysia Terus Meningkat
Baca juga: Dua Gadis Pelabuhanratu Jadi Korban Perdaganan Manusia
Terkait layanan satu pintu, Hairiah menerangkan bahwa pelayanannya terintegrasi, mulai dari keimigrasian dan perizinan lainnya.
"Pada 2017 Pemkab Sambas telah membentuk P2TP2A hingga ke tingkat kecamatan. P2TP2A kita telah ada di 16 kecamatan termasuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak di 84 desa," jelasnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018