Putussibau (Antaranews Kalbar) - Pemerintah dituntut mewujudkan daerah otonomi baru di berbagai daerah, termasuk calon DOB Kabupaten Banua Landjak di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Tuntutan itu disampaikan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam aksi damai di Jakarta, kata Ketua Presedium Pembentukan Kabupaten Banua Landjak Herkulanus Sutomo Manna dihubungi Antara di Putussibau, Selasa pagi.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menggelar aksi damai di Jakarta meminta Presiden RI Joko Widodo merealisasi pemekaran DOB, termasuk Kabupaten Banua Landjak.
Baca juga: Asosiasi Rencana DOB Terbentuk di Kalbar
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
Menurut Sutomo, aksi damai di Jakarta itu merupakan gabungan dari Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB di Tanah Air mulai dari Papua hingga sejumlah daerah yang bersatu menyuarakan percepatan pembentukan DOB kepada pemerintah pusat.
Ia menyebutkan ada beberapa tuntuan dalam aksi damai itu, di antaranya mendesak Pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah yang merupakan amanat UU No. 23/2014.
Baca juga: Wewenang Usul Daerah Otonom Baru Hanya di Pemerintah
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
Selain itu, Pemerintah juga didesak untuk mengakomodasi dan menyetujui pembahasan calon daerah persiapan pada tahun 2018 dan secara bertahap dapat direalisasikan menjadi derah persiapan pada tahun 2019.
"Apabila sampai dengan 30 Oktober 2018 Pemerintah tidak melaksanakan tuntuan kami secara bersungguh-sungguh, kami akan kembali menggelar aksi secara besar-besaran, masif, tegas, dan keras di seluruh Indonesia," kata Sutomo.
Meskipun demikian, dia mengimbau seluruh warga di wilayah calon Kabupaten Banua Landjak, khususnya masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, agar tetap bersabar, karena pemekaran Banua Landjak terus diperjuangkan.
"Kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di pemerintah pusat. Apa pun alasannya Banua Landjak harus jadi kabupaten sebab merupakan kebutuhan masyarakat daerah perbatasan," katanya.
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Tuntutan itu disampaikan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam aksi damai di Jakarta, kata Ketua Presedium Pembentukan Kabupaten Banua Landjak Herkulanus Sutomo Manna dihubungi Antara di Putussibau, Selasa pagi.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menggelar aksi damai di Jakarta meminta Presiden RI Joko Widodo merealisasi pemekaran DOB, termasuk Kabupaten Banua Landjak.
Baca juga: Asosiasi Rencana DOB Terbentuk di Kalbar
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
Menurut Sutomo, aksi damai di Jakarta itu merupakan gabungan dari Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB di Tanah Air mulai dari Papua hingga sejumlah daerah yang bersatu menyuarakan percepatan pembentukan DOB kepada pemerintah pusat.
Ia menyebutkan ada beberapa tuntuan dalam aksi damai itu, di antaranya mendesak Pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah yang merupakan amanat UU No. 23/2014.
Baca juga: Wewenang Usul Daerah Otonom Baru Hanya di Pemerintah
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
Selain itu, Pemerintah juga didesak untuk mengakomodasi dan menyetujui pembahasan calon daerah persiapan pada tahun 2018 dan secara bertahap dapat direalisasikan menjadi derah persiapan pada tahun 2019.
"Apabila sampai dengan 30 Oktober 2018 Pemerintah tidak melaksanakan tuntuan kami secara bersungguh-sungguh, kami akan kembali menggelar aksi secara besar-besaran, masif, tegas, dan keras di seluruh Indonesia," kata Sutomo.
Meskipun demikian, dia mengimbau seluruh warga di wilayah calon Kabupaten Banua Landjak, khususnya masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, agar tetap bersabar, karena pemekaran Banua Landjak terus diperjuangkan.
"Kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di pemerintah pusat. Apa pun alasannya Banua Landjak harus jadi kabupaten sebab merupakan kebutuhan masyarakat daerah perbatasan," katanya.
Forum koordinasi nasional percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru menggelar aksi damai di Jakarta menuntut realisasi pemekaran di seluruh Indonesia (Istimewa)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018