Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, mulai tahun 2019 dirinya akan menganggarkan belanja langsung APBD Kalbar untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dengan alokasi 20 persen.
"Kita tidak akan bisa berkembang dengan cepat, jika tidak ada terobosan untuk mengantisipasinya. Untuk itu, mulai tahun depan dan lima tahun pemerintahan saya, 20 persen dana APBD harus dianggarkan untuk pengelolaan pemerintah desa," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, alokasi dana 20 persen dari APBD tersebut dilakukan sesuai dengan perintah Undang-undang, dimana seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat memang mengamanatkan agar dari DAU (Dana Alokasi Umum) bisa dialokasikan sebesar paling sedikit 10 persen untuk ADD.
Kedepan, kata Sutarmidji, pemerintah pusat akan menaikkan jumlah DD yang mengiringi ADD menjadi cukup tinggi. Kalau 2015 alokasi DD adalah Rp20,7 triliun, 2016 sudah naik menjadi Rp46,9 triliun, pada 2017 dan 2018 DD sudah naik lagi menjadi Rp60 triliun.
"Tahun depan, Presiden akan menaikkan menjadi lebih dari Rp60 triliun. Ini agar warga di desa bisa menikmati pembangunan seperti warga lain di perkotaan," katanya.
Dengan semakin meningkatnya Dana Desa, diharapkan pemerintah desa benar-benar bisa menggunakan dana itu untuk mempercepat pembangunan dengan mengedepankan program pro rakyat sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.
"Yang paling penting adalah, hal itu harus dilakukan secara transparan, karena masyarakat menuntut transparansi tersebut," tuturnya.
? ? Menurutnya, kondisi Kalbar saat ini memiliki 2.036 desa dan baru 1 desa mandiri. Kemudian ada 54 desa yang sudah masuk kategori maju pada tahun 2017 lalu, namun tahun ini berkurang menjadi 53.
"Kemudian untuk desa berkembang jumlahnya sekitar 340an, dan desa tertinggal/sangat tertinggal jumlahnya mencapai 1.600 lebih. Ini merupakan fakta yang ada di Kalbar," tuturnya.
Hal ini dikarenakan nilai tukar petani hampir tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan mereka, akibatnya angka kemiskinan saat ini hanya berkurang sebesar 0,01 persen, dimana angka kemiskinan di Kalbar saat ini sebesar 7,7 persen.
"Dengan pemberian porsi lebih pada dana desa, kita tentu berharap pemerintah desa juga berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kita tidak akan bisa berkembang dengan cepat, jika tidak ada terobosan untuk mengantisipasinya. Untuk itu, mulai tahun depan dan lima tahun pemerintahan saya, 20 persen dana APBD harus dianggarkan untuk pengelolaan pemerintah desa," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, alokasi dana 20 persen dari APBD tersebut dilakukan sesuai dengan perintah Undang-undang, dimana seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat memang mengamanatkan agar dari DAU (Dana Alokasi Umum) bisa dialokasikan sebesar paling sedikit 10 persen untuk ADD.
Kedepan, kata Sutarmidji, pemerintah pusat akan menaikkan jumlah DD yang mengiringi ADD menjadi cukup tinggi. Kalau 2015 alokasi DD adalah Rp20,7 triliun, 2016 sudah naik menjadi Rp46,9 triliun, pada 2017 dan 2018 DD sudah naik lagi menjadi Rp60 triliun.
"Tahun depan, Presiden akan menaikkan menjadi lebih dari Rp60 triliun. Ini agar warga di desa bisa menikmati pembangunan seperti warga lain di perkotaan," katanya.
Dengan semakin meningkatnya Dana Desa, diharapkan pemerintah desa benar-benar bisa menggunakan dana itu untuk mempercepat pembangunan dengan mengedepankan program pro rakyat sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.
"Yang paling penting adalah, hal itu harus dilakukan secara transparan, karena masyarakat menuntut transparansi tersebut," tuturnya.
? ? Menurutnya, kondisi Kalbar saat ini memiliki 2.036 desa dan baru 1 desa mandiri. Kemudian ada 54 desa yang sudah masuk kategori maju pada tahun 2017 lalu, namun tahun ini berkurang menjadi 53.
"Kemudian untuk desa berkembang jumlahnya sekitar 340an, dan desa tertinggal/sangat tertinggal jumlahnya mencapai 1.600 lebih. Ini merupakan fakta yang ada di Kalbar," tuturnya.
Hal ini dikarenakan nilai tukar petani hampir tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan mereka, akibatnya angka kemiskinan saat ini hanya berkurang sebesar 0,01 persen, dimana angka kemiskinan di Kalbar saat ini sebesar 7,7 persen.
"Dengan pemberian porsi lebih pada dana desa, kita tentu berharap pemerintah desa juga berperan aktif dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018