Pontianak (Antaranews Kalbar) - Sejumlah guru honor di Sambas, terus berharap bisa menjadi prioritas penerimaan CPNS 2018.
Satu di antaranya disampaikan guru honor SD di Kecamatan Teluk Keramat, yang juga ikut mendaftar pada CPNS 2018, Syafuad.
"Kami telah mengabdi sebagai guru honor sangat berharap mendapat prioritas utama dalam pengangkatan CPNS," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ia mengakui, sebagi guru honor telah dijalani selama 10 tahun. Namun meski sudah 10 tahun, namun belum memiliki SK Bupati.
"Saya sudah lulus pretest Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jadi, nama saya masuk untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan harus memenuhi syarat yaitu SK Bupati, SK Kepala Yayasan, dan memiliki NUPK. Hanya saja kami kan tidak memiliki SK Bupati yang sah," ujar Syafuad.
Selama ini, kata dia bersama sejumlah guru lainnya yang senasib merasa sangat tidak dihargai oleh pemerintah daerah sebagai guru honor.
"Hanya dua lembar kertas pun (SK) Tidak diberikan. Kami tidak mengharap gaji besar atau lebih dari Pemda, tetapi SK saja sudah cukup. Jika ada lagi PPG berikutnya kami bisa mengikuti karena syarat-syarat sudah dimiliki," ujar Syafuad.
Syafuad yang juga pelatih silat di Kecamatan Teluk Keramat dan telah banyak menelorkan para pesilat handal berprestasi, baik kabupaten, provinsi bahkan hingga nasional.
"SK yang ada saat ini terkesan abal - abal, terkesan hanya untuk membujuk agar guru honorer tidak demo besar-besaran. SK tersebut ketika di bawa ke dinas untuk PLPG dinyatakan tidak berlaku, ini memalukan kami," tambah warga Berlimang ini.
Syafuad mengharapkan bagi guru honorer yang ?tidak lolos adminstrasi dan tidak lolos tes CPNS, agar ada tindak lanjut dari pemda atau pihak yang berwenang.?
"Tolong memberikan kami kepastian, jangan digantung status guru honor," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Satu di antaranya disampaikan guru honor SD di Kecamatan Teluk Keramat, yang juga ikut mendaftar pada CPNS 2018, Syafuad.
"Kami telah mengabdi sebagai guru honor sangat berharap mendapat prioritas utama dalam pengangkatan CPNS," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Kamis.
Ia mengakui, sebagi guru honor telah dijalani selama 10 tahun. Namun meski sudah 10 tahun, namun belum memiliki SK Bupati.
"Saya sudah lulus pretest Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jadi, nama saya masuk untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan harus memenuhi syarat yaitu SK Bupati, SK Kepala Yayasan, dan memiliki NUPK. Hanya saja kami kan tidak memiliki SK Bupati yang sah," ujar Syafuad.
Selama ini, kata dia bersama sejumlah guru lainnya yang senasib merasa sangat tidak dihargai oleh pemerintah daerah sebagai guru honor.
"Hanya dua lembar kertas pun (SK) Tidak diberikan. Kami tidak mengharap gaji besar atau lebih dari Pemda, tetapi SK saja sudah cukup. Jika ada lagi PPG berikutnya kami bisa mengikuti karena syarat-syarat sudah dimiliki," ujar Syafuad.
Syafuad yang juga pelatih silat di Kecamatan Teluk Keramat dan telah banyak menelorkan para pesilat handal berprestasi, baik kabupaten, provinsi bahkan hingga nasional.
"SK yang ada saat ini terkesan abal - abal, terkesan hanya untuk membujuk agar guru honorer tidak demo besar-besaran. SK tersebut ketika di bawa ke dinas untuk PLPG dinyatakan tidak berlaku, ini memalukan kami," tambah warga Berlimang ini.
Syafuad mengharapkan bagi guru honorer yang ?tidak lolos adminstrasi dan tidak lolos tes CPNS, agar ada tindak lanjut dari pemda atau pihak yang berwenang.?
"Tolong memberikan kami kepastian, jangan digantung status guru honor," tandasnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018