Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta OJK untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Kalbar dalam mengakses sektor jasa keuangan nonbank di provinsi itu.
"Dengan semakin luasnya informasi tentang jasa keuangan dan kemampuan masyarakat juga semakin meningkat, hal ini mempercepat pertumbuhan sektor jasa keuangan, dimana masyarakat yang memiliki tingkat keuangan lebih, akan memanfaatkan sektor jasa keuangan yang ada untuk menabung, atau terlibat dalam investasi," kata Sutarmidji, usai menghadiri peresmian Kantor Baru OJK Kalbar di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan untuk jasa keuangan pada bank konvensional, tentu masyarakat sudah banyak memahami.
Namun, untuk sektor jasa keuangan seperti asuransi, pasar modal dan investasi lainnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
Ini bukan saja menjadi tugas dari OJK, namun pihak jasa keuangan juga harus bisa berperan serta dalam memaksimalkan edukasi masyarakat, agar sektor jasa keuangan nonperbankan bisa semakin tumbuh dengan baik.
Baca juga: Lembaga keuangan harus berani "perang" bunga
"Akses perbankan di Kalbar saat ini sudah 12,60 persen, namun literasi untuk masyarakat masih berada di bawah 30 persen. Ini tentu menjadi ketidak seimbangan, sehingga sosialisasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan," tuturnya.
Untuk itu, katanya, usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan tentu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut. Terutama pada bidang-bidang jasa keuangan non-perbankan.
Ditempat yang sama, anggota Dewan Komisioner OJK EKP, Tirta Segara mengatakan Provinsi Kalimantan Barat menyimpan kapasitas ekonoml yang besar untuk berkontrlbusl pada pertumbuhan ekonoml nasional, terutama dari potensi sumber alamnya, baik komodltas perkebunan, perikanan, kelautan maupun potensi pariwlsata.
"Ini?menunjukkan bahwa ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2018 tumbuh cukup tinggi, yaitu 5,18 persen (yoy), atau meningkat dlbandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,09 persen (yoy). Walaupun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen (yoy)," katanya.
Sementara ltu, persentase penduduk miskin dl Provinsi Kalimantan Barat adalah 7,77 persen, atau leblh rendah dibandingkan tingkat naslonal sebsar 9,82 persen. Hal lni ditunjang dengan tingkat ketimpangan penduduk Provinsl Kalimantan Barat yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,339, atau leblh rendah dibandingkan Gini Ratio tingkat nasional sebesar 0,389.
Baca juga: Gelar Pasar Keuangan Rakyat oleh OJK
"Hal ini tentu saja menumbuhkan sebuah optimisme yang positif bagi perkembangan Provinsi Kalimantan Barat di masa depan, dimana UMKM bisa tumbuh lebih baik lagi," katanya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, akses keuangan yang terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, merupakan elemen yang sangat penting.
Kemudahan akses keuangan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan UMKM akan permodalan untuk pengembangan sektor produktif dan penguatan sektor ekonomi prioritas atau komoditi unggulan di daerah.
"Untuk mengakselerasi akses keuangan di daerah, telah dibentuk tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD sebagai forum koordinasi lintas sektoral di setiap daerah," katanya.
Sampai dengan saat inl, telah terbentuk 73 TPAKD di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 31 TPAKD tingkat provinsl dan 42 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota, termasuk TPAKD di Provinsi Kalimantan Barat dan TPAKD di Kabupaten Kubu Raya.
"Saya mengharapkan komitmen yang tinggi dan dukungan yang kuat dari seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dl Provinsi Kalimantan Barat, untuk terus berperan lebih aktif dalam mewujudkan akses keuangan bagl masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dengan semakin luasnya informasi tentang jasa keuangan dan kemampuan masyarakat juga semakin meningkat, hal ini mempercepat pertumbuhan sektor jasa keuangan, dimana masyarakat yang memiliki tingkat keuangan lebih, akan memanfaatkan sektor jasa keuangan yang ada untuk menabung, atau terlibat dalam investasi," kata Sutarmidji, usai menghadiri peresmian Kantor Baru OJK Kalbar di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan untuk jasa keuangan pada bank konvensional, tentu masyarakat sudah banyak memahami.
Namun, untuk sektor jasa keuangan seperti asuransi, pasar modal dan investasi lainnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
Ini bukan saja menjadi tugas dari OJK, namun pihak jasa keuangan juga harus bisa berperan serta dalam memaksimalkan edukasi masyarakat, agar sektor jasa keuangan nonperbankan bisa semakin tumbuh dengan baik.
Baca juga: Lembaga keuangan harus berani "perang" bunga
"Akses perbankan di Kalbar saat ini sudah 12,60 persen, namun literasi untuk masyarakat masih berada di bawah 30 persen. Ini tentu menjadi ketidak seimbangan, sehingga sosialisasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan," tuturnya.
Untuk itu, katanya, usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan tentu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut. Terutama pada bidang-bidang jasa keuangan non-perbankan.
Ditempat yang sama, anggota Dewan Komisioner OJK EKP, Tirta Segara mengatakan Provinsi Kalimantan Barat menyimpan kapasitas ekonoml yang besar untuk berkontrlbusl pada pertumbuhan ekonoml nasional, terutama dari potensi sumber alamnya, baik komodltas perkebunan, perikanan, kelautan maupun potensi pariwlsata.
"Ini?menunjukkan bahwa ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2018 tumbuh cukup tinggi, yaitu 5,18 persen (yoy), atau meningkat dlbandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,09 persen (yoy). Walaupun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen (yoy)," katanya.
Sementara ltu, persentase penduduk miskin dl Provinsi Kalimantan Barat adalah 7,77 persen, atau leblh rendah dibandingkan tingkat naslonal sebsar 9,82 persen. Hal lni ditunjang dengan tingkat ketimpangan penduduk Provinsl Kalimantan Barat yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,339, atau leblh rendah dibandingkan Gini Ratio tingkat nasional sebesar 0,389.
Baca juga: Gelar Pasar Keuangan Rakyat oleh OJK
"Hal ini tentu saja menumbuhkan sebuah optimisme yang positif bagi perkembangan Provinsi Kalimantan Barat di masa depan, dimana UMKM bisa tumbuh lebih baik lagi," katanya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, akses keuangan yang terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, merupakan elemen yang sangat penting.
Kemudahan akses keuangan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan UMKM akan permodalan untuk pengembangan sektor produktif dan penguatan sektor ekonomi prioritas atau komoditi unggulan di daerah.
"Untuk mengakselerasi akses keuangan di daerah, telah dibentuk tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD sebagai forum koordinasi lintas sektoral di setiap daerah," katanya.
Sampai dengan saat inl, telah terbentuk 73 TPAKD di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 31 TPAKD tingkat provinsl dan 42 TPAKD di tingkat kabupaten atau kota, termasuk TPAKD di Provinsi Kalimantan Barat dan TPAKD di Kabupaten Kubu Raya.
"Saya mengharapkan komitmen yang tinggi dan dukungan yang kuat dari seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dl Provinsi Kalimantan Barat, untuk terus berperan lebih aktif dalam mewujudkan akses keuangan bagl masyarakat," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018