Pontianak (Antaranews Kalbar) - Ketua Pemuda Katolik Indonesia Karolin Margret Natasa mengharapkan pemerintah pusat melakukan langkah nyata untuk memulihkan dan menstabilkan harga minyak sawit mentah (CPO) dan karet.
"Kami mengharapkan pemerintah lebih berfokus menata perekonomian. Satu di antaranya, melakukan upaya nyata untuk menstabilkan harga CPO dan karet," kata Karolin di Ngabang, Kalimantan Barat, Rabu.
Karolin menyarankan pemerintah Indonesia lebih aktif memerangi kampanye hitam terkait dengan minyak CPO.
Pemeirntah melalui Menteri Lingkungan Hidup seharusya mampu menjawab bahwa perkebunan sawit di Indonesia sebagian besar dimiliki masyarakat dan harus juga mampu menjelaskan apa saja yang jadi kontribusi perusahaan sawit pada daerah yang terisolasi di Indonesia, tuturnya.
"Contohnya pada hari ini kami merayakan Natal dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, di Ngabang PTPN XIII bangkrut, pabrik tutup banyak yang di-PHK, harga sawit juga terjun bebas dan harga karet masih sangat rendah," katanya.
Menurut Karolin, banyak manfaat yang dihasilkan dari pengembangan lahan perkebunan sawit. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti di wilayah Kalbar.
"Akses infrastruktur dan lain sebagainya, banyak sekali yang terbuka dengan perkebunan sawit. Selain dari itu, pemerintah harus memikirkan hilirisasi CPO, kita tidak bisa hanya menjual CPO, kalau CPO di-"banned", kita harus memikirkan produk yang bisa dihasilkan dari CPO," katanya.
Karolin yang juga Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun kawasan industri di Kalbar khususnya di Landak.
"Beberapa waktu lalu wacana sudah ada dari Presiden. Kami harapkan beliau segera mewujudkan apa yang menjadi wacana baik karet maupun sawit, kami berharap tahun depan proses `replanting` sawit berjalan, jangan hanya jadi jargon dari Presiden. Kami tunggu kawasan industri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami mengharapkan pemerintah lebih berfokus menata perekonomian. Satu di antaranya, melakukan upaya nyata untuk menstabilkan harga CPO dan karet," kata Karolin di Ngabang, Kalimantan Barat, Rabu.
Karolin menyarankan pemerintah Indonesia lebih aktif memerangi kampanye hitam terkait dengan minyak CPO.
Pemeirntah melalui Menteri Lingkungan Hidup seharusya mampu menjawab bahwa perkebunan sawit di Indonesia sebagian besar dimiliki masyarakat dan harus juga mampu menjelaskan apa saja yang jadi kontribusi perusahaan sawit pada daerah yang terisolasi di Indonesia, tuturnya.
"Contohnya pada hari ini kami merayakan Natal dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, di Ngabang PTPN XIII bangkrut, pabrik tutup banyak yang di-PHK, harga sawit juga terjun bebas dan harga karet masih sangat rendah," katanya.
Menurut Karolin, banyak manfaat yang dihasilkan dari pengembangan lahan perkebunan sawit. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti di wilayah Kalbar.
"Akses infrastruktur dan lain sebagainya, banyak sekali yang terbuka dengan perkebunan sawit. Selain dari itu, pemerintah harus memikirkan hilirisasi CPO, kita tidak bisa hanya menjual CPO, kalau CPO di-"banned", kita harus memikirkan produk yang bisa dihasilkan dari CPO," katanya.
Karolin yang juga Bupati Landak, Provinsi Kalimantan Barat, berharap Presiden Joko Widodo dapat membangun kawasan industri di Kalbar khususnya di Landak.
"Beberapa waktu lalu wacana sudah ada dari Presiden. Kami harapkan beliau segera mewujudkan apa yang menjadi wacana baik karet maupun sawit, kami berharap tahun depan proses `replanting` sawit berjalan, jangan hanya jadi jargon dari Presiden. Kami tunggu kawasan industri," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018