Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono beserta jajarannya melakukan audiensi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (15/1), terkait rencana Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalbar di Singkawang tahun 2019.
"Pembangunan SPN menarik perhatian, keberadaan SPN tentu untuk rekrutmen, pendidikan pengembangan umum dan spesifikasi lembaga negara. Ini sesuai Dasar UU Kepolisian, dan Renstra Polda Kalbar," kata Kapolda Irjen Pol Didi Haryono.
Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi Polda Kalbar memindahkan SPN ke Kota Singkawang. Menurut Kapolda, saat ini SPN di Jalan Subarkah, Pontianak dianggap sudah tidak layak lagi. Luas lahan tidak efektif, tidak efisien untuk pendidikan dan latihan.
Sedangkan di Singkawang, kata Kapolda, saat ini sudah tersedia 40 hektare lahan, yang sudah sangat cukup sekali. Lokasi tersebut dinilai sangat layak untuk pengembangan fasilitas terkait pembangunan SPN.
"Tinggal bagaimana secara struktural stakeholder dalam rangka bersinergi menyatukan persepsi visi misi pembangunan SPN," ujar Kapolda.
Perencanaan Pembangunan Tahap I, akan dibangun komponen fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan fasilitas latihan.
Jarak SPN diperkirakan kurang lebih 25 kilometer dari Kota Singkawang. Lokasinya yakni di Jalan Conglongkong, Kelurahan Sagatani, Singkawang Selatan.
Saat ini, lanjut Kapolda Irjen Pol Didi Haryono, gambar bangunan SPN Singkawang, Kalbar itu secara detil sudah dirancang sedemikian rupa.
"Dengan asumsi berdasarkan standar indeks bangunan standar Kota Singkawang Rp155.268.047.300. Asumsi tersebut total untuk pembangunan tahap I," jelasnya.
Ia menegaskan audiensi tersebut untuk mencari legitimasi sekaligus mendapatkan pengarahan dari stakeholder dalam rangka membangun sinergi untuk menjadikan Kalbar sebagai daerah yang dapat dibanggakan berkompetisi, unggul dan maju.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan harus mendukung pembangunan SPN di Singkawang, untuk kemajuan Kalbar. Dirinya berharap 2020 sudah dapat dioperasionalkan, sehingga dari segi ekonomi terjadi pertumbuhan.
"Sepanjang pembangunnya sesuai perencanaan, anggarannya ada, dan didukung kita bisa berkontribusi untuk percepatan pembangunan Kalbar,. secepatnya kita mulai pembangunannya," kata Sutarmidji.
Secara umum seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalbar menyatakan mendukung pembangunan SPN di Singkawang, Kalbar.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno dari fraksi PDIP misalnya, menyatakan secara prinsip pihaknya mendukung sepenuhnya pembangunan pusat pendidikan SPN di Kalbar.
Namun dia menilai belum melihat besarnya sumber dana dari pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan SPN di Singkawang, Kalbar. Dirinya juga meminta agar rekrutmen penerimaan anggota Polri kedepannya lebih mengutamakan putra-putri asal Kalbar.
Sementara, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menegaskan pihaknya juga berkomitmen dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan SPN di Singkawang. Dia juga meminta pemerintah daerah (Pemprov Kalbar) menjelaskan regulasi atau aturan terkait instrumen dana hibah. "Supaya kita tidak salah dalam menafsirkan penyaluran dana hibah," ujarnya.
Mencermati hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji kemudian menyatakan secepatnya akan melakukan konsultasi dengan Kemendagri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Pembangunan SPN menarik perhatian, keberadaan SPN tentu untuk rekrutmen, pendidikan pengembangan umum dan spesifikasi lembaga negara. Ini sesuai Dasar UU Kepolisian, dan Renstra Polda Kalbar," kata Kapolda Irjen Pol Didi Haryono.
Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi Polda Kalbar memindahkan SPN ke Kota Singkawang. Menurut Kapolda, saat ini SPN di Jalan Subarkah, Pontianak dianggap sudah tidak layak lagi. Luas lahan tidak efektif, tidak efisien untuk pendidikan dan latihan.
Sedangkan di Singkawang, kata Kapolda, saat ini sudah tersedia 40 hektare lahan, yang sudah sangat cukup sekali. Lokasi tersebut dinilai sangat layak untuk pengembangan fasilitas terkait pembangunan SPN.
"Tinggal bagaimana secara struktural stakeholder dalam rangka bersinergi menyatukan persepsi visi misi pembangunan SPN," ujar Kapolda.
Perencanaan Pembangunan Tahap I, akan dibangun komponen fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan fasilitas latihan.
Jarak SPN diperkirakan kurang lebih 25 kilometer dari Kota Singkawang. Lokasinya yakni di Jalan Conglongkong, Kelurahan Sagatani, Singkawang Selatan.
Saat ini, lanjut Kapolda Irjen Pol Didi Haryono, gambar bangunan SPN Singkawang, Kalbar itu secara detil sudah dirancang sedemikian rupa.
"Dengan asumsi berdasarkan standar indeks bangunan standar Kota Singkawang Rp155.268.047.300. Asumsi tersebut total untuk pembangunan tahap I," jelasnya.
Ia menegaskan audiensi tersebut untuk mencari legitimasi sekaligus mendapatkan pengarahan dari stakeholder dalam rangka membangun sinergi untuk menjadikan Kalbar sebagai daerah yang dapat dibanggakan berkompetisi, unggul dan maju.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan harus mendukung pembangunan SPN di Singkawang, untuk kemajuan Kalbar. Dirinya berharap 2020 sudah dapat dioperasionalkan, sehingga dari segi ekonomi terjadi pertumbuhan.
"Sepanjang pembangunnya sesuai perencanaan, anggarannya ada, dan didukung kita bisa berkontribusi untuk percepatan pembangunan Kalbar,. secepatnya kita mulai pembangunannya," kata Sutarmidji.
Secara umum seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalbar menyatakan mendukung pembangunan SPN di Singkawang, Kalbar.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno dari fraksi PDIP misalnya, menyatakan secara prinsip pihaknya mendukung sepenuhnya pembangunan pusat pendidikan SPN di Kalbar.
Namun dia menilai belum melihat besarnya sumber dana dari pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan SPN di Singkawang, Kalbar. Dirinya juga meminta agar rekrutmen penerimaan anggota Polri kedepannya lebih mengutamakan putra-putri asal Kalbar.
Sementara, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menegaskan pihaknya juga berkomitmen dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan SPN di Singkawang. Dia juga meminta pemerintah daerah (Pemprov Kalbar) menjelaskan regulasi atau aturan terkait instrumen dana hibah. "Supaya kita tidak salah dalam menafsirkan penyaluran dana hibah," ujarnya.
Mencermati hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji kemudian menyatakan secepatnya akan melakukan konsultasi dengan Kemendagri.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019