Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dipusatkan di Jalan Conglongkong, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, sudah dimulai pada tahun ini. Kepastian ini disampaikan Kapolres Singkawang AKBP Raymond M Masengi.
"Dan Polres Singkawang yang diperintahkan Bapak Kapolda untuk selalu mengawasi jalannya pembangunan, sesuai pantauan kami di lapangan bahwa di sekitar lokasi sudah dibangun gapura (pintu masuk), jalan atau pembersihan lahan untuk persiapan pembangunan juga sudah dilaksanakan," kata Raymond dihubungi di Singkawang, Rabu.
Menurutnya, Kapolda Kalbar sangat peduli terhadap pembangunan SPN di Singkawang dengan harapan tahap pertama SPN ini bisa selesai di tahun 2019.
"Maka dari itu, saya juga mohon doa dan bantuan dari seluruh masyarakat, sehingga pembangunan SPN di Kota Singkawang bisa berjalan dengan baik," ujarnya.?
? ? Secara terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, jika dirinya beserta gubernur dan seluruh kepala daerah yang ada di Kalbar, perusahaan terkait seperti BUMN dan BUMD telah diundang oleh Bapak Kapolda, sewaktu melakukan audiensi bersama Anggota DPRD Provinsi dalam hal mempresentasikan rencana pembangunan SPN yang lahannya sudah ditetapkan di Kota Singkawang.
"Jadi pola kerja yang dimaukan Bapak Kapolda adalah diharapkan kepada semua kepala daerah yang ada di Kalbar bisa ikut mendukung pembangunannya," katanya.
Dari Pemprov, katanya, sudah menyatakan setuju dalam hal penyiapan Mako SPN kurang lebih Rp16 miliar, sementara pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN di Singkawang.
Hanya saja, Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini terbentur dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2018, mengenai bantuan hibah dimana di aturan itu ada di satu pasal yang menyebutkan, bahwa bantuan itu harus dalam masing-masing wilayah.
"Jadi Permendagri ini yang masih menjadi kendala mereka untuk ikut berpartisipasi, sehingga solusinya seperti apa agar pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN," ujarnya.
Kalau untuk Pemerintah Kota Singkawang, katanya, tentu tidak bermasalah SPN tersebut ada di wilayahnya. "Tapi bagi kabupaten/kota lain, tentu harus menunggu jawaban Mendagri apakah dibolehkan atau tidak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN," pungkasnya.
Dalam hal ini juga, katanya, Gubernur Kalbar berencana akan menyurati Mendagri, sehingga kabupaten/kota masih menunggu jawaban Mendagri seperti apa."Yang jelas saya sebagai kepala daerah Kota Singkawang, tentu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran yang ada di Polri karena sudah menetapkan lokasi SPN di Kota Singkawang," ungkapnya.
Tentu, dengan kehadiran SPN di Kota Singkawang kelak, akan memberikan efek lain yang sangat bagus bagi perkembangan dan kemajuan Kota Singkawang. "Karena pasti banyak siswa maupun keluarga yang akan datang ke Singkawang," jelasnya.Kepada semua kepala daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Kalbar juga diharapkan bisa ikut membantu apabila dibolehkan secara aturan.
"Dan saya juga berharap, ada saatnya nanti seluruh kepala daerah, Ketua beserta Anggota DPRD, Gubernur bisa hadir di Kota Singkawang untuk meninjau dan melihat langsung lokasi SPN," katanya.
Karena, hal ini sudah dirinya sampaikan kepada Kapolda Kalbar, agar dibuatkan jadwal sehingga semua pimpinan daerah yang ada di Kalbar bisa hadir ke Kota Singkawang untuk meninjau dan melihat lokasinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Dan Polres Singkawang yang diperintahkan Bapak Kapolda untuk selalu mengawasi jalannya pembangunan, sesuai pantauan kami di lapangan bahwa di sekitar lokasi sudah dibangun gapura (pintu masuk), jalan atau pembersihan lahan untuk persiapan pembangunan juga sudah dilaksanakan," kata Raymond dihubungi di Singkawang, Rabu.
Menurutnya, Kapolda Kalbar sangat peduli terhadap pembangunan SPN di Singkawang dengan harapan tahap pertama SPN ini bisa selesai di tahun 2019.
"Maka dari itu, saya juga mohon doa dan bantuan dari seluruh masyarakat, sehingga pembangunan SPN di Kota Singkawang bisa berjalan dengan baik," ujarnya.?
? ? Secara terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, jika dirinya beserta gubernur dan seluruh kepala daerah yang ada di Kalbar, perusahaan terkait seperti BUMN dan BUMD telah diundang oleh Bapak Kapolda, sewaktu melakukan audiensi bersama Anggota DPRD Provinsi dalam hal mempresentasikan rencana pembangunan SPN yang lahannya sudah ditetapkan di Kota Singkawang.
"Jadi pola kerja yang dimaukan Bapak Kapolda adalah diharapkan kepada semua kepala daerah yang ada di Kalbar bisa ikut mendukung pembangunannya," katanya.
Dari Pemprov, katanya, sudah menyatakan setuju dalam hal penyiapan Mako SPN kurang lebih Rp16 miliar, sementara pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN di Singkawang.
Hanya saja, Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini terbentur dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2018, mengenai bantuan hibah dimana di aturan itu ada di satu pasal yang menyebutkan, bahwa bantuan itu harus dalam masing-masing wilayah.
"Jadi Permendagri ini yang masih menjadi kendala mereka untuk ikut berpartisipasi, sehingga solusinya seperti apa agar pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN," ujarnya.
Kalau untuk Pemerintah Kota Singkawang, katanya, tentu tidak bermasalah SPN tersebut ada di wilayahnya. "Tapi bagi kabupaten/kota lain, tentu harus menunggu jawaban Mendagri apakah dibolehkan atau tidak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan SPN," pungkasnya.
Dalam hal ini juga, katanya, Gubernur Kalbar berencana akan menyurati Mendagri, sehingga kabupaten/kota masih menunggu jawaban Mendagri seperti apa."Yang jelas saya sebagai kepala daerah Kota Singkawang, tentu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran yang ada di Polri karena sudah menetapkan lokasi SPN di Kota Singkawang," ungkapnya.
Tentu, dengan kehadiran SPN di Kota Singkawang kelak, akan memberikan efek lain yang sangat bagus bagi perkembangan dan kemajuan Kota Singkawang. "Karena pasti banyak siswa maupun keluarga yang akan datang ke Singkawang," jelasnya.Kepada semua kepala daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Kalbar juga diharapkan bisa ikut membantu apabila dibolehkan secara aturan.
"Dan saya juga berharap, ada saatnya nanti seluruh kepala daerah, Ketua beserta Anggota DPRD, Gubernur bisa hadir di Kota Singkawang untuk meninjau dan melihat langsung lokasi SPN," katanya.
Karena, hal ini sudah dirinya sampaikan kepada Kapolda Kalbar, agar dibuatkan jadwal sehingga semua pimpinan daerah yang ada di Kalbar bisa hadir ke Kota Singkawang untuk meninjau dan melihat lokasinya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019