Sutarmidji harap pembangunan SPN di Singkawang berjalan lancar

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan proses pembangunan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) di Kota Singkawang bisa berjalan dengan lancar, agar ke depan bisa melahirkan para polisi yang dapat memperkuat keamanan di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, dengan keberadaan SPN di Singkawang semakin mantap melahirkan polisi berkualitas dalam menjalankan tugasnya," kata Sutarmidji, saat peluncuran Pembangunan SPN Polda Kalbar di Kota Singkawang, Senin.

Menurutnya, dalam mengemban tugas tersebut, aparatur kepolisian yang biasa kita sebut dengan Polisi dan Polwan (Polisi Wanita) dipersiapkan fisik dan mental mereka dari proses perekrutan dan pengkaderan yang sistematis sehingga menghasilkan anggota polisi yang siap dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Baca juga: Pemprov Kalbar bantu Rp16,5 miliar untuk pembangunan Sekolah Polisi Negara

Dikatakannya, Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalbar yang semula bertempat di jalan Subarkah Kelurahan Akcaya Kota Pontianak akan dialihkan ke jalan Conglongkong Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang saat ini sedang dipersiapkan dan masih dalam proses pembangunan.

Areal yang akan dipergunakan dengan total lebih kurang 40 Ha dan pembersihan lahan saat ini telah mencapai 20 Ha, itu berarti masih setengahnya.

Mantan Wali Kota Pontianak juga menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan SPN ini, dari realisasi areal SPN seluas 20 Ha telah dibangun Gapura SPN, barak siswa, mess siswa, kelas kecil dan rumah dinas Kepala SPN atau sebanyak 8 unit bangunan.

Baca juga: DPRD pantau persiapan pembangunan SPN di Singkawang

Adapun anggaran yang telah terealisasi dari hibah Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Singkawang, Pemkab Sekadau, Kubu Raya, Ketapang, Sintang dan Bengkayang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp28.513.010.000, dan dari total anggaran yang akan dibutuhkan sebesar Rp117.970.573.000 dan sisa bangunan sebanyak 23 unit yang akan dibangun atau sebesar Rp89.457.563.000.

"Berdasarkan laporan yang saya terima bahwa dari sisa penganggaran yang disebutkan di atas untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp49.157.977.000 dengan data ini diketahui bahwa pada tahun anggaran 2019 terdapat kekurangan sebesar Rp40.299.586.000 dan ini bersumber dari dana hibah pemerintah Kota/Kabupaten yang belum terealisasi pada tahun 2019, dan harapan saya dapat dengan segera terpenuhi sebagaimana aturan yang berlaku," tuturnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan, Kalbar merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dimana terdapat 5 (lima) kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu, Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang, dan Kapuas Hulu, yang tentunya secara geografis kawasan perbatasan tersebut menjadi perhatian penting atas keamanan orang dan barang terlebih terhadap jenis-jenis barang ilegal dan barang berbahaya seperti narkoba.

Baca juga: SPN Singkawang mulai dibangun

Dari 5 Kabupaten tersebut baru 3 (tiga) kabupaten yang sudah diresmikan Pos Lintas Batas Negara oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuas Hulu.

Untuk Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sintang masih dalam proses. Untuk itulah, dengan hadirnya SPN di Singkawang dengan luasan areal yang bertambah dan anggaran yang cukup besar ini.

"Menjadi harapan kami pemerintah daerah akan adanya rekrutmen dan proses pendidikan yang baik sehingga menghasilkan anggota polisi yang siap mendukung pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tentunya melalui tugas-tugas pokok dan fungsinya," harapnya lagi.

Baca juga: Kapolda paparkan rencana SPN di Singkawang

Mewakili harapan seluruh masyarakat Kalbar bahwa dalam proses rekrutmen bintara maupun perwira kepolisian, kiranya dapat merekrut lebih banyak putra-putri terbaik, sehingga diharapkan Kalbar juga bisa berperan lebih banyak mendukung secara langsung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di wilayah NKRI.

"Kepada segenap komponen aparatur sipil maupun militer serta masyarakat Kalimantan Barat umumnya, mari kita kokohkan persatuan dan kesamaan, melaksanakan tugas sesuai amanat yang diemban untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan/ketertiban di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata gubernur Sutarmidji.