Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Siti Fathonah mengatakan Provinsi Kalbar merupakan salah satu dari enam provinsi yang dijadikan Locus Join Audit antara Kementeria Dalam Negeri dan BKKBN. Untuk mengawal hal itu maka Kabiro Perencanaan BKKBN ini sengaja datang ke Kalbar.
"14 kabupaten/kota di Kalbar di tahun 2019 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada sub bidang Keluarga Berencana. Selain Kalbar yang juga mendapatkan anggaran yaitu, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan terakhir Sulawesi Selatan," kata Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Siti Fathonah di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan, ke 14 kabupaten/kota di Kalbar itu selain mendapatkan dana dari DAK fisik, untuk Kalbar, pemerintah juga telah menganggarkan untuk DAK yang non fisik. "Itu biasa kami sebut BOKB atau bantuan oprasional keluarga berencana," imbuh Fathonah.
Ia kembali menjelaskan, dan BOKB yang di gelontorkan pemerintah pusat ke Kalbar itu lumayan besar anggarannya yaitu totalnya berkisar Rp52 miliar dan total untuk anggaran untuk DAK fisiknya sekitar lebih dari Rp14 miliar untuk 14 kabupaten/kota tersebut.
Menurutnya pemerintah menjadikan enam provinsi itu sebagai locus join audit dengan mengelontorkan dana tersebut dengan mempertimbangkan keterwakilan. Seperti wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
"Kami akui memang wilayah timur belum ada, namum kami telah merencanakan untuk mengajukan beberapa wilayah provinisi lainnya. Dan mudah-mudahan wilayah timur bisa masuk seperti NTN," katanya.
Agar pengelolaan anggaran DAK tersebut tidak ada temuan dilapangan, Fathonah mengatakan, ia sebagai Kabiro Perencanaan BKKBN sengaja turun ke lapangan untuk memberi pembinaan.
"Ini dalam rangka melakukan pengawalan saat dilakukan locus join audit. Maka saya merasa bertanggungjawab dengan memberikan pembinaan kepada tim pengendali DAK provinsi yang tersebar di kabupaten/kota. Namun, tim ini sebetul yang bertanggungjawab mengawal semua alokasi khusus terutama bidang KB. Dan kami nanti juga akan membentuk tim kecil untuk pengawalannya," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"14 kabupaten/kota di Kalbar di tahun 2019 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada sub bidang Keluarga Berencana. Selain Kalbar yang juga mendapatkan anggaran yaitu, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan terakhir Sulawesi Selatan," kata Kepala Biro Perencanaan BKKBN, Siti Fathonah di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan, ke 14 kabupaten/kota di Kalbar itu selain mendapatkan dana dari DAK fisik, untuk Kalbar, pemerintah juga telah menganggarkan untuk DAK yang non fisik. "Itu biasa kami sebut BOKB atau bantuan oprasional keluarga berencana," imbuh Fathonah.
Ia kembali menjelaskan, dan BOKB yang di gelontorkan pemerintah pusat ke Kalbar itu lumayan besar anggarannya yaitu totalnya berkisar Rp52 miliar dan total untuk anggaran untuk DAK fisiknya sekitar lebih dari Rp14 miliar untuk 14 kabupaten/kota tersebut.
Menurutnya pemerintah menjadikan enam provinsi itu sebagai locus join audit dengan mengelontorkan dana tersebut dengan mempertimbangkan keterwakilan. Seperti wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
"Kami akui memang wilayah timur belum ada, namum kami telah merencanakan untuk mengajukan beberapa wilayah provinisi lainnya. Dan mudah-mudahan wilayah timur bisa masuk seperti NTN," katanya.
Agar pengelolaan anggaran DAK tersebut tidak ada temuan dilapangan, Fathonah mengatakan, ia sebagai Kabiro Perencanaan BKKBN sengaja turun ke lapangan untuk memberi pembinaan.
"Ini dalam rangka melakukan pengawalan saat dilakukan locus join audit. Maka saya merasa bertanggungjawab dengan memberikan pembinaan kepada tim pengendali DAK provinsi yang tersebar di kabupaten/kota. Namun, tim ini sebetul yang bertanggungjawab mengawal semua alokasi khusus terutama bidang KB. Dan kami nanti juga akan membentuk tim kecil untuk pengawalannya," pungkasnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019