Camat Suti Semarang, Rudi Hartono satu di antara camat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menilai anggaran kecamatan perlu menjadi perhatian pemerintah karena masih minim.
"Anggaran yang dikucurkan untuk kecamatan sangat minim, terlebih camat melakukan pelayanan langsung pada masyarakat. Kucuran dana untuk kecamatan saat ini rata-rata Rp400 juta - Rp500 juta per kecamatan," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.
Baca juga: Wabup Minta Kecamatan Susun Skala Prioritas Pembangunan
Menurutnya, camat dengan Tupoksi dan kewenangan sangat berat sebagaimana tertuang dalam UU 23 tahun 2014 dan PP No. 17 tahun 2018 melaksanakan fungsi atribut dan delegatif serta melakukan pelayanan langsung ke masyarakat.
Menurut Rudi ideal dana untuk kecamatan sama dengan dana desa. Sebagaimana desa dan kelurahan mesti mendapat kucuran dana APBN. Menurutnya minimal untuk pengawasan dana desa yang bersumber dari APBN.
"Saat ini kecamatan mendapat anggaran sangat minim, bahkan mungkin sisa hasil pembagian OPD lain baru Camat. Dari segi SDM, kecamatan juga sering mendapat staf yang bermasalah atau kurang kompeten. Sehingga tugas camat menjadi cukup sulit," ujarnya.
Baca juga: Wabup : Anggaran Pembangunan Kecamatan Terentang Rp5,98 Miliar
Lanjut ia, padahal tugas Camat langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat. Jadi ia berharap ada perhatian, dan paling tidak ada penambahan anggaran.
"Karena itu aspirasi para Camat agar anggaran kecamatan ditambah, Camat mendapat tunjangan khusus dan SDM yg mampuni. Semoga hal ini menjadi perhatian juga," harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan sampai saat ini baru 13,7 persen atau 24 dari 174 camat di Kalbar yang memenuhi syarat pengetahuan teknis pemerintahan.
Baca juga: OPD Kayong Utara harus kerja keras serap DAK
Kemudian, hanya empat persen camat yang memiliki sertifikat kompetensi camat atau hanya tujuh camat. Namun, untuk camat yang memenuhi syarat teknis sudah sekitar 25 orang.
Baca juga: Pembangunan infrastruktur tidak semestinya mengandalkan APBN dan APBD
Baca juga: Kemenkeu gelar seminar pemanfaatan apbn
Baca juga: Hindari penyakit fiskal pemborosan anggaran negara
Baca juga: Kemenkeu Lakukan Kajian Kredibilitas APBN Di Pontianak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Anggaran yang dikucurkan untuk kecamatan sangat minim, terlebih camat melakukan pelayanan langsung pada masyarakat. Kucuran dana untuk kecamatan saat ini rata-rata Rp400 juta - Rp500 juta per kecamatan," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.
Baca juga: Wabup Minta Kecamatan Susun Skala Prioritas Pembangunan
Menurutnya, camat dengan Tupoksi dan kewenangan sangat berat sebagaimana tertuang dalam UU 23 tahun 2014 dan PP No. 17 tahun 2018 melaksanakan fungsi atribut dan delegatif serta melakukan pelayanan langsung ke masyarakat.
Menurut Rudi ideal dana untuk kecamatan sama dengan dana desa. Sebagaimana desa dan kelurahan mesti mendapat kucuran dana APBN. Menurutnya minimal untuk pengawasan dana desa yang bersumber dari APBN.
"Saat ini kecamatan mendapat anggaran sangat minim, bahkan mungkin sisa hasil pembagian OPD lain baru Camat. Dari segi SDM, kecamatan juga sering mendapat staf yang bermasalah atau kurang kompeten. Sehingga tugas camat menjadi cukup sulit," ujarnya.
Baca juga: Wabup : Anggaran Pembangunan Kecamatan Terentang Rp5,98 Miliar
Lanjut ia, padahal tugas Camat langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat. Jadi ia berharap ada perhatian, dan paling tidak ada penambahan anggaran.
"Karena itu aspirasi para Camat agar anggaran kecamatan ditambah, Camat mendapat tunjangan khusus dan SDM yg mampuni. Semoga hal ini menjadi perhatian juga," harapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan sampai saat ini baru 13,7 persen atau 24 dari 174 camat di Kalbar yang memenuhi syarat pengetahuan teknis pemerintahan.
Baca juga: OPD Kayong Utara harus kerja keras serap DAK
Kemudian, hanya empat persen camat yang memiliki sertifikat kompetensi camat atau hanya tujuh camat. Namun, untuk camat yang memenuhi syarat teknis sudah sekitar 25 orang.
Baca juga: Pembangunan infrastruktur tidak semestinya mengandalkan APBN dan APBD
Baca juga: Kemenkeu gelar seminar pemanfaatan apbn
Baca juga: Hindari penyakit fiskal pemborosan anggaran negara
Baca juga: Kemenkeu Lakukan Kajian Kredibilitas APBN Di Pontianak
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019