Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2020 tumbuh sebesar 5,35 persen, dan angka indeks pembangunan manusia sebesar 67.87 persen.
"Angka tingkat kemiskinan pada tahun 2020 paling tinggi mencapai 6.43 persen dan tingkat pengangguran pada tahun 2020 paling tinggi mencapai 3,63 persen," kata Sutarmidji, saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Ruang Rapat Balairung Sari, Rabu.
Menurut Gubernur Kalbar H Sutarmidji, Tahun anggaran 2020 memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tahun Kedua penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2018-2023.
"Di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 akan memuat program dan kegiatan unggulan guna menjamin terwujudnya visi dan misi dimaksud. Isu pemerataan ketersediaan infrastruktur di wilayah pedalaman Sutarmidji yang masih banyak belum tersentuh akan terus dipacu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing, serta kemandirian masyarakat di tengah persaingan global yang semakin ketat," tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan dan akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksud juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain tercermin melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsive, efisien dan akuntabel, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan era digital saat ini.
"Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, sangat memerlukan dukungan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, yang tertuang di dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020," katanya.
Sutarmidji mengatakan, pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
Untuk itu, pada bidang pendapatan daerah, dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2020.
Di bidang belanja daerah, dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan rasionalisasi pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMD dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah.
"Dengan demikian, RAPBD Tahun Anggaran 2020 dirancang lebih realistis, kredibel dan efisien," ujarnya.
Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu saya sampaikan bahwa secara makro prospek pembangunan ekonomi Kalbar tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Angka tingkat kemiskinan pada tahun 2020 paling tinggi mencapai 6.43 persen dan tingkat pengangguran pada tahun 2020 paling tinggi mencapai 3,63 persen," kata Sutarmidji, saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Ruang Rapat Balairung Sari, Rabu.
Menurut Gubernur Kalbar H Sutarmidji, Tahun anggaran 2020 memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tahun Kedua penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2018-2023.
"Di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 akan memuat program dan kegiatan unggulan guna menjamin terwujudnya visi dan misi dimaksud. Isu pemerataan ketersediaan infrastruktur di wilayah pedalaman Sutarmidji yang masih banyak belum tersentuh akan terus dipacu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing, serta kemandirian masyarakat di tengah persaingan global yang semakin ketat," tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan dan akselerasi pembangunan infrastruktur dimaksud juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain tercermin melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsive, efisien dan akuntabel, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan era digital saat ini.
"Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, sangat memerlukan dukungan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, yang tertuang di dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020," katanya.
Sutarmidji mengatakan, pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
Untuk itu, pada bidang pendapatan daerah, dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2020.
Di bidang belanja daerah, dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan rasionalisasi pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMD dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah.
"Dengan demikian, RAPBD Tahun Anggaran 2020 dirancang lebih realistis, kredibel dan efisien," ujarnya.
Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu saya sampaikan bahwa secara makro prospek pembangunan ekonomi Kalbar tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019