Aliansi Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak pemerintah mengembangkan energi terbarukan dalam menyelesaikan permasalahan energi di provinsi itu, dan bukannya malah menawarkan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir).
"Yang diperlukan saat ini adalah energi yang terbarukan, bukannya malah menawarkan PLTN dalam mengatasi permasalahan energi, baik di Kalbar maupun Indonesia pada umumnya," kata Kadiv Kajian, Dokumentasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Kamis.
Aliansi Kalbar juga mendesak BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) agar segera menghentikan rencana pembangunan PLTN di Kalbar dan Indonesia umumnya, dan meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah agar lebih mengoptimalkan energi terbarukan sebagai solusi dalam pemenuhan dan pemerataan energi alternatif masa depan.
"Kami juga mendesak agar wakil rakyat di parlemen juga berkomitmen dalam mengawal dan memperjuangkan tuntutan kami ini," katanya.
Menurut dia, bencana reaktor nuklir (PLTN) buruk yang berdampak luas bagi kemanusiaan, lingkungan hidup dan infrastruktur di sejumlah negara, seperti bencana Fukusihima Daiici di Jepang (2011), kemudian Bencana Chernobyl di Ukraina (1986), bencana nuklir di Three Mile Island (1979), dan sejumlah bencana lainnya harusnya dapat menjadi peringatan serius.
"PLTN adalah teknologi yang sangat rentan terhadap kombinasi yang mematikan mulai dari kesalahan manusia, kegagalan rancang bangun, sampai bencana alam yang tidak pernah bisa diprediksi," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, sejumlah negara maju malah telah mengurangi dan mulai berhenti menggunakan PLTN, sementara di Indonesia justru sebaliknya.
Sementara dampak tragis dari risiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari bencana di berbagai tempat seperti disebutkan jangan sampai mendatangkan maut serupa di Kalbar.
"Selama ini harus diakui, energi terbarukan masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalbar. Padahal penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah dan aman dengan potensi risiko yang kecil bila dibandingkan dengan PLTN," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, Aliansi Kalbar cenderung mendesak pemerintah agar mengembangkan energi terbarukan dalam menyelesaikan permasalahan energi di Kalbar, dan bukannya malah menawarkan PLTN.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Yang diperlukan saat ini adalah energi yang terbarukan, bukannya malah menawarkan PLTN dalam mengatasi permasalahan energi, baik di Kalbar maupun Indonesia pada umumnya," kata Kadiv Kajian, Dokumentasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Hendrikus Adam di Pontianak, Kamis.
Aliansi Kalbar juga mendesak BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) agar segera menghentikan rencana pembangunan PLTN di Kalbar dan Indonesia umumnya, dan meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah agar lebih mengoptimalkan energi terbarukan sebagai solusi dalam pemenuhan dan pemerataan energi alternatif masa depan.
"Kami juga mendesak agar wakil rakyat di parlemen juga berkomitmen dalam mengawal dan memperjuangkan tuntutan kami ini," katanya.
Menurut dia, bencana reaktor nuklir (PLTN) buruk yang berdampak luas bagi kemanusiaan, lingkungan hidup dan infrastruktur di sejumlah negara, seperti bencana Fukusihima Daiici di Jepang (2011), kemudian Bencana Chernobyl di Ukraina (1986), bencana nuklir di Three Mile Island (1979), dan sejumlah bencana lainnya harusnya dapat menjadi peringatan serius.
"PLTN adalah teknologi yang sangat rentan terhadap kombinasi yang mematikan mulai dari kesalahan manusia, kegagalan rancang bangun, sampai bencana alam yang tidak pernah bisa diprediksi," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, sejumlah negara maju malah telah mengurangi dan mulai berhenti menggunakan PLTN, sementara di Indonesia justru sebaliknya.
Sementara dampak tragis dari risiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari bencana di berbagai tempat seperti disebutkan jangan sampai mendatangkan maut serupa di Kalbar.
"Selama ini harus diakui, energi terbarukan masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalbar. Padahal penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah dan aman dengan potensi risiko yang kecil bila dibandingkan dengan PLTN," katanya.
Dengan demikian, menurut dia, Aliansi Kalbar cenderung mendesak pemerintah agar mengembangkan energi terbarukan dalam menyelesaikan permasalahan energi di Kalbar, dan bukannya malah menawarkan PLTN.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019