Dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk masuk di jajaran pejabat BUMN merupakan langkah yang tepat, namun luka di masyarakat belum sepenuhnya hilang menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.
"Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat luka di negeri ini," kata Hendri kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Hendri, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir perlu mempertimbangkan masa lalu Ahok yang dinilai pernah melukai sebagian masyarakat Indonesia.
Baca juga: Politisi Senayan sebut Ahok cocok pimpin PLN
Hendri menegaskan bahwa luka atas kasus penistaan agama pada masa lalu dinilai belum sepenuhnya hilang di benak masyarakat.
Namun, Hendri menjelaskan bahwa apabila pemerintah tetap merangkul Ahok untuk duduk di jajaran pejabat BUMN maka harus diberikan porsi tugas yang sesuai, mengingat gaya kepemimpinan Ahok yang tegas.
"Saya tidak pernah ada masalah dengan Ahok, dia bagus dalam melaksanakan tugas, saya percaya kapasitasnya, tapi ini tetap perlu direkonsiliasi kembali," katanya.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, akan menempati jabatan penting dalam BUMN pada November atau Desember tahun ini.
Baca juga: Ahok bakal gabung di BUMN
"Mungkin nanti Desember, atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (14/11).
Saat ini, setidaknya terdapat empat BUMN masih diisi oleh pelaksana tugas (plt), yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Perusahaan Listrik Negara (Tbk), dan PT Inalum.
Ahok datang ke kantor Kementerian BUMN sekitar pukul 09.38 WIB. Ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk membicarakan mengenai pengelolaan BUMN ke depan. Ahok meninggalkan kantor Kementerian BUMN pukul 10.50 WIB.
"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok.
Baca juga: BTP buat SIM internasional
Baca juga: Anies sampaikan ucapan selamat ke BTP
Baca juga: Hakim Tolak Kakak Angkat Ahok Jadi Saksi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Saya tidak pernah meragukan kapasitas Ahok dalam memimpin, namun pemerintah perlu ingat Ahok juga pernah membuat luka di negeri ini," kata Hendri kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Hendri, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir perlu mempertimbangkan masa lalu Ahok yang dinilai pernah melukai sebagian masyarakat Indonesia.
Baca juga: Politisi Senayan sebut Ahok cocok pimpin PLN
Hendri menegaskan bahwa luka atas kasus penistaan agama pada masa lalu dinilai belum sepenuhnya hilang di benak masyarakat.
Namun, Hendri menjelaskan bahwa apabila pemerintah tetap merangkul Ahok untuk duduk di jajaran pejabat BUMN maka harus diberikan porsi tugas yang sesuai, mengingat gaya kepemimpinan Ahok yang tegas.
"Saya tidak pernah ada masalah dengan Ahok, dia bagus dalam melaksanakan tugas, saya percaya kapasitasnya, tapi ini tetap perlu direkonsiliasi kembali," katanya.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, akan menempati jabatan penting dalam BUMN pada November atau Desember tahun ini.
Baca juga: Ahok bakal gabung di BUMN
"Mungkin nanti Desember, atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (14/11).
Saat ini, setidaknya terdapat empat BUMN masih diisi oleh pelaksana tugas (plt), yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Perusahaan Listrik Negara (Tbk), dan PT Inalum.
Ahok datang ke kantor Kementerian BUMN sekitar pukul 09.38 WIB. Ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk membicarakan mengenai pengelolaan BUMN ke depan. Ahok meninggalkan kantor Kementerian BUMN pukul 10.50 WIB.
"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok.
Baca juga: BTP buat SIM internasional
Baca juga: Anies sampaikan ucapan selamat ke BTP
Baca juga: Hakim Tolak Kakak Angkat Ahok Jadi Saksi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019