Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdalifah Machmud menyatakan. Indonesia terus memacu pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus kunci dalam pengendalian perubahan iklim.
“Sedikitnya 10 juta orang Indonesia lepas dari kemiskinan berkat sawit," kata dia saat sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrid, Spanyol, Jumat (6/12/2019) sore waktu setempat.
Baca juga: Petani sawit Sintang berkomitmen jaga lingkungan dengan RSPO
Musdalifah menyatakan dalam pengelolaan sawit berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah nyata mulai dari memberlakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut hingga moratorium izin baru kebun sawit dan melakukan evaluasi kebun yang ada.
Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Penasehat Senior Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Diah Suradiredja menyatakan, untuk memastikan pengelolaan sawit berkelanjutan ada sejumlah hal yang harus diperkuat. Di antaranya adalah memperkuat manfaat bagi perlindungan keanekaragaman hayati, kontribusi pada pembangunan daerah, dan yang tak kalah penting adalah untuk meningkatkan manfaat bagi pekebun rakyat dan masyarakat lokal. rakyat dipacu untuk teregister dalam ISPO versi baru.
Baca juga: WWF dampingi petani swadaya kelola sawit berkelanjutan
Auditor ISPO akan mengkualifikasi kebun yang didaftarkan untuk pemenuhan standar kelestarian pengelolaan. Mereka yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan tidak akan ditepikan, melainkan akan dibimbing untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga berhasil memenuhi standar.
“Pekebun rakyat akan dibina sehingga bisa memenuhi standar. Jadi nantinya yang bisa mendapat sertifikat ISPO bukan hanya perkebunan besar atau plasma saja, tapi juga pekebun rakyat,” kata Diah.
Saat ini, Peraturan Presiden tentang ISPO sedang dalam proses untuk ditandatangai oleh Presiden Jokowi. Bersamaan dengan itu, regulasi yang mendukung juga sedang disiapkan oleh Kementerian Pertanian dan
kementerian/lembaga terkait.
“Skema sertifikasi pengelolaan sawit lestari ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang kini sedang diperbarui, diharapkan bisa mendukung penguatan pengelolaan sawit di Indonesia,” kata Diah.
Baca juga: Pemkab Landak gandeng LDI wujudkan petani sawit berkelanjutan
Baca juga: Pemkab Sintang bentuk forum koordinasi kelapa sawit berkelanjutan
Baca juga: Pemprov Kalbar Resmikan Percontohan Kemitraan Sawit Berkelanjutan
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019