Menteri BUMN Erick Thohir diminta oleh Panitia Kerja Jiwasraya DPR RI untuk tidak hanya sekedar menyelamatkan perusahaan asuransi pelat merah tersebut, namun juga mempertimbangkan pembentukan perusahaan asuransi baru.
"Itu yang dituntut oleh kawan-kawan di DPR RI. DPR RI tidak mau penyelamatan Jiwasraya ini hanya sekedar penyelamatan tapi lebih dari itu. Ada harapan baru, asuransi baru, atau apapun namanya nanti yang dibuat oleh pemerintah sehingga asuransi ini jadi andalan juga," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin.
Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya juga diminta agar nanti setelah ada sesuatu yang baru, apakah itu subholding atau sebagainya itu membuat perusahaan asuransi yang dimiliki pemerintah bisa jadi asuransi yang lebih besar.
Baca juga: Kejaksaan berhasil tangani Jiwasraya, KPK diharap mampu pecahkan kasus besar
Terkait perusahaan baru, pemerintah sendiri memiliki pengalaman bahwa pernah bank-bank BUMN yang sudah ambruk saat krisis moneter 1998 disatukan dan digabungkan menjadi bank yang lebih bagus, seperti Bank Mandiri yang termasuk bank andalan pemerintah.
"DPR RI juga mengharapkan kita membuat solusi ke arah sana, tidak hanya berhenti di penyelesaian Jiwasraya. Arahnya ada perusahaan asuransi, apapun itu namanya," kata Arya.
Terkait pendanaan untuk perusahaan asuransi baru itu jika jadi disetujui Panja Jiwasraya DPR RI, Arya mengatakan sumber dananya bisa dari subholding asuransi.
"Sumber dana untuk perusahaan baru asuransi itu berasal dari Sub Holding BUMN dan bisa juga dari BUMN-BUMN lainnya dalam bentuk saham," ujarnya.
Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung benarkan lima orang jadi tersangka
Sebelumnya Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin menilai pemerintah berkomitmen dan serius dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya.
Mukhtarudin mengungkapkan hal itu berdasarkan berbagai pilihan yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya yang dipaparkan pada raker Panja Jiwasraya Komisi VI dengan Meneg BUMN dan Direksi Jiwasraya cukup logis.
Dalam rapat panja (tertutup) kemarin, Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus Jiwasraya ini. Dari opsi yang dibuat pemerintah, panja mengapresiasi dan optimis bahwa opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya. Meskipun pilihan yang akan diambil tersebut masih belum dapat disampaikan.
Ia menyampaikan pada saatnya nanti pilihan atas penyelesaian tersebut akan disampaikan jika sudah menjadi keputusan resmi dan akan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait hingga direalisasikan.
Pemerintah dan DPR memiliki prioritas yang sama di mana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama.
Baca juga: Politisasi Jiwasraya bisa gagalkan upaya meraih investor
Baca juga: Lima saksi kasus Jiwasraya diperiksa Kejagung hari ini
Baca juga: Kejagung periksa 5000 transaksi keuangan terkait kasus Jiwasraya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Itu yang dituntut oleh kawan-kawan di DPR RI. DPR RI tidak mau penyelamatan Jiwasraya ini hanya sekedar penyelamatan tapi lebih dari itu. Ada harapan baru, asuransi baru, atau apapun namanya nanti yang dibuat oleh pemerintah sehingga asuransi ini jadi andalan juga," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin.
Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya juga diminta agar nanti setelah ada sesuatu yang baru, apakah itu subholding atau sebagainya itu membuat perusahaan asuransi yang dimiliki pemerintah bisa jadi asuransi yang lebih besar.
Baca juga: Kejaksaan berhasil tangani Jiwasraya, KPK diharap mampu pecahkan kasus besar
Terkait perusahaan baru, pemerintah sendiri memiliki pengalaman bahwa pernah bank-bank BUMN yang sudah ambruk saat krisis moneter 1998 disatukan dan digabungkan menjadi bank yang lebih bagus, seperti Bank Mandiri yang termasuk bank andalan pemerintah.
"DPR RI juga mengharapkan kita membuat solusi ke arah sana, tidak hanya berhenti di penyelesaian Jiwasraya. Arahnya ada perusahaan asuransi, apapun itu namanya," kata Arya.
Terkait pendanaan untuk perusahaan asuransi baru itu jika jadi disetujui Panja Jiwasraya DPR RI, Arya mengatakan sumber dananya bisa dari subholding asuransi.
"Sumber dana untuk perusahaan baru asuransi itu berasal dari Sub Holding BUMN dan bisa juga dari BUMN-BUMN lainnya dalam bentuk saham," ujarnya.
Baca juga: Kasus Jiwasraya, Kejagung benarkan lima orang jadi tersangka
Sebelumnya Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin menilai pemerintah berkomitmen dan serius dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya.
Mukhtarudin mengungkapkan hal itu berdasarkan berbagai pilihan yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya yang dipaparkan pada raker Panja Jiwasraya Komisi VI dengan Meneg BUMN dan Direksi Jiwasraya cukup logis.
Dalam rapat panja (tertutup) kemarin, Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus Jiwasraya ini. Dari opsi yang dibuat pemerintah, panja mengapresiasi dan optimis bahwa opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya. Meskipun pilihan yang akan diambil tersebut masih belum dapat disampaikan.
Ia menyampaikan pada saatnya nanti pilihan atas penyelesaian tersebut akan disampaikan jika sudah menjadi keputusan resmi dan akan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait hingga direalisasikan.
Pemerintah dan DPR memiliki prioritas yang sama di mana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama.
Baca juga: Politisasi Jiwasraya bisa gagalkan upaya meraih investor
Baca juga: Lima saksi kasus Jiwasraya diperiksa Kejagung hari ini
Baca juga: Kejagung periksa 5000 transaksi keuangan terkait kasus Jiwasraya
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020